Presiden Siapkan Tim Kajian Penanganan Banjir Pulau Jawa

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pembentukan tim kajian penanganan banjir Pulau Jawa. Tim lintas kementerian dan lembaga itu ditugaskan menganalisis masalah dan membuat desain besar penanganan banjir lintas provinsi dari hulu ke hilir. Desain menyeluruh dinilai penting karena banjir berulang setiap tahun tidak hanya disebabkan oleh hujan deras, tetapi juga perubahan tata ruang perkotaan.

Hujan deras dan banjir melanda sejumlah kota di Jawa dalam beberapa hari terakhir. Di Jakarta, misalnya, data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta menunjukkan, hingga Kamis (22/1/2026) pukul 12.00 WIB, hujan menyebabkan banjir di 12 rukun tetangga di wilayah Jakarta Barat. Selain di permukiman, banjir juga terjadi di 17 ruas jalan yang tersebar di seluruh kota administratif, yakni Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Jakarta Pusat.

Di Jawa Timur, hujan deras dengan durasi cukup lama mengakibatkan banjir dan longsor di sejumlah lokasi di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Rabu (21/1/2026) sore hingga malam hari. Selain itu, bencana tanah longsor juga terjadi di Kota Batu.

Sebelumnya, banjir di sejumlah daerah di pesisir pantai utara (pantura) Jawa Tengah pada pekan lalu mengakibatkan sekitar 8.000 rumah yang dihuni sekitar 20.000 jiwa terdampak. Ribuan orang mengungsi karena rumah-rumah mereka masih terendam air.

Banjir juga menyebabkan sejumlah perjalanan kereta api dibatalkan. Sekitar 1.300 hektar lahan pertanian dan 200 hektar tambak juga terendam dan terancam gagal panen.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan permohonan maaf kepada publik atas banjir yang melanda sejumlah kota di Pulau Jawa. Hal itu juga menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Kendati tengah melawat ke luar negeri, koordinasi untuk menangani persoalan tersebut tetap berjalan.

”Di dalam komunikasi itu, Bapak Presiden memerintahkan kepada kami untuk secepat-cepatnya membentuk tim kajian untuk mencoba menganalisis dan kemudian membuat grand design penyelesaian masalah-masalah yang berkenaan dengan air, pengelolaan air, terutama khususnya di Pulau Jawa,” kata Prasetyo dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis.

Pemerintah menilai, tim kajian khusus diperlukan untuk menangani banjir yang terus berulang setiap tahun. Penanganan masalah pun harus dilakukan dari hulu ke hilir secara terintegrasi. Sebab, banjir tidak hanya disebabkan oleh faktor cuaca, tetapi juga berbagai masalah lain, salah satunya perubahan tata ruang perkotaan.

Prasetyo mencontohkan, berdasarkan data yang didapatkan Kementerian Sekretaris Negara, kini Jakarta hanya memiliki 200 situ yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air. Padahal, dalam sejarah kota ini tercatat pernah memiliki sekitar 1.000 situ.

Oleh karena itu, dibutuhkan tim lintas kementerian/lembaga yang bisa bekerja menangani seluruh lini persoalan. Presiden meminta, tim ini terdiri dari tujuh kementerian, yakni Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Dalam Negeri. Tak hanya itu, Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa juga bakal dilibatkan.

Selain kementerian/lembaga, kata Prasetyo, PT Kereta Api Indonesia juga akan menjadi bagian dari tim. Sebab, banjir yang melanda Pulau Jawa turut terjadi di jalur kereta api sehingga mengganggu perjalanan dan pelayanan terhadap masyarakat. Mengacu laporan dari PT KAI, per hari ini genangan terjadi di 17 jalur, satu di antaranya selama ini belum pernah tergenang air.

Terkait dengan cuaca buruk, Prasetyo melanjutkan, Presiden juga telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jakarta, BNPB, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) agar menambah operasi modifikasi cuaca (OMC) di Jabodetabek. Penguatan OMC diharapkan bisa mengurangi curah hujan yang diprediksi masih akan tinggi hingga akhir Januari mendatang.

Banjir tidak hanya disebabkan oleh faktor cuaca, tetapi juga berbagai masalah lain, salah satunya perubahan tata ruang perkotaan.

Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan, pihaknya bekerja sama dengan BMKG menggelar dua kali OMC pada Kamis. OMC dimulai pada pukul 07.30 untuk meminimalkan dampak hujan yang diperkirakan terjadi selama delapan jam. Pemprov Jakarta juga berkoordinasi agar BMKG menggelar OMC di sejumlah wilayah penyangga, yakni Tangerang, Bekasi, Bogor, dan Depok (Kompas.id, 22/1/2026).

Berdasarkan analisis BMKG, terdapat sejumlah faktor teknis yang memengaruhi dinamika cuaca sepekan ke depan. Salah satunya keberadaan bibit siklon Tropis 97S di Samudra Hindia selatan Indonesia dengan kecepatan angin maksimum sekitar 15 knot atau 28 kilometer per jam dan tekanan udara 1.001 hPa.

Selain itu, Monsun Asia diprakirakan menguat hingga 23 Januari 2026 dan disertai seruakan dingin (cold surge) signifikan dari daratan Asia. Kondisi ini meningkatkan kecepatan angin di Laut China Selatan dan mendorong pertumbuhan awan hujan secara masif di wilayah selatan khatulistiwa.

Aktifnya fenomena Madden–Julian Oscillation (MJO), gelombang Rossby Ekuator, dan gelombang Kelvin, yang didukung nilai Outgoing Longwave Radiation (OLR) negatif, turut memperkuat pembentukan awan kumulonimbus. Faktor-faktor tersebut berpadu dengan kelembaban udara yang tinggi pada lapisan bawah hingga menengah atmosfer, serta labilitas atmosfer yang kuat sehingga sangat mendukung terjadinya proses konvektif dan meningkatkan potensi cuaca ekstrem.

Berdasarkan analisis dinamika atmosfer, potensi hujan lebat yang disertai kilat dan angin kencang diperkirakan akan melanda sejumlah wilayah Indonesia secara bergantian hingga akhir Januari 2026.