Prabowo Lantik Pimpinan dan Dewas KPK, Juga Ketua DPN untuk Gantikan Wantannas

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Prabowo Subianto melantik Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029, Senin (16/12/2024) ini. Selain itu, akan dilantik pula Ketua Harian dan Sekretaris Dewan Pertahanan Nasional serta Gubernur Kalimantan Selatan.

Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, Senin pagi, membenarkan rencana pelantikan ini. Pelantikan dilangsungkan di Istana Negara, Jakarta, pukul 13.30.

Pimpinan KPK periode 2024-2029 adalah Setyo Budiyanto, Johanis Tanak, Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, dan Agus Joko Pramono.Adapun Dewas KPK yang akan dilantik adalah Wisnu Baroto, Sumpeno, Benny Jozua Mamoto, Chisca Mirawati, dan Gusrizal.

Pascapenetapan sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, setumpuk tugas menanti Setyo Budiyanto. Salah satu tugas terberat dari Ketua KPK periode 2024-2029 itu adalah meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi yang sejak 2019 terus merosot.

Salah satu tugas terberat dari Ketua KPK periode 2024-2029 itu adalah meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi yang sejak 2019 terus merosot.

Seperti diberitakan sebelumnya, DPR menyetujui lima pimpinan KPK 2024-2029 yang telah terpilih dalam uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi III DPR. DPR juga merekomendasikan lima calon anggota Dewan Pengawas KPK yang telah lolos dari proses konsultasi oleh Komisi III DPR untuk kemudian ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Persetujuan DPR diambil dalam Rapat Paripurna DPR yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (5/12/2024). Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani. Saat meminta persetujuan dari anggota DPR yang hadir, tak ada yang menolak.

Kelima pimpinan KPK 2024-2029 yang telah ditetapkan DPR itu adalah Ketua KPK Setyo Budianto dengan Wakil Ketua KPK, yakni Fitroh Rohcahyanto, Johanis Tanak, Agus Joko Pramono, dan Ibnu Basuki Widodo. Dari kelimanya, hanya Johanis Tanak yang berhalangan hadir karena tengah menjalankan tugas sebagai Wakil Ketua KPK 2019-2024. (Kompas.id, 6 Desember 2024)

Dalam kesempatan ini, Presiden Prabowo juga melantik Muhidin sebagai Gubernur Kalimantan Selatan. Muhidin selama tiga pekan ini menjabat Pelaksana Tugas Gubernur Kalimantan Selatan. Dia menggantikan Sahbirin Noor yang mengundurkan diri.

Dalam surat resminya Sahbirin menjelaskan alasan mundurnya untuk menjaga kondusivitas penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Kalsel. Sahbirin sempat terseret kasus korupsi kendati status tersangka gugur melalui sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setelah dilantik, Wakil Gubernur Muhidin, yang bakal menjadi Gubernur akan menyelesaikan masa jabatan sampai 6 Februari 2025.

Selain itu, masih ada pelantikan Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional (DPN) yang, menurut rencana, akan menggantikan Wantannas atau Dewan Ketahanan Nasional. ”Secara simbolik akan dilantik Pak Syafrie selaku Menhan untuk Ketua Harian DPN yang dipimpin Presiden Prabowo, sampai nanti ada ketua harian definitif,” ujar sumber Kompas, Senin ini, di Istana.

Selain ketua harian DPN, akan dilantik juga Sekretaris Dewan Pertahanan Nasional. Namun, namanya belum dipastikan.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan tugas dan fungsi DPN adalah memberikan pertimbangan dan masukan terkait strategi kebijakan untuk pertahanan nasional. Dewan ini dipimpin langsung Presiden dan beranggota tetap seperti Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Sekretaris Negara. Anggota tidak tetap dari kementerian lain juga bisa diadakan sesuai kebutuhan.

DPN berbeda dengan Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) yang pernah ada sebelumnya. Wantannas tak hanya mengurusi pertahanan tetapi juga sektor keamanan. Karenanya, di Wantanas ada unsur Polri. Sementara DPN betul-betul menangani kebijakan pertahanan sehingga penekanan pada unsur TNI.

Dalam peraturan presiden yang menjadi payung hukum DPN, disebut DPN akan memiliki tiga deputi yakni Deputi Geostrategi, Geopolitik, dan Geoekonomi.

DPN akan mengeluarkan pertimbangan-pertimbangan geopolitik, geostrategi, serta merumuskan keadaan ancaman, menurunkan kekuatan, keamanan, dan lainnya.

Bila DPN mengurusi kebijakan strategis, pertimbangan, dan perencanaan; sedangkan Kementerian Pertahanan lebih bersifat operasional. "Kalau Presiden dan Menhan itu sifatnya operasional. Ini lebih ke strategis dan itu multi-stakeholder. Maksudnya tidak hanya Menhan. Ada kementerian-kementerian lain yang menjadi anggota tetap dari Dewan Pertahanan Nasional. Jadi kebijakannya menyeluruh dan lebih holistik. Pertimbangan strategis yang mereka berikan soal kebijakan pertahanan lebih holistik," tutur Hasan.