Pidato Puan di MPR, dari Cinta Segitiga hingga Nyanyi ”Imagine” ala John Lennon

JAKARTA, KOMPAS — Ketua DPR Puan Maharani menyinggung pentingnya menjaga kedaulatan rakyat dan semangat kebersamaan dalam Sidang Bersama DPR-DPD RI 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). Menuju 100 tahun kemerdekaan Indonesia pada 2045, Puan menyebut, masih banyak pekerjaan besar yang belum selesai.

Puan mengawali pidatonya dalam Sidang Bersama DPR-DPD RI 2025 dengan menyinggung peringatan 80 tahun kemerdekaan RI. Ia menyebut, 80 tahun Indonesia berdiri, Pancasila menjadi fondasi kuat yang mempersatukan republik ini sebagai satu bangsa dan satu Tanah Air.

”Lebih dari itu, persatuan kita tegak karena kita memiliki Pancasila yang mempersatukan segala perbedaan suku, agama, dan budaya,” ujar Puan. 

Selain Presiden Prabowo Subianto, Sidang Bersama DPR-DPD yang masih dalam satu rangkaian dengan Sidang Tahunan MPR juga turut dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih serta pimpinan lembaga/instansi negara.

Di antaranya Mensesneg Prasetyo Hadi, Mendiktisaintek Brian Yuliarto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Menteri PPPA Arifah Fauzi, Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto, serta Ketua Umum PKB yang juga Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Kemudian, Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Menko Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Imipas Agus Adrianto, Ketum PAN yang juga Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan Mentan Andi Amran Sulaiman.

Selain itu, juga Menag Nazaruddun Umar, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, hingga Menteri Sosial Saifullah Yusuf.

Sejumlah mantan presiden dan mantan wakil presiden pun turut menjadi tamu undangan. Mereka yang hadir adalah Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-7 Joko Widodo, Wapres ke-6 RI Try Sutrisno, Wapres ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla, Wapres ke-11 RI Boediono, dan Wapres ke-13 Ma'ruf Amin.

Puan menegaskan, Pancasila bukan hanya sekadar nilai, melainkan jiwa kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, ia mengingatkan bahwa mempertahankan Indonesia sebagai negara yang besar, berdaulat, dan kaya sumber daya, bukanlah tugas yang ringan. 

”Amanah sejarah ini menuntut hadirnya kekuatan nasional sejati, kekuatan yang mampu menjaga kedaulatan, membangun kemandirian, dan merawat kebudayaan sebagai jati diri bangsa,” tutur cucu Proklamator RI Sukarno itu. 

Menurut Puan, kekuatan tersebut tidak lahir dari senjata atau kekayaan semata, melainkan dari kehendak rakyat untuk bersama-sama menjadi Indonesia. Di mana kehendak yang hidup dalam semangat gotong royong, tumbuh dari rasa saling percaya, dan mengakar dalam jiwa kolektif seluruh anak bangsa.

”Seperti pepatah dalam kearifan Jawa, ’Mangan ora mangan, sing penting ngumpul’. Yang berarti mengutamakan kebersamaan daripada mengejar kepentingan masing-masing,” ucap Puan.

Puan menyebut, jiwa sosial itulah yang membedakan Indonesia dari bangsa lain. Kebersamaan itu diperkuat dalam konstitusi, dan dijelmakan sebagai prinsip dasar negara. Rakyat berdaulat atas kekuasaan negara, rakyat berdaulat atas sumber daya alam, dan rakyat berdaulat atas budaya bangsa.

”Inilah panggilan sejarah kita hari ini, menegakkan kedaulatan rakyat sebagai fondasi kekuatan nasional. Agar setiap kebijakan, setiap langkah, dan setiap keputusan negara, benar-benar berpulang pada kehendak rakyat,” ujar perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu.

Di sisi lain, Puan juga menyinggung soal peran strategis partai politik. Partai politik bukan sekadar kendaraan menuju kekuasaan, tetapi jembatan antara rakyat dan negara. Dari partailah wakil rakyat dilahirkan. Dari partailah presiden dan kepala daerah diusung. Oleh karena itu, partai politik memikul tanggung jawab besar sebagai sokoguru kedaulatan rakyat.

Oleh karena peran strategis itulah, menurut Puan, partai politik tidak boleh berhenti membenahi diri. Partai harus menjadi tempat lahirnya para pemimpin yang bukan hanya pandai berbicara, tetapi juga mampu berpihak, bekerja, dan berani mengambil risiko demi kepentingan rakyat.

Meski demikian, ia mengingatkan keberhasilan partai menjalankan perannya tergantung pula pada sistem yang menjadi wadahnya. Sebaik apa pun visi dan integritas partai, jika sistem politik, khususnya sistem pemilu, tak mendukung terwujudnya kedaulatan rakyat, suara rakyat berisiko terdistorsi.

