Prabowo Pangkas Rp 20 Triliun Biaya Perjalanan Dinas, Efisiensi Anggaran Diminta Dilanjutkan

Presiden Prabowo menekankan anggaran harus diarahkan untuk sejumlah program prioritas, seperti penciptaan lapangan pekerjaan serta swasembada pangan dan energi.

22 Jan 2025 20:16 WIB · Politik & Hukum

Oleh Iqbal Basyari, Kurnia Yunita Rahayu

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kebijakan yang dibuat selama tiga bulan pertama pemerintahan merupakan kebijakan yang berpihak kepada rakyat dan kepentingan negara. Pemerintahan diklaim telah berjalan efektif dan efisien serta mampu menjalankan administrasi negara dengan andal.

Salah satu buktinya, pemerintah mengaku telah menghemat lebih dari Rp 20 triliun dari biaya perjalanan dinas. Efisiensi anggaran untuk kepentingan publik yang lebih besar diminta dilanjutkan, salah satunya dengan menyederhanakan perayaan peringatan hari ulang tahun tertentu atau seremonial lainnya.

”Dalam tiga bulan, kita telah memberi bukti kepada rakyat, kebijakan-kebijakan kita adalah kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada rakyat, berpihak pada kepentingan negara," ujar Presiden Prabowo dalam pidato pengantar Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/1/2025).

Sidang kabinet kembali digelar tiga bulan setelah pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mulai bekerja pada 20 Oktober 2024. Sidang dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka serta jajaran menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih.

Presiden Prabowo Subianto menyalami para menterinya saat sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/1/2025). Jelang 100 hari pemerintahan, Presiden Prabowo menyebut kinerja kabinet Merah Putih efektif dan sesuai koridor yang disusun. Prabowo juga menekankan swasembada pangan dan energi. Ia meminta anggota kabinet untuk menghemat anggaran dan menghapus kegiatan-kegiatan seremoni. Kompas/Hendra A Setyawan (HAS)

Keberhasilan pemerintah di antaranya menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat saat perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Kecelakaan lalu lintas juga dapat ditekan. Sementara fluktuasi harga pangan dapat dijaga.

Di samping itu, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dimulai sejak 6 Januari mampu melayani 650.000 anak di 31 provinsi. Jumlah penerima manfaat juga ditingkatkan secara bertahap hingga semua anak dapat dilayani pada akhir 2025.

Para menteri di sektor ekonomi pun dinilainya telah membuat kebijakan-kebijakan yang pro-rakyat. Beberapa di antaranya penghapusan utang kepada petani dan nelayan serta pemberian berbagai bantuan langsung kepada masyarakat ekonomi lemah.

Para menteri koordinator kabinet Merah Putih (kiri ke kanan) Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, dan Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar saat menunggu dimulainya sidang kabinet paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/1/2025). Jelang 100 hari pemerintahan, Presiden Prabowo menyebut kinerja kabinet Merah Putih efektif dan sesuai koridor yang disusun. Prabowo juga menekankan swasembada pangan dan energi. Ia meminta anggota kabinet untuk menghemat anggaran dan menghapus kegiatan-kegiatan seremoni. Kompas/Hendra A Setyawan (HAS)

Di sisi lain, para menteri dari beragam latar belakang juga dinilainya telah bekerja sebagai satu tim. Presiden mengaku merasakan kekompakan dan kerja sama yang baik karena seluruh pihak ingin bekerja keras untuk memberikan hasil yang terbaik untuk rakyat. Situasi ini bahkan membuktikan bahwa pemerintah dapat menjalankan administrasi negara dengan andal.

”Walaupun sebetulnya saya tidak pernah bekerja dengan target ratusan hari atau bulanan, tapi bagaimanapun itu merupakan suatu tonggak, suatu tahap yang harus kita selesaikan. Dan, untuk itu, saya kira secara obyektif kita boleh bangga bahwa kita telah menunjukkan suatu hasil yang menuju pada sasaran-sasaran kita,” kata Prabowo.

Efisiensi anggaran

Lebih jauh, Prabowo menekankan pentingnya efisiensi dan penghematan dalam penyusunan kriteria anggaran. Para menteri juga harus berani memotong anggaran yang dialokasikan untuk hal-hal yang tidak esensial.

