Prabowo di Sidang Umum PBB dan Jejak Konsistensi RI Serukan Perdamaian Dunia

Indonesia setia memperjuangkan keadilan dan perdamaian dunia. Semangat itu terpancar dalam sederet pidato presiden lintas zaman pada ajang Sidang Majelis Umum yang diadakan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kendati rezim berganti, seruan keadilan selalu terlontar lantang. 

Berdasarkan catatan perpustakaan digital PBB, Presiden pertama RI yang menghadiri Sidang Majelis Umum (SMU) PBB adalah Sukarno. Sukarno berpidato pada Sidang Ke-15 Majelis Umum PBB yang digelar 30 September 1960. 

Lebih dari tiga dekade berselang, Presiden RI kembali hadir di SMU PBB di New York, Amerika Serikat. Presiden ke-2 RI Soeharto hadir dalam Sidang Ke-47 Majelis Umum PBB pada 24 September 1992. Soeharto kembali hadir di Sidang Ke-50 Majelis Umum PBB pada 23 Oktober 1995.

Wartawan Kompas, Ansel da Lopez, yang kala itu meliput langsung, mewartakan, Soeharto menjadi pembicara pertama dalam acara debat umum SMU PBB, mewakili 108 negara anggota Gerakan Nonblok (GNB). Soeharto berbicara di hadapan delegasi dari 179 negara anggota PBB.

Dalam pidatonya di Sidang Ke-47 Majelis Umum PBB, Soeharto menekankan agar Dewan Keamanan PBB harus diperluas dengan masuknya anggota-anggota baru. Hal ini lantaran dunia telah banyak berubah secara mendasar.

Soeharto juga meminta perhatian yang sungguh-sungguh dari negara-negara maju bagi penyelesaian hutang negara-negara berkembang serta menghidupkan kembali dialog yang konstruktif antara Utara dan Selatan.

Menurut Soeharto, GNB tidak akan bersikap hanya sebagai penonton belaka ataupun membiarkan diri dikesampingkan dalam arus perubahan bersejarah yang sedang melanda dunia dewasa ini.

”GNB berketetapan hati untuk ikut serta membangun suatu tatanan dunia baru yang bebas dari perang dan kemisknan, intoleransi dan ketidakadilan; suatu tatanan dunia yang berlandaskan atas prisnip- prinsip hidup berdampingan secara damai dan saling ketergantungan yang sejati; suatu tatanan yang sepenuhnya menghargai keanekaragaman sistem sosial dan budaya di dunia,” ujar Soeharto dikutip dari Kompas (25/9/1992).

GNB, kata Soeharto, menyatakan keprihatinan terhadap keadaan ekonomi dunia yang masih tercekam dalam pertumbuhan yang tersendat-sendat dan tidak merata. Dengan beberapa pengecualian, negara-negara berkembang pada umumnya sedang mengalami kemandekan ataupun kemunduran dalam tingkat pertumbuhan ekonominya, sedangkan negara-negara paling miskin mengalami kemerosotan tajam. Yang mengkhawatirkan adalah keadaan kritis yang berlanjut di Afrika, yang patut mendapat perhatian khusus. 

Menurut Soeharto, negara-negara nonblok menyadari sepenuhnya bahwa masalah-masalah global kini saling terkait, terutama di bidang ekonomi. Karena hampir seluruh permasalahan dewasa ini bersifat global, maka penyelesaiannya pun tidak mungkin dicapai melalui langkah-langkah perbaikan sementara ataupun melalui penyelesaian tambal sulam.

Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid juga pernah hadir di Sidang Ke-55 Majelis Umum PBB pada 8 September 2000. Dalam pidato selama lima menit di Markas Besar PBB, Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur menyerukan adanya kerja sama antarbangsa untuk mengatasi berbagai persoalan yang terjadi di belahan dunia. Dalam menjalankan kerja sama itu, sangat mungkin terjadi perbedaan penafsiran. 

”Namun, kita harus optimistis untuk menyelesaikan berbagai persoalan itu,” kata Gus Dur dikutip dari Kompas (9/9/2000).

Gus Dur mengatakan, perbedaan penafsiran bisa saja terjadi dengan peristiwa penyerbuan kantor Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) di Atambua. ”Namun, kita telah berbuat banyak untuk menyelesaikan masalah Atambua itu,” kata Presiden yang saat menyampaikan pidato digandeng putrinya, Yenny Wahid. 

Wartawan Kompas, J Osdar, yang meliput langsung di New York melaporkan, saat Gus Dur menyampaikan pidato, ruang Markas Besar PBB yang semula kosong menjadi penuh. Seusai pidato beberapa kepala pemerintahan memberikan tepuk tangan sambil berdiri.

