Pramono Janji Transparan Sediakan Hunian Layak dan Terjangkau

JAKARTA, KOMPAS — Kebutuhan sebagian warga Jakarta pada hunian layak dan terjangkau semakin tinggi. Namun, mereka kerap kali gigit jari saat hendak mendapatkannya.

Salah satu pemicunya, kendala akses pendaftaran untuk punya rumah impian. Pembenahan Sistem Informasi Perumahan dan Permukiman (Sirukim) DKI Jakarta menjadi salah satu solusinya.

Sambil menahan tangis, Sumiyati (61) mencurahkan isi hatinya kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Mereka bersua di Rusunawa Pulogebang Penggilingan di Cakung, Jakarta Timur, Selasa (27/5/2025).

Dalam pertemuan itu, Sumiyati cemas tidak bisa memperpanjang masa tinggal di rusun. Salah satu alasannya, suaminya sudah meninggal setahun lalu. Dari rumor yang ia dengar, hal itu membuatnya tak bisa memperpanjang masa tinggalnya di rusun.

”Saya dengar, katanya enggak boleh diterusin (perpanjang) di sini. Saya bingung mau pindah ke mana. Saya enggak punya rumah,” tutur Sumiyati.

Sumiyati dan suami pindah ke rusun sejak tahun 2019. Awalnya mereka kena biaya sewa Rp 765.000 per bulan. Belakangan, nominalnya naik menjadi Rp 865.000 per bulan.

Pasangan lansia itu susah payah membayar biaya sewa. Di usia senja, Sumiyati menjual makanan dan minuman di rusun, sedangkan suaminya kerja serabutan.

Sejauh ini usahanya berhasil. Mereka bisa menabung untuk memperpanjang masa tinggal setiap dua tahun sekali. Awal tahun 2026, Sumiyati mesti memperpanjang lagi.

Akan tetapi, kali ini bebannya bisa jadi tak seperti dulu. Suaminya sudah lebih dulu pergi ke rumah Sang Pencipta. Sumiyati masih mendapat kesempatan tinggal di dunia, tapi dia bingung. Selain muncul rumor miring, dia juga belum tahu pasti dari mana bakal mendapatkan biayanya.

”Saya bingung mau ke mana. Anak saya juga sudah berkeluarga dan belum dapat rusun. Saya hanya minta bisa diperpanjang atas nama saya,” kata Sumiyati.

Setelah mendengarkan keluh kesah, Pramono langsung meminta Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Kelik Indriyanto mengecek hal tersebut. Kemudian, Pramono meminta supaya Sumiyati bisa seatap dengan anaknya, Dewi (31).

Seperti diutarakan Sumiyati sebelumnya, Dewi dan keluarga kecilnya belum mendapat kepastian hunian di rusun. Padahal, mereka sudah mendaftar lewat Sirukim sejak tahun 2022. Akibatnya, dia mesti berdesakan tinggal di rusun Sumiyati.

”Waktu itu lolos verifikasi, cuma masih menunggu,” ujar Dewi.

Ia sangat berharap ibunya bisa tetap tinggal di rusun atau keluarganya kebagian salah satu unit. Dengan begitu, mereka tetap bisa seatap tanpa harus pindah ke lokasi lain yang belum tentu terjangkau.

Tinggal di rusun memang menjadi pelepas dahaga bagi sebagian warga Jakarta. Marini (45), misalnya, sudah empat tahun tinggal di hunian vertikal tersebut. Ia puas dengan unit dua kamar berukuran 36 meter persegi.

Fasilitas yang ada juga memadai. Unit di rusun terdiri dari dua kamar tidur, ruang tengah, wastafel, kamar mandi, dan balkon sekaligus tempat jemuran.

Akan tetapi, itu semua bukan tanpa keluhan. Warga masih merasakan kerepotan ketika mengurus administrasi karena lokasi rusun yang jauh.

"Repot kalau ngurus surat-surat buat anak. Kalau bisa ada program ke rusun biar lebih cepat," kata Marini.

