Premanisme Masih Saja Terjadi di Jabar, Kini Diduga Muncul di Pabrik BYD

Lebih-kurang sebulan lalu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat membentuk satuan tugas pemberantasan premanisme. Namun, kini atau sebulan kemudian, premanisme masih saja merajalela. Mulai dari membakar mobil polisi di Depok hingga mengganggu jalannya investasi raksasa di Subang.

Komentar Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno tentang premanisme yang menodai investasi BYD, raksasa mobil listrik asal China, di Subang, Jawa Barat, ramai dibicarakan. Eddy mengatakan, sempat ada ulah ormas dan premanisme yang menganggu pembangunan pabrik BYD.

”Premanisme harus ditindak tegas. Jangan sampai investor merasa tidak mendapat jaminan kemananan. Keamanan menjadi hal paling mendasar dari investasi. Saya meminta aparat penegak hukum bertindak tegas menangani hal ini,” kata Eddy, Wakil Ketua Umum PAN ini.

Kekesalan Eddy beralasan. BYD bukan perusahaan sembarangan. Kehadirannya sangat dibutuhkan di tengah beratnya tantangan ekonomi bangsa tahun ini.

Menurut catatan MarkLines, portal industri otomotif, BYD menduduki peringkat pertama penjualan kendaraan listrik di 14 pasar utama pada paruh pertama 2023. Capaian itu melampaui Tesla yang berada di urutan kedua.

BYD menjual 526.409 mobil listrik sepanjang tiga bulan terakhir 2023. Adapun Tesla yang berpusat di Amerika Serikat, menurut carnewschina.com, menjual 484.507 mobil listrik.

Dengan produksi sebanyak itu, jangkauan BYD mendunia. Total, ada 400 kota, 70 negara, dan 6 benua. Pada 2022, produksinya sudah hampir mencapai 1,8 juta kendaraan penumpang bertenaga listrik di seluruh dunia.

Meski sudah dijuluki ”Raja Kendaraan Listrik”, BYD masih ingin mengembangkan sayap. Lewat rencana pendirian pabrik di Subang, Indonesia diajak ikut serta menjadi bagian dari itu.

Ditargetkan rampung 2025, BYD tengah membangun pabriknya di Subang Smartpolitan seluas 126 hektar. Proses produksinya ditargetkan dimulai tahun 2026.

Presiden Direktur PT BYD Motor Indonesia Eagle Zhao dalam pameran otomotif Periklindo Electric Vehicle Show (PEVS) 2024 mengatakan, pabrik tersebut ditargetkan bisa memproduksi 150.000 kendaraan listrik per tahun. Total investasinya ditargetkan 1 miliar dollar AS atau Rp 16,8 triliun (kurs Rp 16.800 per dollar AS)

Oleh karena itu, untuk mencapai target produksi itu, dibutuhkan setidaknya 18.000 tenaga kerja. Jumlah pekerja baru diyakini akan semakin banyak jika menghitung bisnis lain yang tumbuh di sekitarnya.

Akan tetapi, target itu bisa saja meleset. Ulah anggota ormas tertentu mungkin ikut menyebabkannya. Jika dibiarkan, dampaknya bisa terus merembet lebih berbahaya.

Dua hari sebelum Eddy menyampaikan keresahan itu, misalnya, anggota ormas bahkan nekat menyerang polisi di Depok, Jumat (18/4/2025).

Tiga mobil Polres Metro Depok ringsek di Jalan Pondok Ranggon, Kampung Baru, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok. Bahkan, satu dari tiga mobil itu terbakar habis karena diamuk anggota ormas.

Ulah mereka diduga karena tidak terima dengan langkah polisi yang hendak menangkap ketua ormas, TS. TS disebut terlibat kasus perusakan atau perbuatan tidak menyenangkan dan kepemilikan senjata api.

Atas kejadian itu, tidak hanya TS yang ditangkap. Lima anak buahnya yang diduga merusak dan membakar ikut ditangkap.

Ironisnya, kabar tentang premanisme itu muncul saat Jabar didengungkan menjadi yang terdepan memberantas preman, sekitar sebulan lalu. Pada Kamis (27/3/2025), di Karawang, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi meresmikan pembentukan Satgas Pemberantasan Premanisme di 27 kota dan kabupaten di Jabar.

Karawang hanya 80 kilometer dari Kota Depok dan 70 kilometer dari Subang. Polisi ikut menjadi bagian dari satgas bersama TNI hingga satuan polisi pamong praja.

Dedi mengatakan, tugas utama satgas adalah melindungi masyarakat dari berbagai premanisme yang mengintimidasi warga. Beberapa area yang rawan premanisme adalah jalanan, pasar, dan industri.

