Presiden Korsel Menolak Ditangkap, Seoul Kembali Diguncang Unjuk Rasa

SEOUL, MINGGU — Ribuan orang kembali berunjuk rasa di Seoul, ibu kota Korea Selatan, selama dua hari berturut-turut sejak Sabtu (4/1/2025), menyusul penolakan presiden yang dimakzulkan, Yoon Suk Yeol, untuk ditangkap. Massa terdiri dari dua kelompok, yaitu penentang dan pendukung Yoon.

Di tengah hujan salju yang melanda Seoul, Minggu (5/1/2024), unjuk rasa memanas seiring hampir habisnya masa berlaku surat penangkapan Yoon. Massa pendukung dan penentang Yoon saling berhadapan di depan kediaman resmi Presiden Korsel.

Massa penentang Yoon meminta agar Yoon ditangkap secepatnya, sementara massa pendukung menghalangi penangkapan dan meminta Yoon yang dimakzulkan pada 4 Desember 2024 itu dikembalikan sebagai presiden aktif.

Surat perintah penangkapan Yoon hanya berlaku sepekan. Diterbitkan pengadilan pada Selasa (31/12/2024), masa berlaku surat perintah penangkapan itu akan berakhir pada Senin (6/1/2025) tengah malam.

Surat perintah penangkapan tersebut diterbitkan setelah Yoon tak memenuhi panggilan interogasi dan menolak penggeledahan di kantornya. Dengan berakhirnya masa berlaku surat perintah penangkapan Yoon yang tanpa hasil, penyelidikan terhadap Yoon akan diperpanjang.

Yoon menjadi presiden pertama Korsel yang masih aktif yang menghadapi penangkapan. Penangkapan itu terkait pemberlakuan darurat militer yang ia putuskan pada 3 Desember 2024.

Pernyataan darurat militer Yoon saat itu memicu unjuk rasa besar-besaran oleh warga di Seoul dan diikuti kekacauan politik berkepanjangan di Korsel yang berlangsung sampai sekarang.

Pada Jumat (3/1/2025), Yoon menolak penangkapan dengan perlindungan pasukan pengamanan presiden.

Badan Keamanan Presiden Korsel dan sejumlah personel militer yang berjaga di kediaman resmi Presiden menghalangi para penyidik yang memasuki kompleks kediaman tersebut untuk menangkap Yoon.

Sejak surat perintah penangkapan diterbitkan, Yoon bertahan di kediaman presiden. Ia masih dijaga oleh ratusan petugas pengamanan presiden yang setia melawan upaya penangkapan. 

Kepala Badan Keamanan Presiden Korsel Park Chong-jun menghadapi langsung aparat hukum yang datang untuk menangkap Yoon. Upaya penangkapan itu berlangsung enam jam tanpa hasil.

Dalam adegan drama penangkapan Yoon yang gagal tersebut, pengawal dan pasukan militer Yoon melindungi presiden yang dimakzulkan itu dengan ketat. Para penyidik ​​akhirnya memutuskan membatalkan upaya penangkapan dengan alasan keselamatan.

Pada tahun 2000 dan 2004, pejabat Korea Selatan juga pernah gagal melaksanakan surat perintah penangkapan serupa untuk anggota parlemen. Gagal tangkap itu terjadi karena anggota partai dan massa pendukung menghalangi aparat hukum hingga masa berlaku surat perintah penangkapan berakhir.

Gagal tangkap terhadap Yoon kembali memantik massa turun ke jalan, sama seperti unjuk rasa menentang darurat militer yang diberlakukan Yoon. Namun, berbeda dengan unjuk rasa pada Desember 2024, aksi dengan dua massa bertentangan yang saling berhadapan berpotensi memicu bentrok.

Para pengunjuk rasa berkumpul semalaman di tengah suhu minus 5 derajat celsius di pusat kota Seoul. Hujan salju yang turun sepanjang malam hingga ketebalan lebih dari 5 sentimeter tak memadamkan aksi mereka.

”Kita harus membangun kembali fondasi masyarakat kita dengan menghukum presiden yang telah mengingkari konstitusi,” kata Pemimpin Konfederasi Serikat Buruh Korea (KCTU) Yang Kyung-soo dalam unjuk rasa menentang Yoon.

”Kita harus menjatuhkan penjahat Yoon Suk Yeol dan menangkap serta menahannya sesegera mungkin,” kata Yang menambahkan.

Tak jauh dari massa penentang Yoon, para pendukung Yoon memegang plakat bertuliskan ”Kami akan berjuang untuk Presiden Yoon Suk Yeol” dan ”Hentikan Pencurian”.

Frasa ”Hentikan Pencurian” tersebut diambil dari seruan pendukung Presiden terpilih AS Donald Trump setelah Trump kalah dalam pemilu presiden tahun 2020. Selain membawa bendera Korsel, beberapa massa pendukung Yoon juga membawa bendera AS.

Pada Sabtu, dua unjuk rasa itu diikuti puluhan ribu orang. Polisi berusaha membubarkan pengunjuk rasa KCTU yang menduduki jalan dan mengganggu lalu lintas. Kantor berita Korsel, Yonhap, melaporkan, dua orang ditahan atas tuduhan penyerangan terhadap petugas polisi di tengah pembubaran itu.

