Prabowo Umumkan Swasembada Beras, Tantangan Keberlanjutan Membayangi

KARAWANG, KOMPAS — Presiden Prabowo Subianto mengumumkan Indonesia telah mencapai swasembada beras pada tahun 2025. Sepanjang tahun, produksi beras mencapai 34,7 juta ton, lebih tinggi dari kebutuhan nasional sebanyak 30 juta-31 juta ton per tahun. Namun, sejumlah tantangan untuk mempertahankan swasembada beras masih membayangi.

Pengumuman swasembada beras sekaligus panen raya diselenggarakan di Desa Kertamukti, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Selasa (7/1/2026) siang.

Presiden Prabowo tiba di lokasi sekitar pukul 11.00 WIB dengan disambut oleh jajaran Kabinet Merah Putih, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Sesampai di lokasi, ia meninjau pameran sejumlah produk hilirisasi pertanian dan operasionalisasi teknologi pertanian di sawah.

Selain dihadiri Presiden dan jajaran kabinet, agenda ini juga dihadiri beberapa kepala daerah, antara lain Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution. Para petani dan penyuluh pertanian juga datang memenuhi tenda acara yang berkapasitas 5.000 orang serta ada pula yang mengikuti acara secara daring.

Dalam pidatonya, Presiden mengapresiasi semua pembantunya karena telah kembali mewujudkan swasembada pangan pada 2025. Melalui swasembada, Indonesia membuktikan bisa berdiri di atas kaki sendiri. Itu disebut sebagai pencapaian penting untuk menghadapi berbagai tantangan dunia.

Belajar dari pandemi Covid-19 pada 2020 lalu, kata Presiden, banyak negara kekurangan stok pangan. Negara yang memiliki stok cukup pun enggan menjualnya ke negara lain. Oleh karena itu, mewujudkan swasembada pangan menjadi sangat krusial di tengah dinamika global.

Selain itu, lanjut Prabowo, selama puluhan tahun terjadi kontradiksi di Indonesia. Kendati memiliki banyak kekayaan, hal itu tidak bisa dinikmati mayoritas rakyat. Tak hanya itu, Indonesia juga masih bergantung pada negara lain untuk memenuhi kebutuhan dasar di dalam negeri.

”Terutama yang tidak masuk di akal saya, bagaimana bisa negara yang begini besar, negara yang diberi karunia oleh Yang Maha Kuasa, bumi yang luas, bumi yang kaya, tanah yang subur, tetapi kita tergantung bangsa lain untuk pangan kita. Kita impor, impor, impor pangan. Tidak masuk di hati saya, tidak masuk di akal saya,” tutur Prabowo. 

Oleh karena itu, sejak dilantik sebagai Presiden ke-8 RI, ia menargetkan untuk mewujudkan swasembada beras dalam empat tahun. Akan tetapi, target itu bisa dicapai dalam setahun. 

Prabowo mengakui, pencapaian itu diraih dengan tidak mudah. Tak hanya kerja ekstra, pemerintah juga kerap menghadapi cibiran dan keraguan dari banyak pihak. Oleh karena itu, ia pun menganugerahkan bintang jasa kepada lebih dari 100 orang yang dianggap berjasa dalam mewujudkan swasembada pangan.

”Hari ini bahagia bagi saya, saya senang sekali, dan saya melihat tadi penuh harapan, penuh keyakinan. Kalau banyak tokoh nyinyir, hari ini kita buktikan kita swasembada pangan,” ujar Prabowo. 

Tokoh yang menerima anugerah bintang jasa di Karawang antara lain Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang mendapatkan Bintang Jasa Utama. Heri Sunarto, petani dari Kelompok Tani (Poktan) Ngudi Luhur, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, juga menerima Bintang Jasa Utama. Sementara Bobby Irfan Effendi, penyuluh pertanian Kabupaten OKU Timur, serta Winarto, petani dari Poktan Sri Sedhono, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, mendapatkan Bintang Jasa Nararya. 

Selain itu, Presiden memberikan Satyalancana Wira Karya kepada para kepala daerah, prajurit TNI, polisi, dan pimpinan organisasi kemasyarakatan pertanian. Mereka di antaranya Dankodiklat TNI Letnan Jenderal Mohammad Naudi Nurdika, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, Bupati Karawang Aep Syaepuloh, Kepala Polres Lampung Selatan Ajun Komisaris Besar (AKBP) Toni Kasmiri, serta Kapolres Garut AKBP Yugi Bayu Hendarto. 