Dedi bahkan memberi perhatian khusus dampaknya pada dunia industri. Dia menyebut, kalau dibiarkan, ulah itu hanya akan menurunkan daya saing Jabar sebagai pusat investasi nasional. ”Itu bisa berdampak pada hilangnya lapangan pekerjaan masyarakat,” ujar Dedi, putra daerah kelahiran Subang.

Sekretaris Daerah Jabar Herman Suryatman mengatakan akan berkoordinasi dengan Satpol PP Jabar. Tujuannya, mendalami dugaan kasus itu. Menurut dia, pabrik BYD tak hanya salah satu investasi unggulan di Jawa Barat. Pabrik ini juga dapat mengatasi masalah pengangguran.

Saat ini, tingkat pengangguran di Jabar cukup tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), dari 7,86 juta pengangguran di Indonesia per Agustus 2023, sebanyak 1,88 juta di antaranya ada di Jabar.

Kondisi ini juga berdampak pada angka rasio gini atau ketimpangan pengeluaran antara masyarakat perkotaan dan perdesaan di Jabar pada September 2024 yang mencapai 0,428.

Rasio itu termasuk kategori ketimpangan sedang. Secara wilayah, rasio gini di wilayah perkotaan sebesar 0,439 atau lebih tinggi dibandingkan dengan perdesaan yang sebesar 0,327.

Angka rasio gini 0,428 menunjukkan terjadi kenaikan 0,007 poin jika dibandingkan dengan rasio gini periode Maret 2024, yakni 0,421. Angka itu juga di atas rata-rata nasional rasio gini 0,381 pada September 2024. ”Kami punya tanggung jawab untuk mengawal bagaimana investasi di Jabar bisa optimal,” kata Herman.

Head of Marketing, Public Relations, and Government BYD Indonesia Luther T Panjaitan menyatakan hingga saat ini seluruh persiapan dan pembangunan pabrik di Subang, Jawa Barat, berjalan dengan baik.

Ia belum bisa bicara lebih jauh mengenai ancaman pembangunan pabrik tersebut dari premanisme berkedok organisasi massa, seperti yang disampaikan Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno. ”Dan kami sedang fokus untuk menyelesaikan pembangunan sesuai dengan komitmen dengan pemerintah,” ujar Luther.

Saat ditanya apakah gangguan teknis dan gangguan pembangunan pabrik sempat dialami BYD, ia tidak bisa menjawab hal tersebut. Yang jelas, kata dia, seluruh persiapan dan pembangunan pabrik mobil listrik tersebut berjalan lancar.

Sementara itu, Kepala Polres Subang Ajun Komisaris Besar Ariek Indra Sentanu menegaskan komitmen pihaknya dalam memberantas segala bentuk premanisme. Tidak hanya di kawasan industri, tetapi juga di seluruh wilayah hukum Polres Subang.

”Kami ingin mewujudkan Subang yang zero premanisme. Tidak ada tempat bagi tindakan-tindakan premanisme, intimidasi, maupun kekerasan dalam bentuk apa pun,” katanya.

Ia mengimbau seluruh elemen masyarakat agar tidak ragu melaporkan segala bentuk premanisme dan tindak kriminal yang terjadi di wilayah Subang. ”Sampai saat ini pembangunan pabrik berjalan lancar,” ucapnya.

Pengamat ekonomi dari Universitas Padjadjaran, Acuviarta Kurtubi, mengatakan, premanisme seharusnya tidak terjadi lagi di Jabar. Satgas pemberantasan premanisme semestinya sudah menangkal masalah ini sejak dini. Mitigasi bisa dilakukan oleh aparat dan pemda sejak di tingkat kabupaten.

”Memalukan jika (premanisme di Jabar) masih terjadi. Jika mitigasi tidak dilakukan, saya menduga satgas memang belum siap memberantas premanisme,” katanya.

Dalam kasus dugaan premanisme di BYD, kata Acuviarta, selain rentan mencoreng nama Indonesia dalam peta investasi dunia, premanisme di Subang juga harus dilihat sebagai upaya yang tidak sekadar mengganggu satu investasi produsen otomotif. Jika dibiarkan, premanisme mudah menular pada rencana investasi lain di sekitarnya.

Dia mencontohkan, rencana pembangunan pusat bisnis baru di sekitar pabrik BYD bisa jadi ikut terhambat gara-gara premanisme. Alih-alih mengundang lebih banyak investasi, justru banyak investor membawa banyak lapangan pekerjaan enggan datang.

”Sejujurnya saya tidak mengerti kenapa negara sulit sekali menghentikan premanisme. Kenapa pemerintah bisa kalah? Kehendak memberantas premanisme jangan-jangan cuma ’omon-omon’ saja,” katanya.

Ke depan, Acuviarta berharap penyiapan sumber daya manusia untuk mendukung berdirinya BYD di Subang tidak hanya terkait produksi. Dibutuhkan juga SDM yang bebas dari premanisme demi terciptanya rasa aman bagi semua pihak.