Frasa ’Hentikan Pencurian’ pendukung Yoon diambil dari seruan pendukung Donald Trump setelah Trump kalah dalam pemilu presiden tahun 2020.

Sama seperti unjuk rasa yang mendorong pemakzulan Yoon, Desember 2024, para penentang Yoon menyatakan akan terus bertahan hingga penyelidikan Yoon dapat berlanjut. ”Salju tidak ada apa-apanya bagi saya. Mereka bisa saja mendatangkan semua salju, tetapi kami akan tetap di sini,” kata Lee Jin-ah (28).

Lee meninggalkan pekerjaannya di sebuah kafe kopi demi mengikuti unjuk rasa itu. Ia berkemah di Seoul. Ia yakin, dengan turut berunjuk rasa, ia tengah melindungi negara dan demokrasi Korsel.

”Saya tinggal (di daerah yang jauhnya) dua jam dari sini dan pergi mengikuti unjuk rasa, dan berat untuk pulang,” kata Lee.

Di sisi lain, pendukung Yoon juga sama gigihnya. Park Young-chul (70-an), misalnya, mengatakan, badai salju tidak akan menghalanginya untuk mendukung Yoon sebelum surat perintah berakhir pada Senin tengah malam.

”Saya pernah mengalami perang dan suhu minus 20 derajat di tengah salju untuk melawan kaum komunis. Salju ini tidak ada apa-apanya. Perang kita terjadi lagi,” kata Park.

Badan Keamanan Presiden Korsel menyatakan tidak dapat bekerja sama dengan aparat yang berusaha menangkap Presiden Yoon.

Alasannya, masih ada perdebatan hukum seputar surat perintah penangkapan tersebut. Mereka menyatakan, politisi harus berhenti menghina Badan Keamanan Presiden dengan menyebut mereka sebagai tentara pribadi Yoon.

Di tengah upaya penangkapan, Kamis (2/1/2025), Yoon mengirim pesan kepada para pendukungnya bahwa ia bersumpah untuk berjuang sampai akhir untuk melawan pasukan anti-negara.

Sementara itu, tim hukumnya memperingatkan bahwa petugas polisi yang berusaha menahannya dapat ditangkap oleh dinas keamanan presiden atau bahkan warga sipil.

Tim hukum Yoon memperingatkan bahwa setiap upaya oleh lembaga antikorupsi untuk menggunakan unit polisi untuk menahan Yoon akan melampaui kewenangan hukum mereka.

Para pengacara itu mengatakan bahwa petugas polisi dapat ditangkap oleh dinas keamanan presiden atau warga jika mereka mencoba menahan Yoon. Mereka tidak menjelaskan lebih lanjut dasar hukum dari peringatan tersebut.

Sebelumnya, Kepala Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi Korsel (CIO), Oh Dong-woon, telah memperingatkan, siapa pun yang mencoba menghalangi pihak berwenang untuk menangkap Yoon dapat menghadapi tuntutan hukum.

Yoon menghadapi tuntutan pidana pemberontakan terkait pernyataan darurat militernya. Pemberontakan merupakan salah satu kejahatan di Korsel yang tidak tunduk pada status kebal hukum presiden.

Dengan dijerat tuntutan pemberontakan, Yoon dapat diadili, dijatuhi hukuman penjara atau, bahkan ancaman terburuk, juga hukuman mati.

Partai oposisi Korsel, Partai Demokrat Korsel (DPR), menyerukan pembubaran Badan Keamanan Presiden yang dinilai melindungi Yoon.

”Badan Keamanan Presiden telah melanggar konstitusi, secara efektif memosisikan dirinya sebagai kekuatan pemberontakan. Tidak ada lagi pembenaran atas keberadaannya,” kata Pemimpin DPR Park Chan-dae kepada parlemen, Sabtu.

CIO telah kembali mengajukan permintaan kepada penjabat Presiden Choi Sang-mok untuk memerintahkan agar Badan Keamanan Presiden Korsel bekerja sama dengan aparat hukum untuk menangkap Yoon.

Mahkamah Konstitusi Korsel menjadwalkan mulai menggelar sidang pemakzulan Yoon pada 14 Januari 2025. Mahkamah Konstitusi Korea Selatan memiliki waktu hingga 180 hari untuk menentukan apakah akan memberhentikan Yoon sebagai presiden atau memulihkan jabatannya.

Sidang akan berlangsung dengan atau tanpa kehadiran Yoon. Mantan presiden Korsel Roh Moo-hyun dan Park Geun-hye tidak pernah hadir dalam persidangan pemakzulan mereka.

Di tengah krisis politik itu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dijadwalkan tiba di Seoul, Minggu malam, tepat dengan berakhirnya masa berlaku surat perintah penangkapan Yoon.

Ia diagendakan bertemu Menteri Luar Negeri Korsel Cho Tae-yul pada Senin. Selama ini, Yoon dikenal sangat dekat dengan AS di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden. (AFP/REUTERS/AP)