Sejauh ini, sistem pemilu yang ada diakuinya belum sempurna. Demokrasi dalam pemilu, selain ditentukan oleh garis tangan, kerap kali dipengaruhi oleh campur tangan dan buah tangan.

“Kita semua memiliki garis tangan, nasib dan kesempatan yang diberikan oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi, tidak semua dari kita memiliki kemampuan yang sama untuk ikut campur tangan dan memberikan buah tangan dalam menentukan arah demokrasi,” tambahnya.

Inilah yang ditekankannya harus diperbaiki ke depan. Sebab, demokrasi yang dicita-citakan bukanlah demokrasi campur tangan dan buah tangan, tetapi demokrasi yang memberi kesempatan setara bagi semua warga negara. “Marilah kita bangun demokrasi yang menghidupkan harapan rakyat,” katanya.

Ia berharap, ke depan, demokrasi tidak berhenti di bilik suara, tetapi terus tumbuh di ruang-ruang dialog, di dapur rakyat, di balai desa, hingga di gedung parlemen agar setiap keputusan lahir dari kesadaran bersama, bukan hanya kesepakatan segelintir elite.

Tak hanya itu, Puan juga mengingatkan bahwa dalam demokrasi, rakyat harus memiliki ruang yang luas untuk berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat, dan menyampaikan kritik. Kini, kritik rakyat hadir dalam berbagai bentuk yang kreatif dan memanfaatkan kemajuan teknologi, khususnya media sosial, sebagai corong suara publik.

Ia kemudian menyinggung sejumlah ungkapan publik yang ramai diperbincangkan belakangan ini, seperti ”kabur aja dulu”, sindiran tajam ”Indonesia Gelap”, lelucon politik ”negara Konoha”, hingga simbol-simbol baru seperti ”bendera One Piece”. Fenomena ini, kata Puan, menunjukkan bahwa aspirasi dan keresahan rakyat kini disampaikan dengan bahasa zaman mereka sendiri.

”Bagi para pemegang kekuasaan, semua suara rakyat yang kita dengar bukanlah sekadar kata atau gambar. Di balik setiap kata ada pesan. Di balik setiap pesan ada keresahan. Dan, di balik keresahan itu ada harapan. Karena itu, yang dituntut dari kita semua adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan untuk tidak hanya mendengar, tetapi juga memahami,” ujarnya.

Ia pun berharap apa pun bentuk dan isi kritik yang disampaikan rakyat tidak boleh menjadi bara yang membakar persaudaraan. Kritik tidak boleh menjadi api yang memecah belah bangsa. Sebaliknya, kritik harus menjadi cahaya yang menerangi jalan kita bersama. Kritik dapat keras dalam substansi dan menentang keras kebijakan, tetapi kritik bukan alat untuk memicu kekerasan, kebencian, menghancurkan etika dan moral masyarakat, apalagi menghancurkan kemanusiaan.

”Gunakanlah ruang kritik itu sebagai sarana untuk menyadarkan penguasa, memperbaiki kebijakan, menuntut tanggung jawab, dan mendorong kemajuan bagi seluruh anak bangsa. Hadirin sidang yang saya hormati dan muliakan, kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus dibagi, bukan untuk saling melemahkan, melainkan untuk memastikan tidak ada satu kekuasaan pun yang berdiri di atas yang lain,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan, kekuasaan adalah alat, bukan tujuan. Alat untuk menghapus kemiskinan, memajukan keterbelakangan, dan memberi kepastian hidup yang lebih layak bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, para pemangku kekuasaan di DPR dan di pemerintah harus mampu menggunakan kekuasaan itu untuk membahas dan mencari solusi atas persoalan rakyat sering kali berlangsung berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun.

”Jangan biarkan rakyat menunggu. Negara harus hadir secepat mungkin dalam menyelesaikan urusan rakyat,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, ia menyampaikan apresiasi atas inisiatif Presiden Prabowo Subianto, yang dalam waktu singkat telah menyelesaikan atau merespons cepat sejumlah persoalan strategis dan menyentuh langsung kepentingan rakyat. Di antaranya, pencabutan izin tambang di kawasan Geopark Raja Ampat, penyelesaian sengketa tapal batas pulau antara Aceh dan Sumatera Utara, serta kebijakan pembelian gabah petani dengan harga yang layak.

Respons cepat ini patut diapresiasi karena mencerminkan keberpihakan pemerintah pada kepentingan rakyat. Namun, akan lebih baik jika langkah-langkah tersebut merupakan hasil dari perencanaan matang dan cermat sehingga menjadi bagian dari kinerja reguler pemerintah.

