Presiden Prabowo Minta Parpol Koalisi Berani Mengkritik Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Prabowo Subianto meminta semua partai politik, baik di luar maupun di dalam pemerintahan, untuk terus memberikan kritik dan koreksi terhadap jalannya pemerintahan. Kritik dibutuhkan untuk menjadikan demokrasi di Indonesia semakin kuat sekaligus memastikan tujuan kesejahteraan rakyat dapat dicapai.

Presiden Prabowo menuturkan, persatuan dan gotong royong dari semua pihak dapat membawa Indonesia semakin kuat dan sejahtera. Persatuan tersebut akan menjadikan rakyat Indonesia sejahtera sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa.

Oleh karena itu, Prabowo mengajak semua partai politik untuk bekerja sama mewujudkan kesejahteraan rakyat. Presiden pun tidak mempermasalahkan parpol yang memilih berada di luar koalisi pendukung pemerintah. Hal ini sepanjang partai tersebut memiliki satu tujuan yang sama, yakni kesejahteraan rakyat.

”Silakan yang berada di luar pemerintah, tidak ada masalah. Terima kasih. Kami butuh koreksi, kami butuh pengawasan, kami butuh kritik, walaupun kadang-kadang kritik itu menyesakkan juga. Tapi enggak ada masalah, jangan berhenti kritik,” ujar Prabowo saat Pidato Kenegaraan Presiden RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Gunakanlah ruang kritik itu sebagai sarana untuk menyadarkan penguasa, memperbaiki kebijakan, menuntut tanggung jawab, dan mendorong kemajuan bagi seluruh anak bangsa.

Hadir dalam acara tersebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Menteri Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga/instansi negara, serta pimpinan partai politik. Sejumlah mantan presiden dan wakil presiden juga hadir, yakni Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wapres ke-6 RI Try Sutrisno, Wapres ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, Wapres ke-11 RI Boediono, dan Wapres ke-13 Ma’ruf Amin.

Selain kritik dari partai di luar koalisi pemerintah, Presiden juga meminta parpol pendukung koalisi pemerintah untuk tetap memberikan kritik. Presiden meminta parpol koalisi agar berani mengawasi dan mengoreksi kebijakan pemerintah.

”Saya juga minta dari koalisi kita, tetap di dalam koalisi harus berani mengawasi, harus berani koreksi. Tidak boleh ada yang merasa lebih kuat dari hukum, tidak boleh ada yang merasa tidak dapat diatur, tidak dapat diperiksa,” ucap Prabowo.

Presiden meyakini, kritik yang diberikan kepada pemerintah akan membuat demokrasi Indonesia semakin kuat. ”Saya adalah bukti bahwa demokrasi kita berjalan, karena saya ikut pemilu lima kali. Alhamdulillah empat kali kalah, tapi hari ini saya berdiri di depan majelis ini,” kata Prabowo.

Dari delapan parpol di parlemen, tujuh parpol bergabung dalam koalisi pendukung pemerintah. Ketujuh parpol itu adalah Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera.

Adapun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) memilih menjadi partai penyeimbang dalam pemerintahan Presiden Prabowo. PDI-P akan menjadi pendukung kebijakan pemerintah yang prorakyat, tetapi bersikap kritis serta tegas terhadap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila.

Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng, mengatakan, Golkar sependapat dengan pernyataan Presiden Prabowo yang membutuhkan kritik dari semua parpol. Golkar sebagai anggota parpol koalisi pemerintah pun akan bersuara apabila ada kebijakan yang keliru.

Menurut Mekeng, kritik akan menjadikan demokrasi Indonesia semakin hidup. Kritik tersebut menjadi lebih penting ketika kebijakan yang dibuat pemerintah tidak sejalan dengan keinginan rakyat.

”Kita harus mengutamakan kepentingan rakyat sehingga jika ada kebijakan yang tidak sesuai dengan kehendak rakyat, sudah selayaknya kita ikut suarakan, sehingga kebijakan nanti tetap mengikuti yang diinginkan publik,” kata Mekeng.

Dalam pidatonya saat membuka masa persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 DPR, Ketua DPR Puan Maharani pun memastikan bahwa lembaga legislatif itu tak akan segan untuk mengkritik pemerintah dengan obyektif dan bertanggung jawab. Hal itu bagian dari tugas pengawasan yang dimandatkan konstitusi.

"Apabila terdapat pembantu Bapak Presiden yang tidak menunjukkan kinerja sebagaimana diharapkan dalam menjalankan visi dan kebijakan Presiden, maka dengan segala hormat, izinkanlah kami untuk menyampaikan teguran politik secara terbuka, konstruktif, konstitusional, tanpa menimbulkan kegaduhan dan dilandasi saling menghormati dalam rapat-rapat Alat Kelengkapan DPR," tuturnya disambut tepuk tangan anggota dewan.

Izinkanlah kami untuk menyampaikan teguran politik secara terbuka, konstruktif, konstitusional, tanpa menimbulkan kegaduhan dan dilandasi saling menghormati.

Kritik tersebut ditekankannya, semata agar visi dan misi Astacita Presiden Prabowo dapat terlaksana dengan baik. “Karena kalau tidak diawasi, bisa-bisa lupa arah. Kalau tidak diingatkan, bisa-bisa jalan sendiri," tukasnya.

