Prabowo Instruksikan Pemerintah Pusat dan Daerah Hemat Besar-besaran hingga Rp 306 Triliun

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk menghemat anggaran tahun 2025 hingga Rp 306,7 triliun. Hasil efisiensi besar-besaran itu akan dipakai untuk mendukung pelaksanaan program-program prioritas Prabowo dan untuk mengantisipasi kondisi ekonomi yang penuh tantangan ke depan. 

Arahan untuk melakukan efisiensi itu tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang diteken oleh Presiden Prabowo pada 22 Januari 2025. 

Dalam Inpres tersebut, Prabowo memerintahkan jajaran kabinetnya untuk melakukan efisiensi belanja negara sebesar Rp 306,7 triliun sepanjang tahun anggaran 2025. Efisiensi itu terdiri dari penghematan anggaran di semua kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 256,1 triliun serta efisiensi anggaran transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 50,5 triliun. 

Para menteri dan pimpinan lembaga di tingkat pusat pun diminta untuk mengidentifikasi rencana efisiensi belanja di institusi mereka masing-masing. Untuk tingkat K/L, penghematan dilakukan terhadap belanja operasional dan non-operasional.

Belanja yang dimaksud adalah belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas (perjadin), bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaan peralatan dan mesin. Para menteri dan pimpinan lembaga diminta untuk tidak melakukan efisiensi atas belanja pegawai dan bantuan sosial (bansos). 

Sementara, gubernur dan walikota di level daerah diminta membatasi belanja untuk kegiatan yang sifatnya seremonial, studi banding, kajian, publikasi dan seminar atau diskusi. Selain itu, mengurangi belanja perjadin hingga 50 persen dan membatasi belanja honorarium melalui pembatasan jumlah tim dan besaran honor. 

Pemerintah daerah juga diminta mengurangi belanja yang sifatnya pendukung dan tidak memiliki output terukur, memfokuskan alokasi anggaran belanja pada target kinerja pelayanan publik alias bukan berdasarkan pada pemerataan antarperangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran belanja tahun sebelumnya. 

Selain itu, pemda diminta lebih selektif dalam memberikan hibah langsung dalam bentuk uang, barang, ataupun jasa kepada K/L, serta menyesuaikan ulang belanja APBD 2025 yang bersumber dari hasil transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro mengatakan, penghematan dilakukan untuk menjaga stabilitas negara di tengah kondisi ekonomi yang semakin menantang ke depan. “Dengan mengurangi pemborosan dan pengeluaran nonprioritas, kita lebih waspada menghadapi tantangan,” kata Deni saat dihubungi di Jakarta, Kamis (23/1/2025). 

Hasil penghematan anggaran itu juga akan diarahkan untuk mendukung program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran yang tertuang dalam 8 Program Hasil Terbaik Cepat, serta pelaksanaan subsidi dan perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran dan berkeadilan. “Kita memang perlu mengefisienkan anggaran kita, salah satunya untuk mendukung program prioritas presiden,” ujar Deni.

Sebagai gambaran, Program Hasil Terbaik Cepat Prabowo terdiri dari delapan program, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG), pemeriksaan kesehatan gratis dan membangun rumah sakit di kabupaten, pembangunan lumbung pangan, pembangunan sekolah unggul terintegrasi di tiap kabupaten, dan program kartu kesejahteraan sosial dan kartu usaha. 

Selain itu, menaikkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN), melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, bantuan langsung tunai (BLT) dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik, serta mendirikan Badan Penerimaan Negara (BPN). 

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, ada kemungkinan hasil efisiensi itu akan dipakai untuk menambah anggaran program MBG yang saat ini membutuhkan tambahan anggaran hingga Rp 100 triliun. Menurutnya, Presiden memang sudah meminta agar program itu bisa menjangkau lebih banyak penerima manfaat dan distribusinya lebih merata. 

“Nanti kita lihat lagi. Tentu ada konsekuensi butuh penambahan biaya, sehingga dari hasil penghematan yang kita lakukan ada kemungkinan juga diprioritaskan untuk program MBG,” ujar Prasetyo. 

Sementara, melalui unggahan di akun Instagram resminya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar pada Rabu (22/1/2025), Presiden Prabowo telah meminta seluruh jajaran Kabinet Merah Putih untuk memprioritaskan pelaksanaan program MBG. 