Adapun Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri hadir dalam Sidang Ke-58 Majelis Umum PBB, 23 September 2003. Megawati mengungkapkan, banyak tokoh Muslim di Indonesia yang yakin bahwa begitu negara- negara besar bersikap lebih adil dan menunjukkan secara jelas ketidakberpihakan di Timur Tengah, maka sebagian besar akar masalah terorisme—yang disalahgunakan dengan memakai nama Islam—bisa diselesaikan.

”Sebagai kepala negara sebuah negara Muslim terbesar di dunia, saya dengan setulus hati mengundang seluruh pemimpin dunia untuk memberi perhatian khusus terhadap masalah ini. Marilah kita mencegah akar masalah terorisme dari kemungkinan merebak dan memicu munculnya aspirasi tak puas lainnya, termasuk dalam persoalan sosial dan ekonomi,” kata Megawati dikutip dari Kompas (25/9/2003).

Dalam pidato selama 15 menit seperti dilaporkan wartawan Kompas, Fitrisia Martisasi, Megawati mengingatkan untuk berhati- hati dalam menangani masalah konflik Timur Tengah yang berkepanjangan. Dia juga menggarisbawahi bahwa masalah Timur Tengah bukanlah konflik agama atau antarpengikut agama kendati ada nuansa keagamaan di dalamnya.

”Sulit untuk menghilangkan kesan bahwa kebijakan dalam penyelesaian konflik di Timur Tengah bukan hanya tidak adil, melainkan juga satu sisi,” tambah Megawati. 

Pada era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tercatat empat kali hadir di PBB, yakni pada 2005, 2007, 2012, dan 2014. Dalam Pertemuan Tingkat Tinggi ASEAN-PBB Kedua di Markas Besar PBB di New York, Selasa (13/9/2005), SBY meminta PBB lebih banyak membantu ASEAN dalam upaya membangun sebuah masyarakat ASEAN. Hal itu diperlukan agar kelompok negara-negara Asia Tenggara itu bisa berperan lebih besar dalam pembangunan dan perdamaian global.

Wartawan Kompas, Rakaryan Sukarjaputra, melaporkan, SBY juga menyampaikan ceramah umum di Columbia University, New York. Kemudian dilanjutkan dengan menghadiri pertemuan informal dialog antaragama dan kerja sama bagi perdamaian di Markas Besar PBB.

Adapun dalam pidato di Sidang Ke-67 Majelis Umum PBB, Selasa (29/9/2012), SBY mengusulkan perlu ada instrumen internasional untuk mencegah terpicunya kemarahan atau kekerasan berlatar belakang agama. Instrumen yang merupakan hasil konsensus internasional ini menjadi acuan yang harus dipenuhi komunitas dunia.

Menurut SBY, sebagai negara dengan keragaman budaya dan agama yang tinggi, Indonesia menyerukan perlunya saling memahami dan menghormati di antara para penganut agama yang berbeda-beda.

”Meski berbagai prakarsa telah diambil oleh negara-negara di PBB dan di forum-forum lain, penghinaan agama tetap ada. Kita baru-baru ini melihat salah satu wajah buruknya dalam film itu,” tutur SBY sebagaimana dilaporkan wartawan Kompas, A Tomy Trinugroho dan Dewi Indriastuti.

Semasa memimpin, Presiden ke-7 RI Joko Widodo, atau Jokowi, tercatat dua kali menghadiri SMU PBB, yakni pada 2020 dan 2021. Dua momen itu terjadi pada periode kedua kepemimpinan Jokowi. Pada periode pertamanya (2014-2019), ia selalu mendelegasikan pertemuan itu kepada Jusuf Kalla, selaku Wakil Presiden yang mendampinginya. 

Namun, Jokowi sebenarnya tidak hadir langsung dalam dua kali kesempatan itu. Pada 2020, ia hanya hadir secara virtual sehubungan gempuran pandemi Covid-19 yang memaksa seluruh warga dunia hidup dalam pembatasan ketat. Seiring belum meredanya Covid-19, ia kembali hanya bisa hadir melalui rekaman video pada 2021. 

Pada 2020, Jokowi menyinggung soal impian warga dunia untuk sejahtera urung mampu tercapai. Konflik-konflik pun mengemuka pada berbagai belahan dunia. Untuk itu, ia mendorong terciptanya perdamaian dan stabilitas dengan memperluas lanskap kerja sama antarnegara. Terlebih lagi, tahun itu, semua warga dunia tengah menghadapi wabah Covid-19. 

Setahun berselang, Jokowi berpidato soal kegelisahan utama dunia. Terentang dari belum terbebasnya masyarakat dari pandemi, ketahanan planet, dan ancaman konflik, terorisme, serta perang. Masalah-masalah itu menuntut kerja sama global yang menyertakan aspek inklusivitas. Persoalan kemerdekaan Palestina yang masih terus diperjuangkan juga tak luput disuarakan, sebagaimana pidatonya setahun sebelumnya. 