Pemprov DKI Jakarta meluncurkan Sirukim sejak tahun 2020. Tujuannya agar akses pelayanan mendapat hunian layak dan murah lebih mudah. Namun, hingga kini, Pramono masih mendapat banyak keluhan. Padahal, warga sangat ingin tinggal di rusun karena harganya terjangkau.

Oleh sebab itu, Sirukim kini diperbarui. Wajahnya sekarang menampilkan informasi pendaftaran dengan lebih transparan. Tersedia nomor urut pendaftaran, pendaftar pertama akan diproses lebih dahulu.

Kemudian, warga dapat melengkapi dokumen persyaratan selama tiga hari sejak mendaftar. Desainnya diklaim lebih responsif serta informatif.

”Ada banyak aduan masuk. Tidak transparan prosesnya sehingga saya minta diperbaiki. Harus obyektif kepada siapa pun yang ingin menghuni rusun,” kata politisi PDI Perjuangan itu.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga bertanya kepada Kelik. Bagaimana memilih warga jika ada 100 pendaftar untuk 10 unit rusun. Kelik pun menjawab, penentuannya sesuai dengan urutan pendaftar dan wajib memenuhi semua persyaratan.

Pertanyaan ini berkaca dari kuota calon penghuni Rusun Jagakarsa di Jakarta Selatan yang langsung penuh setelah dibuka 10 April lalu. Jumlah pendaftarnya dua kali lipat dari kuota yang tersedia.

Saat itu dibuka kuota untuk 200 orang. Walakin, pendaftar melalui Sirukim sebanyak 410 orang. Mereka seakan berlomba-lomba untuk bisa tinggal di unit hunian tipe 36 meter persegi.

Akhirnya terpilih 30 warga untuk pengundian kunci unit pada 8 Mei. Pengundian dilakukan setelah peresmian rusun.

Tak lupa mantan Sekretaris Kabinet ini meminta pemberdayaan warga penghuni rusun. Salah satunya melalui pendampingan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta.

Di Rusunawa Pulogebang Penggilingan, misalnya, ada pelatihan produksi bakso dan merajut. Diharapkan pemberdayaan warga rusun usaha mandiri meningkatkan taraf hidup.

Data Sirukim per Mei 2025 menunjukkan, kebanyakan penghuni rusun bekerja sebagai pengurus rumah tangga. Jumlahnya 4.093 kepala keluarga dengan rata-rata penghasilan Rp 2,37 juta.

Lalu disusul karyawan swasta (13.911) dengan rata-rata pendapatan Rp 3,57 juta, pelajar/mahasiswa (11.966), tidak atau belum bekerja (10.173), wiraswasta (5.113) dengan rata-rata pemasukan Rp 3,09 juta, dan lainnya.

Sementara rata-rata penghasilan keluarga mulai dari Rp 2,05 juta hingga Rp 3,51 juta per bulan. Penghasilan ini untuk membayar biaya sewa dengan median Rp 314.511 sampai Rp 967.291 per bulan.

Ketua Pusat Kajian Pembangunan Berkelanjutan Universitas Indonesia Joko Adianto menyebutkan, saat ini tidak hanya kelas miskin kota yang sulit dapat rumah layak. Kelas menengah juga susah payah mendapatkan akses rumah layak dengan harga terjangkau.

Secara realistis, menurut Joko, harga unit rumah susun subsidi di Jakarta dapat dibeli keluarga dengan pendapatan minimal Rp 12 juta-Rp 15 juta per bulan. Akibatnya, rumah sewa merupakan tipe hunian yang realistis bagi warga kota besar.

”Ini karena ketidakmampuan negara mengendalikan peningkatan harga beli rumah dan keterbatasan anggaran untuk subsidi. Pengelolaannya oleh badan layanan umum merupakan opsi yang perlu dipikirkan negara untuk menjaga kualitas layak huni rumah dan gentrifikasi akibat inflasi,” ucap Joko.