Presiden Bakal Bentuk Tim Investigasi Kerusuhan Agustus dan Reformasi Kepolisian

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Prabowo Subianto menyetujui usul pembentukan tim investigasi independen untuk menyelidiki rangkaian kerusuhan pada akhir Agustus 2025. Tak hanya itu, Presiden merespons positif desakan agar dilakukan evaluasi dan reformasi kepolisian. Untuk ini, Presiden akan segera membentuk tim reformasi kepolisian.

Persetujuan Presiden Prabowo itu disampaikan para tokoh Gerakan Nurani Bangsa (GNB) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/9/2025) malam. Gabungan para tokoh agama dan akademisi itu sebelumnya diundang untuk berdiskusi selama lebih dari tiga jam dengan Presiden.

Para tokoh tersebut antara lain Nyonya Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, M Quraish Shihab, Omi Komaria Nurcholish Madjid, Franz Magnis-Suseno, Lukman Hakim Saifuddin, Gomar Gultom, Erry Riyana Hardjapamekas, Komaruddin Hidayat, Ery Seda, Alissa Wahid, dan Laode M Syarif. Sementara itu, Presiden juga didampingi para anggota kabinet yang memiliki kedekatan dengan para tokoh GNB.

Mereka antara lain Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pangan Zulkifli Hasan, dan Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar. Selain itu, hadir pula Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri HAM Natalius Pigai, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono.

Lukman Hakim Saifuddin, bagian dari GNB, menjelaskan telah menyampaikan sejumlah tuntutan masyarakat sipil baik di bidang politik, ekonomi, hukum, maupun hak asasi manusia (HAM) yang didengungkan selama beberapa waktu terakhir.

Sejumlah tuntutan yang memicu gejolak demonstrasi itu sudah diterima oleh Presiden. Bahkan, Presiden juga disebut telah merumuskan langkah-langkah untuk mengimplementasikannya.

Salah satunya terkait dengan usul pembentukan tim investigasi untuk menyelidiki rangkaian kerusuhan pada Agustus lalu. GNB menilai pembentukan tim investigasi itu krusial karena peristiwa akhir Agustus lalu mengakibatkan setidaknya sepuluh orang tewas, ratusan orang terluka, dan berbagai kerusakan fasilitas umum.

”Presiden menyetujui pembentukan itu, detailnya tentu nanti pihak Istana akan menyampaikan bagaimana formatnya,” kata Lukman.

Gomar Gultom, bagian dari GNB, mengatakan, pembentukan tim independen itu semakin krusial karena sejauh ini pelaku kekerasan dan dalang kerusuhan pada unjuk rasa belum terungkap. Tanpa penyelidikan serius, hal itu bisa memunculkan prasangka di tengah masyarakat.

”Sebab, (saat ini) semua masih tidak jelas dan (akhirnya) saling tuduh. Bisa jadi fitnah,” katanya.

Franz Magnis-Suseno menegaskan, pelaku kekerasan dan kerusuhan harus dikejar dan ditindak. Akan tetapi, penegak hukum harus berhati-hati sehingga tidak terjadi kasus salah tangkap dalam menjalankan tugasnya.

Selain soal pembentukan tim independen, GNB juga mendorong Presiden untuk bisa mereformasi kepolisian. Hal itu, kata Gomar, tidak terlepas dari pendekatan aparat kepolisian dalam menangani pengunjuk rasa. Aparat semestinya tidak bertindak represif dan brutal.

Selain itu, aparat juga menangkap sejumlah demonstran. Hingga saat ini, banyak pengunjuk rasa yang masih ditahan aparat. Mereka yang umumnya masih mahasiswa, bahkan pelajar, bisa putus sekolah jika tidak segera dibebaskan.

”Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian yang disambut juga oleh Pak Presiden. (Presiden) Akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian,” kata Gultom.

Bersamaan dengan proses reformasi kepolisian, kata Omi Komaria dan Erry Riyana Hardjapamekas, pemerintah juga harus mendorong pelepasan para aktivis, mahasiswa, dan pelajar yang ditahan aparat.

Budiman Sudjatmiko mengatakan, dari diskusi yang berjalan, hampir tidak ada perbedaan antara tuntutan masyarakat sipil dan gagasan Presiden. Bahkan, sejumlah tuntutan itu juga sedang dikerjakan oleh Presiden. Tidak terkecuali soal pembebasan para pengunjuk rasa yang ditahan aparat.

Selain itu, lanjutnya, Presiden dan para tokoh bangsa juga memiliki kesamaan pandangan, terutama soal pemberantasan korupsi. Presiden pun telah menjelaskan target dan strategi yang bakal dilakukan untuk memberantas korupsi.