Tahun ini, Presiden ke-8 Prabowo Subianto membawa spirit yang tak jauh berbeda dari para pemimpin pendahulunya. Ia menggemakan suara perdamaian dunia lewat ajakan kepada semua delegasi yang hadir untuk mengakui kemerdekaan Palestina. Konflik yang telah menewaskan banyak orang tak berdosa itu ia sebut sebagai bencana kemanusiaan yang harus dihentikan. Adapun solusi dua negara, atau two state solutions, ditawarkannya menjadi jalan keluar atas permasalahan panjang tersebut.

Tidak ada cara lain, sebut Prabowo, untuk mengakhiri konflik itu selain mengakui kemerdekaan Palestina. Menurut dia, Deklarasi New York telah menyediakan jalan damai dan adil menuju perdamaian tersebut. Pengakuan akan memberikan perdamaian abadi bagi semua pihak. Terlebih sejumlah negara telah mengambil sikap pengakuan, seperti Perancis, Kanada, Inggris, Australia, hingga Portugal. 

”Kita harus menghentikan bencana kemanusiaan di Gaza dan mengakhiri perang harus menjadi prioritas utama kita. Kita harus mengatasi kebencian dan ketakutan. Kita harus mengatasi kecurigaan. Kita harus mencapai perdamaian yang dibutuhkan umat manusia. Kami siap mengambil bagian dalam perjalanan menuju perdamaian ini,” sebut Prabowo dalam pidato yang disampaikan secara langsung pada sidang tersebut. 

Dihubungi terpisah, dosen Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia, Agung Nurwijoyo, menyampaikan, isi pidato itu menunjukkan konsistensi Indonesia menggemakan isu-isu perdamaian, khususnya kemerdekaan Palestina, di panggung global.

Yang membedakan, sebutnya, Prabowo memiliki aspek kondisionalitas terhadap Israel. Itu berbeda dari sikap Jokowi yang cenderung menolak normalisasi hubungan dengan Israel. 

Kendati demikian, lanjut Agung, pesan semacam itu bisa dimaknai bahwa Prabowo berusaha membuka ruang diplomasi yang lebih luas. Apalagi, negara-negara Barat saat ini memiliki respons yang berbeda terkait pengakuan terhadap Palestina. Setidaknya, katanya, 76 persen anggota PBB telah mengakui Palestina.

”Walaupun tidak serta-merta menghentikan kekejian Israel dengan genosida, pembersihan etnis, dan politik apartheid terhadap Palestina, adanya pengakuan ini hal baik. Namun, perlu langkah lebih kuat yang dilakukan bersama komunitas internasional, seperti embargo, sanksi, dan pemutusan hubungan diplomatik yang berujung isolasi terhadap Israel, untuk menyelesaikan masalah ini,” kata Agung. 

Agung turut menyoroti soal kehadiran langsung Prabowo ke SMU PBB. Kedatangan sang Kepala Negara memutus kebiasaan pendahulunya yang sering kali mewakilkan kepada menteri maupun wakil presiden. Baginya, keberadaan fisik menunjukkan komitmen Indonesia untuk terlibat dalam sederet isu global, tak terkecuali kemerdekaan Palestina.

”Ini momentum bersejarah karena kali pertama dalam sepuluh tahun terakhir Kepala Negara Indonesia hadir sehingga ada nuansa berbeda. Debut ini dilakukan secara maksimal oleh Presiden. Ini menunjukkan itikad baik Indonesia untuk tidak hanya hadir, tetapi juga berkontribusi dalam isu Palestina,” kata Agung.

Agung menjelaskan, kehadiran Prabowo sekaligus melanjutkan tradisi presiden-presiden pendahulu terkait isu perdamaian dunia hingga kesetaraan negara-negara antara Utara dan Selatan, hingga tata kelola global, termasuk PBB. Bahkan, sikap untuk menjadi corong dari negara-negara yang tak terdengar suaranya atau voice of the voiceless itu telah dihidupkan sejak era Sukarno.

Dalam isu-isu perdamaian, lanjut Agung, para presiden selalu mengutarakannya dari masa ke masa. Detail-detail masalahnya akan menyesuaikan konteks kekinian. Konsistensi itu sejalan dengan amanat konstitusi sekaligus bentuk penghargaan penuh atas Piagam PBB.

”Indonesia konsisten untuk speak up dalam melihat berbagai isu-isu penting dunia, terlebih yang terkait dengan usaha penciptaan perdamaian. Artinya, Indonesia senantiasa berusaha untuk joining the stream meskipun tidak selalu berusaha navigating the stream,” kata Agung.