Pramono-Rano, Demokrasi, hingga Kebebasan Pers sebagai Indikator Kesuksesan Kota Global

Warga Jakarta, setidaknya sebagian besar dari mereka, bernapas lega ketika Pramono Anung-Rano Karno dipastikan memenangi kontestasi pemilihan kepala daerah di Jakarta. Duet Pramono-Rano kini tinggal menunggu pelantikan sebelum resmi memimpin Jakarta dalam lima tahun ke depan.

Kelegaan publik itu turut dirasakan pula oleh warga non-Jakarta yang tidak ikut mencoblos saat pilkada di metropolitan terbesar di Indonesia tersebut. Alasan utamanya, pesta demokrasi untuk memilih gubernur dan wakil gubernur di Jakarta disebut lebih murni dari daerah lain di Indonesia.

Pilkada Jakarta dinilai bisa lolos dari upaya ketat ”cawe-cawe” pihak atau kelompok tertentu untuk memenangkan kandidat pilihannya. Di kota atau provinsi lain, banyak yang nasibnya tidak sebaik Jakarta.

Dalam kacamata awam yang mencoba kritis, kemenangan Pramono-Rano tidak berarti keduanya dinilai sebagai sosok terbaik untuk memimpin Jakarta. Banyak pihak menyadari, keduanya mungkin tidak jauh lebih bagus ketimbang Ridwan Kamil-Suswono ataupun Dharma Pongrekun-Kun Wardhana. Apalagi ketiganya sama-sama belum memiliki pengalaman memimpin kota sekelas ibu kota negara, kota besar dan penting dalam jaringan kota global.

Namun, kemenangan Pramono-Rano menunjukkan bahwa ekspresi, pilihan, dan suara publik masih bisa disalurkan dengan jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia sesuai asas pemilihan umum. Dugaan intervensi pihak tertentu untuk memenangkan kandidat kompetitor bisa dibendung. Hal ini berarti pula penyelenggara pilkada Jakarta hingga ke tingkat tempat pemungutan suara (TPS) masih menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai aturan berlaku.

Apakah kelak Pramono-Rano dapat mengelola Jakarta dan membawanya menjadi makin baik bagi warganya juga mampu mentransformasikannya menjadi kota global setelah status ibu kota negara ditanggalkan? Itu adalah perkara nanti dengan warga memiliki hak seluas-luasnya untuk mengkritisi agar target-target pembangunan tercapai.

Itulah sebenarnya demokrasi yang diidamkan terjadi.

Demokrasi yang terbilang berjalan baik, seperti terjadi di Jakarta, menjadi salah satu indikator dalam menilai performa dan kesuksesan kota global. Sebab, kota global memang tidak melulu soal fungsi ekonominya dalam jaringan kota dunia.

Lebih dari dua dekade silam, Saskia Sassen memopulerkan konsep kota global. Dalam bab berjudul ”The Global City”, bagian dari buku A Companion to the Anthropology of Politics (2008), Sassen menuliskan bahwa kota global adalah pusat pelayanan dan pembiayaan perdagangan internasional, investasi, dan operasi kantor pusat.

Kota global dalam pemikiran Sassen artinya kota dengan banyak aktivitas khusus yang sangat penting dalam valorisasi. Kota-kota global merupakan lokasi produksi strategis bagi sektor-sektor ekonomi terkemuka yang tecermin dengan meningkatnya kegiatan yang berhubungan dengan jasa terkait perekonomian.

”Hal ini bukan sekadar persoalan pertumbuhan lapangan kerja (di kota itu) di bidang jasa, tetapi yang lebih penting adalah meningkatnya intensitas jasa di negara-negara maju (yang berpusat di kota tertentu). Di sana juga ada perusahaan-perusahaan di semua industri, seperti pertambangan hingga grosir, sektor akuntansi, hukum, periklanan, keuangan,” tulis sosiolog Belanda-Amerika Serikat itu.

Berada di negara demokrasi, Jakarta menunjukkan sebagai kota induk yang dapat menjadi kiblat bagaimana sistem pemerintahan dijalankan oleh rakyat, untuk rakyat, dan dari rakyat berjalan.

Keberadaan kota global menjadi magnet tujuan migrasi manusia dari lintas negara. Bermacam isu muncul dan melekat dengan kota global yang juga memunculkan banyak inovasi dalam pembangunan kawasan urban.

Mengacu pada konsep Sassen, untuk mengukur sebuah kota berstatus global dibutuhkan indikator tertentu. Oxford Economics memiliki lima kategori untuk Indeks Kota Global besutannya yang meliputi ekonomi, sumber daya manusia, kualitas hidup, lingkungan, dan tata kelola pemerintah. Indeks serupa dari Kearney memakai tolok ukur yang mirip.

Namun, Indeks Kota Global yang terkesan lebih menitikberatkan pada soal ekonomi dirasakan kurang lengkap bagi para pemikir isu urban. Analis urban dan konsultan asal AS, Aaron M Renn, kemudian memunculkan kerangka kerja kota global yang lebih komprehensif.

Dalam salah satu artikelnya berjudul ”Global City Framework” (2014), Renn menyatakan, kota global sebaiknya diukur dari fungsi ekonomi, nonekonomi, ukuran, serta indikator performa dan kesuksesannya.