Ada pula Wakil Asisten Teritorial Kodam XVIII/Kasuari Letkol Kav Andhi Ardana Valeriandra Putra, Dandim Merauke Letkol Czi Dili Eko Setyawan, dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir. Penghargaan juga diberikan kepada penyuluh pertanian Kabupaten Bojonegoro, Mugi Raharjo; petani Poktan Ciraden, Kabupaten Cianjur, Aseng; dan petani Poktan Sri Ki Lamaran, Kabupaten Indramayu, Nurul Hadi. 

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, swasembada beras terwujud berkat kerja sama antarkementerian/lembaga dengan petani dan penyuluh pertanian. Setiap kementerian/lembaga memberikan kontribusi yang saling melengkapi, mulai dari dukungan untuk deregulasi, anggaran, hingga inovasi teknologi pertanian.

Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Sekretariat Negara, misalnya, menerbitkan sejumlah regulasi dalam waktu cepat untuk mempermudah distribusi pupuk, irigasi, serta pengendalian inflasi pangan. Polri dan Kejaksaan Agung juga berperan memberantas mafia pangan, mencabut ribuan izin bermasalah, serta melindungi harga. 

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) telah memprediksi produksi beras nasional 2025 mencapai 34,71 juta ton, melampaui kebutuhan domestik tahunan sebesar 30 juta-31 juta ton. 

”Swasembada ini adalah kerja terbaik Kabinet Merah Putih, dari gagasan besar Bapak Presiden dan seluruh penyuluh petani Indonesia,” kata Amran.

Secara terpisah, pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia dan Komite Pendayagunaan Pertanian, Khudori, melihat bahwa penamaan acara panen raya dan pengumuman swasembada pangan itu problematik.

Alasannya, selama puluhan tahun, panen raya padi baru terjadi pada Februari-Mei. Sementara pengertian swasembada pangan tidak pernah dijelaskan oleh pemerintah, apakah berarti tidak ada sama sekali ruang impor atau masih menyisakan ruang impor sebesar 10 persen dari total kebutuhan nasional.

Kendati demikian, menurut dia, harus diakui bahwa produksi beras Indonesia pada 2025 luar biasa. Merujuk rilis BPS, 5 Januari 2026, produksi beras 2025 diperkirakan mencapai 34,71 juta ton, naik 13,36 persen dari tahun 2024. Jumlah itu merupakan yang tertinggi sejak 2018. Surplus tahunan sebesar 3,81 juta ton juga angka tertinggi sejak 2019.

Namun, ia mengingatkan bahwa capaian itu bukan tanpa catatan. Beberapa hal masih harus diperhatikan, misalnya soal kenaikan produksi yang disumbang lebih besar dari penambahan luas panen, bukan produktivitas. Angka produktivitas masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni 0,45 persen. 

Selain itu, tingginya produksi juga dipengaruhi oleh kondisi cuaca yang hujan sepanjang tahun. Sumber daya dan anggaran Kementerian Pertanian juga difokuskan pada padi dan jagung. 

Khudori mengingatkan, potensi penurunan produksi masih bisa terjadi. Hal itu terutama karena fokus Kementerian Pertanian bisa jadi meluas tidak hanya pada padi dan jagung. Fokus diperkirakan bakal meluas ke kedelai, kacang hijau, singkong, dan gula. Selain itu, peningkatan produksi telur dan daging ayam juga diprediksi bakal dilakukan untuk memenuhi kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

”Penambahan fokus komoditas itu berdampak pada, pertama, kompetisi penggunaan lahan antarkomoditas. Kedua, prioritas anggaran dan alokasi sumber daya strategis lainnya, termasuk sumber daya manusia,” kata Khudori.

Selain itu, Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) memperkirakan produksi beras Indonesia bakal turun dari 34,1 juta ton pada 2025 menjadi 33,6 juta ton pada 2026. Penurunan itu terjadi karena luas panen dan produktivitas yang turun bersamaan.

”Ini seyogianya diperlakukan sebagai peringatan oleh pemerintah untuk melakukan segala hal agar produksi tidak turun,” ujarnya.