Tak hanya itu, dalam pidatonya pada Sidang Bersama DPR-DPD 2025, Puan juga menyinggung soal pentingnya kritik dalam demokrasi. Menurutnya, dalam demokrasi, rakyat harus memiliki ruang yang luas untuk berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat, dan menyampaikan kritik.

Kini, kritik rakyat hadir dalam berbagai bentuk yang kreatif dan memanfaatkan kemajuan teknologi, khususnya media sosial, sebagai corong suara publik.

Dalam demokrasi, katanya, rakyat harus memiliki ruang yang luas untuk berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat, dan menyampaikan kritik. Kini, kritik rakyat hadir dalam berbagai bentuk yang kreatif dan memanfaatkan kemajuan teknologi, khususnya media sosial, sebagai corong suara publik.

Ia kemudian menyinggung sejumlah ungkapan publik yang ramai diperbincangkan belakangan ini, seperti ”kabur aja dulu”, sindiran tajam ”Indonesia Gelap”, lelucon politik ”negara Konoha”, hingga simbol-simbol baru seperti ”bendera One Piece”. Fenomena ini, kata Puan, menunjukkan bahwa aspirasi dan keresahan rakyat kini disampaikan dengan bahasa zaman mereka sendiri.

”Bagi para pemegang kekuasaan, semua suara rakyat yang kita dengar bukanlah sekadar kata atau gambar. Di balik setiap kata ada pesan. Di balik setiap pesan ada keresahan. Dan, di balik keresahan itu ada harapan. Karena itu, yang dituntut dari kita semua adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan untuk tidak hanya mendengar, tetapi juga memahami,” ujar Puan.

Ia pun berharap apa pun bentuk dan isi kritik yang disampaikan rakyat tidak boleh menjadi bara yang membakar persaudaraan. Kritik tidak boleh menjadi api yang memecah belah bangsa. Sebaliknya, kritik harus menjadi cahaya yang menerangi jalan kita bersama. Kritik dapat keras dalam substansi dan menentang keras kebijakan, tetapi kritik bukan alat untuk memicu kekerasan, kebencian, menghancurkan etika dan moral masyarakat, apalagi menghancurkan kemanusiaan.

”Gunakanlah ruang kritik itu sebagai sarana untuk menyadarkan penguasa, memperbaiki kebijakan, menuntut tanggung jawab, dan mendorong kemajuan bagi seluruh anak bangsa. Hadirin sidang yang saya hormati dan muliakan, kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus dibagi, bukan untuk saling melemahkan, melainkan untuk memastikan tidak ada satu kekuasaan pun yang berdiri di atas yang lain,” ujarnya.

Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai, kritik dari parpol anggota koalisi hampir sulit dilakukan karena mereka merupakan bagian dari pemerintahan. Kritik yang diberikan kepada Presiden sama saja dengan mengkritik diri sendiri mengingat sebagian menteri diisi oleh anggota parpol koalisi.

Hampir semua ketua umum parpol koalisi bahkan juga menduduki posisi sebagai menteri di kabinet. ”Kalaupun mereka akan mengkritik, kemungkinan tidak akan dilakukan secara terbuka. Kritik hanya akan dilontarkan dalam rapat-rapat tertutup,” kata Arya.

Terlebih, kata Arya, demokrasi di Indonesia cenderung kehilangan kelompok penekan. Hampir semua parpol masuk dalam gerbong pemerintah.

Parpol yang berada di luar pemerintah pun cenderung tidak memberikan kritik yang keras, bahkan terkadang berada di garis terdepan dalam mendukung program Presiden Prabowo. Padahal, demokrasi yang baik membutuhkan adanya kekuatan eksternal yang aktif untuk memberikan pandangan-pandangan alternatif.

Meski demikian, Arya menganggap pernyataan Presiden Prabowo memberikan angin segar bagi masyarakat karena menyatakan terbuka terhadap kritik. Komitmen Presiden itu harusnya diikuti dengan pejabat dan aparat di bawah dengan melaksanakan komitmen tersebut. Mereka tidak boleh antikritik dan alergi dengan perbedaan pendapat.

”Jangan sampai Presiden terbuka terhadap kritik, tetapi aparat di bawah justru tidak terbuka terhadap kritik,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro mengatakan, kritik langsung kepada Presiden kemungkinan sulit dilakukan. Namun, kritik dari parpol pendukung pemerintah masih sangat bisa dilakukan di ruang-ruang parlemen. Anggota DPR harus mengawal kebijakan pemerintah saat rapat antara anggota parlemen dan menteri.

Selain itu, kritik dari parpol dapat disampaikan melalui tokoh-tokoh partai yang tidak berada di bawah kendali Presiden. Tokoh-tokoh tersebut juga dianggap memiliki kedudukan yang setara dengan Presiden sehingga masukannya relatif lebih didengarkan.

Ia menyebut, para mantan presiden dan wapres memiliki peran penting dalam menyambungkan kritik partai kepada Presiden Prabowo. Mereka adalah Susilo Bambang Yudhoyono yang menjadi bagian dari Demokrat, Joko Widodo yang dekat dengan Partai Solidaritas Indonesia, Jusuf Kalla dari Partai Golkar, serta KH Ma’ruf Amin, Ketua Dewan Syura PKB.

”Tokoh-tokoh besar cenderung yang lebih berani mengkritik dan kritiknya lebih didengarkan Presiden karena mereka dihormati dan berpengalaman dalam pemerintahan,” ujar Agung.