Presiden Prabowo Subianto memberi arahan disaksikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/1/2025). Jelang 100 hari pemerintahan, Presiden Prabowo menyebut kinerja kabinet Merah Putih efektif dan sesuai koridor yang disusun. Prabowo juga menekankan swasembada pangan dan energi. Ia meminta anggota kabinet untuk menghemat anggaran dan menghapus kegiatan-kegiatan seremoni. Kompas/Hendra A Setyawan (HAS)

Menurut dia, penyusunan anggaran harus mengacu pada beberapa kriteria. Beberapa di antaranya harus bisa menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, serta harus mengarah kepada swasembada pangan dan swasembada energi.

Dalam hal swasembada pangan dan energi, Presiden Prabowo menuturkan bahwa Indonesia tidak akan mengimpor beras, jagung, ataupun garam pada 2025. Dengan kata lain, target swasembada pangan yang ditargetkan dapat dicapai dalam empat tahun akan terlaksana dalam dua tahun.

”Artinya bahwa dengan niat baik, dengan kerja keras, dengan orientasi kepada negara dan bangsa, kebijakan yang masuk akal akan membuahkan hasil yang cepat,” ujar Presiden.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono (kanan) berbincang dengan Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana saat menunggu dimulainya sidang kabinet paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/1/2025). Jelang 100 hari pemerintahan, Presiden Prabowo menyebut kinerja kabinet Merah Putih efektif dan sesuai koridor yang disusun. Prabowo juga menekankan swasembada pangan dan energi. Ia meminta anggota kabinet untuk menghemat anggaran dan menghapus kegiatan-kegiatan seremoni. Kompas/Hendra A Setyawan (HAS)

Lebih lanjut, Prabowo menggarisbawahi pentingnya terobosan teknologi dalam anggaran. Penggunaan anggaran harus berorientasi pada investasi dalam sumber daya manusia, pendidikan, serta sains dan teknologi. Anggaran untuk hal-hal yang bersifat seremoni atau upacara, seperti perayaan ulang tahun dan perjalanan dinas, pun dimintanya diefisienkan.

”Perayaan sejarah, perayaan ulang tahun laksanakan secara sederhana di kantor, di ruangan, kalau perlu yang hadir hanya 15 orang, sisanya di vidcon (video conference)-kan. Perjalanan dinas dikurangi, saya potong setengah, dengan setengah kita bisa menghemat Rp 20 triliun lebih, kalau kita hitung Rp 20 triliun, berapa puluh ribu gedung sekolah bisa kita perbaiki,” kata Presiden.

Presiden pun meminta jajarannya untuk meningkatkan loyalitas dalam penyusunan anggaran.

”Saya minta loyalitas semua menteri, semua kepala badan, untuk patuh dalam hal ini. Dan, saya terima kasih kepada tim keuangan yang telah menjalankan penyisiran kajian terhadap anggaran sampai serinci-rincinya. Kalau tidak salah mungkin sampai satuan kesembilan,” ucap Presiden.

gallery
gallery
gallery
gallery

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menambahkan, publik mengapresiasi kinerja pemerintah yang telah berjalan selama tiga bulan. Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan, angka kepuasan kepada pemerintah mencapai 80,9 persen.

”Artinya, kepercayaan masyarakat sangat tinggi, dan ini modal bekerja dengan giat dan motivasi kepada seluruh menteri,” katanya.

Mengacu hasil survei Litbang Kompas, 4-10 Januari 2025, tidak kurang dari 80,9 persen responden yang tersebar di 38 provinsi negeri ini menyatakan rasa puas terhadap kinerja pemerintah. Sebaliknya, hanya 19,1 persen yang menyatakan tidak puas. Survei juga memotret 89,4 persen publik berekspektasi dan sekaligus meyakini pemerintahan Prabowo mampu mewujudkan beragam program kerja yang sudah dicanangkan.

Akan tetapi, apresiasi publik yang tinggi dalam survei kali ini tidak semuanya merata diekspresikan. Pada pemilahan kelompok masyarakat berdasarkan lapisan sosial ekonomi, masih terbilang kurang merata dirasakan, yang sekaligus mencirikan kecenderungan arah kebijakan populis pemerintah.

Becermin pada hasil survei, kecenderungan makin rendah status sosial dan ekonomi responden, maka makin tinggi kepuasan yang diekspresikan signifikan tergambarkan. Tidak kurang dari 84,7 persen responden berstatus ekonomi bawah menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah. Sebaliknya, derajat kepuasan yang relatif lebih rendah dinyatakan oleh sekitar 67,9 persen responden berstatus sosial ekonomi atas ataupun sekitar 70 persen kalangan berpendidikan tinggi.


Kerabat Kerja

Penulis:

Iqbal Basyari, Kurnia Yunita Rahayu
 | 

Editor:

A. Ponco Anggoro