Ke depan, katanya, rakyat tentu mendambakan agar masalah-masalah lain yang berada di luar kemampuan mereka dapat diselesaikan pemerintah dengan cepat. Tugas pemerintah bukan hanya membicarakan harapan rakyat, tetapi juga mewujudkannya.

Pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya harus senantiasa mawas diri karena kekuasaan sejatinya adalah untuk melayani, membantu, dan memberdayakan rakyat. Kekuasaan bukan untuk menakuti rakyat, melainkan untuk menyelesaikan urusan rakyat meskipun sering kali urusannya rumit, ibarat cinta segitiga antara aspirasi, anggaran, dan aturan.

”Namun, serumit-rumitnya ’cinta segitiga’ itu, selalu ada jalan untuk menemukan solusi terbaik bagi bangsa dan negara; walaupun kadang terasa pedih, patah hati, tetapi kita harus move on,” ucapnya disambut tepuk tangan hadirin.

Dalam pidatonya, Puan kemudian menyinggung ketegangan dan konflik geopolitik, perang dagang, krisis iklim dan energi, ketimpangan ekonomi yang semakin tajam, disrupsi teknologi, serta pergeseran kekuatan global. Untuk menghadapinya, ia menyebut, Indonesia memerlukan fondasi kedaulatan, kemandirian, dan kebangsaan agar mampu berdiri tegak di tengah perubahan dunia tanpa kehilangan cita-cita dan jati diri bangsa.

Ia mengingatkan, dalam membangun fondasi bangsa, Indonesia tidak bisa mengabaikan fakta bahwa setengah dari potensi bangsa Indonesia adalah kaum perempuan. Dalam era pembangunan inklusif, keberadaan dan kontribusi perempuan harus ditempatkan bukan hanya dalam kerangka hak asasi manusia, tetapi juga sebagai prasyarat keberhasilan pembangunan nasional.

”Bukan hanya laki-laki saja atau perempuan, tetapi laki-laki dan perempuan yang harus sejahtera,” kata Puan.

Ia menyampaikan, saat ini, keterwakilan perempuan di DPR periode 2024–2029 mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah, yaitu 21,9 persen atau 127 dari 580 anggota DPR. Hal ini adalah kemajuan yang patut diapresiasi, tetapi masih jauh dari target ideal minimal 30 persen keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, sebagaimana semangat afirmasi kesetaraan jender dalam politik Indonesia.

”Suara perempuan adalah nada asli yang ikut membentuk simfoni kehidupan bangsa. Tanpa nada itu, melodi peradaban akan kehilangan harmoni, hanya denting yang tak pernah menjadi lagu. Laki-laki dan perempuan hidup di dunia yang sama, memikul tanggung jawab yang sama untuk membangun peradaban dunia,” katanya.

Setelah menyampaikan hal itu, secara spontan, Puan menyanyikan sepenggal lirik lagu yang sangat populer berjudul ”Imagine” karya John Lennon. ”Imagine all the people Sharing all the world You may say I'm a dreamer But I'm not the only one I hope someday you'll join us And the world will live as one,” nyanyi Puan, disambut deruh tepuk tangan hadirin.

”Begitulah seharusnya kita membayangkan; tempat di mana perempuan dan laki-laki berbagi ruang, berbagi kuasa, dan berbagi tanggung jawab untuk kemajuan bersama. Perempuan juga berhak menduduki jabatan publik dan negara di semua tingkatan,” ujar Puan.

Di akhir pidatonya, Puan menyebut, tahun 2045 akan menjadi tonggak bersejarah, saat Indonesia merayakan 100 tahun kemerdekaan. Perayaan ini bukan sekadar momentum ulang tahun, tetapi juga menjadi titik awal dari Indonesia Emas, sebuah era kejayaan dan kemajuan bangsa yang kita impikan bersama.

”Kita memiliki 20 tahun untuk menuju tahun 2045. Namun, jika kita melihat perjalanan dua puluh tahun terakhir sejak 2005 hingga 2025, kita dapat melihat kemajuan yang signifikan, tetapi juga masih banyak pekerjaan besar yang belum selesai,” kata Puan.

Pilar-pilar kemandirian nasional, seperti pangan, energi, dan manufaktur strategis, belum sepenuhnya menjadi kekuatan bangsa. Layanan dasar publik masih belum memuaskan, dan demokrasi Indonesia masih memerlukan transformasi mendalam, terutama dalam sistem partai, pemilu, serta pemberantasan korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa waktu 20 tahun bukanlah waktu yang panjang untuk pembangunan negara sebesar dan sekompleks Indonesia.

”Jika kita terus berjalan dengan pola pikir dan sistem kerja lama, mimpi Indonesia Emas 2045 hanya akan menjadi fatamorgana yang indah, tapi tak pernah akan terwujud. Kita masih memiliki waktu, waktu yang sangat berharga, untuk melakukan langkah terbaik,” kata Puan.