Dana Rp 750 Triliun Hasil Realokasi Digelontorkan untuk Danantara dan Makan Bergizi Gratis

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintahan Prabowo Subianto menargetkan akumulasi dana hasil realokasi anggaran negara untuk kebutuhan pada 2025 senilai Rp 750 triliun. Dana ini sedianya akan diinjeksikan ke Danantara dan membiayai program Makan Bergizi Gratis.

Informasi mengenai total nilai realokasi anggaran atau yang pemerintah sebut sebagai penghematan senilai Rp 750 triliun itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato pada acara Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Gerindra di Sentul, Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (16/2/2025).

Saat berpidato sebagai ketua umum partai, Presiden Prabowo memaparkan total nilai penghematan oleh pemerintah mencapai 44 miliar dollar AS atau setara dengan sekitar Rp 750 triliun.

Munculnya angka Rp 750 triliun itu menimbulkan pertanyaan. Sebab, target penghematan anggaran yang kini dilakukan pemerintah sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 adalah Rp 306,7 triliun.

Dalam catatan Kompas, penghematan yang dimaksud sehingga menghasilkan anggaran Rp 750 triliun tersebut bisa disebut realokasi anggaran.

Seusai menghadiri rapat dengan Komite IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025), Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan realokasi yang menghasilkan Rp 750 triliun tersebut.

Merujuk pernyataan Presiden, dana tersebut diperoleh melalui tiga putaran. Putaran pertama sebagaimana disebut Presiden senilai Rp 300 triliun, menurut Suahasil, berasal dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). BA BUN adalah pos anggaran yang dikelola Menteri Keuangan dan tidak di bawah anggaran K/L tertentu.

Putaran kedua senilai Rp 306,7 triliun merupakan penghematan anggaran di kementerian dan lembaga negara serta transfer daerah sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025. ”Tidak (Rp 750 triliun). Efisiensi seperti yang dituliskan dalam Inpres No 1/2025 adalah Rp 256 triliun dari anggaran kementerian dan lembaga (K/L) serta Rp 50 triliun dari transfer ke daerah (TKD). Itu nanti kita combine (menjadi Rp 306 triliun),” kata Suahasil. 

Adapun putaran ketiga adalah target setoran dividen badan usaha milik negara (BUMN) senilai Rp 300 triliun. Dari dana ini, menurut rencana, Rp 100 triliun dikembalikan kepada BUMN guna pengembangan usaha. Dengan demikian, dividen yang akan disetor kepada pemerintah adalah Rp 200 triliun.

Dari anggaran sekitar Rp 750 triliun yang terhimpun, masih merujuk pidato di HUT Gerindra, akan diinvestasikan senilai 20 miliar dollar AS atau setara Rp 325 triliun ke Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Selebihnya untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Suahasil menjelaskan, putaran pertama sebenarnya merupakan dana cadangan yang sudah disiapkan pemerintah sejak tahun-tahun sebelumnya. ”Itu sejak beberapa tahun lalu kita sudah melakukan penyisiran, dan tahun ini kita melakukan penyisiran juga,” ujarnya. 

Catatan Kompas, Prabowo pernah menitipkan dana cadangan kepada pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) saat menyusun Rancangan APBN 2025 pada Agustus-September 2024. Waktu itu, Prabowo belum resmi menjabat meski telah ditetapkan sebagai presiden terpilih hasil Pemilu 2024.

Dana cadangan itu disisihkan di APBN 2025 sebagai dana diskresi yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan pemerintahan Prabowo. Nilainya adalah Rp 491,2 triliun yang dimasukkan dalam pos belanja lainnya di bawah satuan anggaran BA 999.08 di bawah BA BUN. 

Dana Rp 491,2 triliun awalnya disisihkan sebagai kas cadangan, salah satunya untuk membiayai penambahan jumlah K/L di era Prabowo serta kebutuhan tak terduga lainnya. Dana cadangan itulah yang saat ini masih tersisa sekitar Rp 300 triliun di dompet BA BUN dan dimaksud sebagai langkah penghematan putaran pertama. 

Suahasil mengatakan, efisiensi anggaran yang kini dilakukan pemerintah pada dasarnya bertujuan untuk membuat kondisi APBN lebih efisien. ”Agar dananya bisa digunakan untuk kegiatan yang meningkatkan produktivitas serta menumbuhkan ekonomi lokal, usaha mikro, kecil, dan menengah, dan lain-lain,” ujarnya. 

Secara terpisah, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah memang langkah penting untuk meningkatkan kualitas belanja negara. Akan tetapi, ia mengingatkan, kebijakan itu harus disikapi dengan hati-hati.

”Saya pikir efisiensi anggaran ini sebagai langkah yang sangat penting. Namun, langkah ini tetap harus dilakukan secara saksama. Kita harus berhati-hati bagaimana kita mengalokasikan dan mendapatkan Rp 300 triliun tersebut,” ujar Luhut dalam Indonesia Economic Summit 2025 di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Menurut Luhut, DEN sepakat dengan langkah efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah selama dampak dari kebijakan itu dapat terukur dalam menciptakan dampak berganda (multiplier effect) terhadap perekonomian nasional. DEN juga telah memberikan saran kepada presiden secara holistik dan proporsional.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia Mohammad Faisal menyoroti besarnya dana yang akan disuntikkan pemerintah kepada Danantara. Terlebih, mengingat tata kelola lembaga baru tersebut ia nilai minim check and balance. Danantara, misalnya, hanya bisa diaudit lembaga audit negara jika ada permintaan dan izin dari DPR.

”Masalahnya adalah bagaimana governance Danantara. Jika tidak diperhatikan baik-baik, tidak hati-hati, bisa terjadi kebocoran, sarang korupsi, dan manfaat ekonomi yang diharapkan bisa kembali ke masyarakat justru berkurang karena malah dinikmati segelintir orang,” katanya.

Secara terpisah, Direktur Kebijakan Publik Center of Economics and Law Studies Media Wahyudi Askar berpendapat, pemerintah kurang transparan, khususnya terkait detail realokasinya.

Sementara, janji pemerintah adalah bahwa hasil efisiensi anggaran akan dialokasikan untuk program-program yang langsung berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Media juga mengkritik aspek keadilan fiskal dan kualitas belanja dari kebijakan efisiensi tersebut.

”Total Rp 750 triliun itu akan diambil dari APBN dan digeser ke program lainnya. Ini yang belum jelas dan tidak ada transparansi. Berapa triliun yang akan dialihkan untuk MBG, ditambah akan ada ratusan triliun yang disuntikkan ke Danantara,” kata Media.