“Prioritas perhatian program kerja dan anggaran K/L untuk mendukung terlaksananya Makan Siang Bergizi yang penting untuk membangun anak-anak Indonesia yang sehat dan cerdas,” tulis Sri Mulyani. 

Seluruh jajaran kabinet juga diminta mendukung program ketahanan pangan dan energi, serta membangun pertahanan negara yang kuat. Oleh karena itu, pemerintah pun akan kembali melakukan efisiensi belanja tahun ini. “Pentingnya efisiensi belanja dan fokus penggunaan anggaran K/L serta daerah untuk mendukung prioritas nasional,” katanya. 

Prasetyo menegaskan, pemerintah memang perlu mengencangkan ikat pinggang dan memprioritaskan program yang produktif dan berdampak langsung pada masyarakat. “Ini semangat kebersamaan. Kalau kita bisa menghemat, itu dipakai untuk sesuatu yang produktif. Tidak ada K/L yang merasa dikurangi, karena ini semangat kita bersama-sama,” katanya. 

Isu mengenai kenaikan anggaran program MBG hingga sebesar Rp 100 triliun sempat mencuat beberapa waktu terakhir ini setelah Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyampaikan permintaan Prabowo untuk memperluas cakupan penerima program. Adapun pada APBN 2025, anggaran untuk pelaksanaan MBG telah dialokasikan Rp 71 triliun di bawah Badan Gizi Nasional.

Saat ini, masing-masing pimpinan K/L diminta mengidentifikasi rencana efisiensi belanja di institusi masing-masing dan menyampaikannya ke mitra komisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapat persetujuan revisi anggaran berupa blokir anggaran, lalu mengajukannya ke Kementerian Keuangan paling lambat 14 Februari 2025. 

Berikutnya, hasil efisiensi itu akan turut direalokasikan untuk beberapa program prioritas pemerintah. “Jadi, tahapannya harus blokir anggaran dulu, baru ditentukan akan dipakai untuk program apa saja. Tidak langsung dipindah anggarannya,” kata Deni.

Menurutnya, pemerintah berwenang menentukan program apa saja yang perlu ditambah anggarannya melalui hasil efisiensi itu, sehingga proses penyesuaian anggaran ke depan tidak membutuhkan pembahasan APBN Perubahan (APBN-P) dengan DPR. “Kita tinggal mengefisienkan apa yang sudah ada dan mengkalibrasi program prioritas,” ujarnya.

Tidak lazim

Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai, efisiensi yang kali ini dilakukan pemerintah itu tidak lazim dibandingkan langkah penghematan yang selama ini ditempuh. Pertama, nilai anggaran yang hendak diefisienkan relatif besar yaitu Rp 306 triliun atau 8,5 persen dari belanja APBN 2025. Kedua, penghematan diperintahkan di awal tahun, bukan akhir tahun seperti biasanya.

Ia menduga ada indikasi kuat penghematan belanja itu akan dipakai untuk beberapa program unggulan seperti MBG yang saat ini sedang membutuhkan tambahan anggaran. Jika memang hasil efisiensi akan dipakai untuk menambah anggaran program, mekanisme yang ditempuh semestinya adalah pembahasan APBN-P. 

“Jika tidak melalui APBN-P, akan menimbulkan yurisprudensi bahwa APBN bukan lagi diatur oleh undang-undang dan bahwa DPR tak memiliki cukup wewenang untuk ikut menyusun anggaran, apalagi ini anggaran program prioritas,” kata Awalil. 

Ia juga menilai semestinya hasil penghematan tidak dialokasikan sepenuhnya sebagai tambahan untuk program-program prioritas Prabowo. Di tengah kondisi penerimaan negara yang berat dan defisit fiskal yang lebar, hasil efisiensi itu semestinya murni sebagai penghematan belanja untuk menyehatkan APBN.  

Kalaupun mau dialokasikan untuk belanja program lain, cukup separuhnya atau sekitar Rp 150 triliun. Sebagian lainnya sekitar Rp 50 triliun bisa untuk tambahan belanja beberapa K/L baru, sedangkan sisanya sekitar Rp 100 triliun untuk mengantisipasi jika pendapatan tahun ini tidak tercapai. “Supaya defisit kita masih bisa dipertahankan di kisaran Rp 600 triliun dan tidak membengkak,” katanya.