Rusun Jagakarsa Jadi Upaya Kurangi ”Backlog” Jakarta

JAKARTA, KOMPAS — Kurangnya tempat hunian layak atau backlog di Jakarta bakal sedikit berkurang dengan hadirnya Rusun Jagakarsa di Jakarta Selatan. Namun, butuh usaha tambahan untuk meyakinkan warga agar mau pindah ke rumah susun tersebut, salah satunya tawaran ”kartu sakti” beragam manfaat.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menengok Rusun Jagakarsa pada Sabtu (15/3/2025) sore. Rusun tiga tower ini berlokasi di Jalan Margasatwa Raya, Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Tiga tower tersebut masing-masing setinggi 16 lantai dengan total 723 unit hunian tipe 36 meter persegi. Rusun telah selesai dibangun, tetapi menyisakan pekerjaan kecil sebelum diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Kelik Indriyanto terlebih dahulu menjelaskan pembangunan rusun tersebut sebelum Rano berkeliling. Secara keseluruhan, rusun menelan anggaran Rp 382 miliar untuk pembangunan tower dan fasilitas pendukung, seperti tempat parkir, lapangan olahraga, taman, lapak usaha, perpustakaan, pendidikan anak usia dini (PAUD), dan klinik di atas lahan seluas 1,9 hektar.

Dari 723 unit hunian, tiga di antaranya khusus untuk warga disabilitas. Unit khusus ini terletak di lantai bawah guna memudahkan aktivitas mereka. Namun, isinya sama, yakni dua kamar tidur, ruang tengah, wastafel, kamar mandi, dan balkon sekaligus tempat jemuran.

”Saya minta tolong sediakan juga day care (tempat penitipan anak). Kalau suami-istri kerja, anak siapa yang jaga. Tapi tolong petugasnya profesional agar tidak muncul kasus,” kata Rano.

Rusun Jagakarsa merupakan rusun kedua milik Pemprov DKI Jakarta di Jakarta Selatan. Sebelumnya hanya ada Rusunawa Pengadegan yang sering digunakan sebagai tempat pengungsian korban banjir dari Pancoran.

Rano mengatakan, Rusun Jagakarsa khusus untuk warga berkartu identitas (kartu tanda penduduk/KTP) Jakarta yang masuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka akan dikenai biaya sewa paling rendah Rp 865.000 di luar pemakaian listrik dan air.

”Rumah tapak sudah sulit (dibangun) karena terbatasnya lahan. Jadi dibangun hunian vertikal (rusun),” katanya.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta mencatat dua kekurangan kebutuhan berdasarkan kepemilikan rumah (backlog). Pertama, backlog kepenghunian sebanyak 288.393 keluarga yang diperoleh dari backlog awal pada tahun 2021 (302.319 keluarga) dikurangi jumlah rusun terbangun (13.926 unit).

Kedua, backlog kepemilikan yang mencapai 1,86 juta keluarga. Jumlah ini diperoleh dari perkalian antara persentase rumah bukan milik oleh Badan Pusat Statistik (51,52 persen) dan total keluarga dalam data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta tahun 2021 (3,61 juta).

Dari kebutuhan di atas, rusun yang terbangun hingga tahun 2023 mencapai 42 lokasi. Rusun ini terdiri atas 156 blok (14.036 unit hunian layak) dan 82 tower (18.342 unit hunian layak) sehingga total terbangun 32.378 unit hunian layak.

Rano akan kembali menawarkan relokasi bagi warga bantaran kali ke rusun. Hal ini pernah diutarakannya kepada warga saat meninjau pengerukan Kali Krukut di Jalan NIS, Kelurahan Cilandak Timur, Jakarta Selatan, Jumat (21/2/2025) pagi

Ketika itu, ia bertanya berapa biaya sewa di bantaran kali. Ternyata besarannya tidak jauh berbeda dengan di rusun.

”Sewa di bantaran kali Rp 500.000. Murah memang, tetapi kerugian warga lebih besar karena banjir,” ujarnya.

Ia juga menawarkan hal serupa ketika meninjau pengerukan Kali Mookervart segmen Jalan Rawa Buaya dan Jalan H Dairi, Jakarta Barat. Namun, warga meminta relokasi jangan jauh-jauh dari lokasi semula.

Menurut Rano, warga bisa mengubah nasib di rusun karena Pemprov DKI Jakarta memberikan berbagai fasilitas pendukung. Selain lapak usaha, ada keuntungan dari bansos kartu sakti, seperti Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), dan Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Jakarta Pintar (KJP Plus), dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).

Sebagai contoh, warga bisa mengakses pangan bersubsidi hasil kerja sama Pemprov DKI Jakarta dengan PD Dharma Jaya dan PT Food Station Tjipinang Jaya. Paket ekonomis ini terdiri dari 5 kilogram (kg) beras Rp 30.000, 1 kg daging sapi Rp 35.000, 1 ekor ayam Rp 8.000, 1 karton susu (24 kotak) Rp 30.000, 1 kg ikan kembung (6-8 ekor) Rp 13.000, dan 1 tray telur ayam (15 butir) Rp 10.000.

Informasi dari laman Housing dan Real Estate Information System/HREIS (https://hreis.pu.go.id/portal/), Kementerian Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menyebut, backlog di Jakarta sebanyak 1.197.648. Data backlog per tahun 2023 itu berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS.

Masih dari laman yang sama, diketahui terdapat 1.911.369 rumah tangga di Jakarta dengan rumah tidak layak huni. Paling banyak tinggal di rumah sendiri, yakni 923.938 rumah tangga. Kemudian, kontrak/sewa 620.254 rumah tangga, bebas sewa 337.587 rumah tangga, dan tinggal di rumah dinas 29.588 rumah tangga.

Asnat (64), warga bantaran Kali Krukut di Cilandak Timur, sudah terbiasa menghadapi banjir karena hujan lokal maupun kiriman dari hulu. Karena sudah terbiasa, ia sampai ragu-ragu ketika ditanya bersedia direlokasi atau tidak. ”Kalau mau direlokasi, tolong jangan jauh-jauh dari sini,” kata Asnat.

Tati (52), warga Rawa Buaya, juga demikian. Mereka biasanya mengamankan harta benda ke loteng setiap kali banjir.

”Kalau bayar sewa sama dengan ngontrak, lebih baik di sini (dekat tempat usaha),” ujar Tati.

Rano memastikan organisasi perangkat daerah tingkat provinsi hingga kelurahan dibantu RT/RW akan menyosialisasikan program hunian layak, termasuk relokasi ke rusun. Lalu pembangunan rusun akan terus berlanjut di seluruh Jakarta sesuai ketersediaan lahan.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, misalnya, telah menyiapkan program tahun jamak 2025-2026, seperti pembangunan Rusun Yos Sudarso, Rusun Rorotan IX tahap I, dan Rusun Padat Karya tahap II. Kemudian revitalisasi Rusun Marunda Cluster C dan Rusun Komarudin, serta optimalisasi rusunawa yang ada.