Dari sisi fungsi ekonomi, konsep Sassen digunakan, yaitu kota global adalah produsen berbagai jasa layanan dan terutama terkait finansial. Selain itu, Renn menambahkan, kota global adalah pusat industri, hub transportasi publik modern, dan menjadi zona investasi aman seperti halnya Dubai di Uni Emirat Arab (UEA), juga Miami di AS.

Dilihat dari fungsi nonekonomi, status kota global dilihat dari posisinya sebagai pusat kekuasaan atau politik, kebudayaan dan media, juga magnet pariwisata.

Untuk skalanya, kota global dapat dilihat dari populasi dan produk domestik bruto (PDB). Populasi setidaknya setara dengan megakota, yaitu minimal dihuni 10 juta jiwa, dengan PDB besar diiringi pertumbuhan pendapatan tinggi.

Data Forum Ekonomi Dunia (WEF) selaras dengan kerangka kerja Renn. WEF memperkirakan pada 2035 kota paling penting di dunia yang otomatis masuk jajaran tertinggi dalam hierarki kota global memiliki PDB minimal sekitar 1 triliun dollar AS, pertumbuhan PDB-nya paling rendah 4,9 persen, dan populasi di kota inti dan sekitarnya paling sedikit 23 juta jiwa. Terbayang betapa padat dan kayanya kota-kota itu.

Menurut WEF, kota seperti New York, Chicago, Los Angeles, London, Paris, Beijing, Shanghai, Shenzhen, Guangzhou, dan Tokyo bakal memenuhi syarat populasi, PDB, dan pertumbuhan PDB. Megakota lain seperti Jakarta diperkirakan baru memenuhi syarat populasi dan pertumbuhan PDB.

Renn menyatakan, dengan pemeringkatan berdasarkan fungsi ekonomi, nonekonomi, dan skala saja, ia merasa ada kesenjangan dalam pemeringkatan kota global. Ia kemudian membubuhkan penilaian berbasis indikator-indikator tertentu yang bisa lebih jernih menentukan keberhasilan kota-kota tersebut.

Indikator performa dan kesuksesan ala Renn terdiri atas belasan poin. Demokrasi, penegakan hukum, dan kebebasan pers ditempatkan sebagai tiga indikator teratas. Selanjutnya, ada jaminan atas hak milik yang mencakup hak untuk mengakses, memanfaatkan, mengelola, mengubah, mentransfer sebagian atau seluruh hak itu kepada pihak lain.

Selain itu, jaminan keamanan masyarakat, keberagaman sumber daya manusia, serta rezim fiskal yang memastikan pendapatan maupun nilai ekonomi terdistribusi merata kepada negara, warga negara, juga perusahaan.

Pers sejajar dengan ketiga pilar demokrasi lain, bukan di bawah kendali mereka.

Indikator berikutnya adalah kelengkapan infrastrutkur, kota yang selalu dinamis, kualitas lingkungan terjamin, ada kepastian akses maupun pembatasan kapital, masyarakat berpendidikan tinggi, ada jejak siklus kesuksesan kota, iklim investasi yang baik, jaminan keterjangkauan bermacam akses oleh masyarakat, dan distribusi pendapatan merata.

Demokrasi bersama kepastian hukum dan kebebasan menjadi indikator performa pertama dalam kerangka kerja Renn. Karena tanpa ketiga hal itu, indikator berikutnya bakal susah dipenuhi.

Di negara nondemokrasi murni, termasuk monarki atau demokrasi sosialis, yang ingin mengerek perekonomiannya masuk ke dalam jejaring kota-kota global, konsep demokrasi tetap diadopsi seluas mungkin dalam membangun kawasan megakotanya. Contohnya, lihat saja kota global di UEA ataupun China.

Ada jaminan kepastian hukum, keberagaman, terbuka kepada orang asing, sampai memilih pengelola kota dan jajarannya yang tepat, yaitu memiliki kemampuan teruji, bukan sekadar petugas partai penguasa.

Jakarta memiliki nilai plus dibandingkan China atau UEA. Berada di negara demokrasi, Jakarta menunjukkan sebagai kota induk yang dapat menjadi kiblat bagaimana sistem pemerintahan dijalankan oleh rakyat, untuk rakyat, dan dari rakyat berjalan.

Di Jakarta pula, rumah media massa berskala nasional yang independen berada. Kebebasan pers di Jakarta dinilai juga masih jauh lebih baik dibandingkan dengan praktik di daerah lain di Indonesia. Independensi pers adalah hal wajib jika ingin kota global tercapai.

Hal tersebut karena pers bagian dari pilar demokrasi yang menjadi ”anjing penjaga” agar ketiga pilar lain melaksanakan tugas dan wewenangnya. Ketiga pilar lain yang memastikan hukum serta kebijakan berjalan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pers sejajar dengan ketiga pilar demokrasi lain, bukan di bawah kendali mereka.

Dengan nilai plus demokrasi diikuti kebebasan pers itu, Jakarta memiliki fondasi kuat untuk menuju kota global. Fondasi ini butuh dipastikan tetap terjaga diikuti berjalannya indikator lain agar dapat memenuhi fungsi ekonomi ataupun nonekonomi sebagai kota global. Syukur-syukur bisa menularkannya ke daerah lain, bahkan ke level negara. Ayo Jakarta, kamu bisa!