Presiden Lantik Djamari Chaniago sebagai Menko Polkam, Erick Thohir Digeser ke Menpora

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Prabowo Subianto akhirnya mengisi posisi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan serta Menteri Pemuda dan Olahraga yang kosong sejak sepekan terakhir.

Kepala Staf Umum TNI 2000-2004 Djamari Chaniago dipercaya untuk menempati posisi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), sedangkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) dijabat oleh Erick Thohir yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pelantikan Djamari dan Erick oleh Presiden Prabowo Subianto digelar di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9/2025). Hadir dalam pelantikan tersebut Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Ahmad Muzani, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, serta sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih.

Selain melantik Menko Polkam dan Menpora, Presiden Prabowo juga melantik sejumlah wakil menteri, yakni Wakil Menteri Ketenagakerjaan 2022-2024 Afriansyah Noor dilantik sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Politisi Partai Demokrat ini mengisi kursi wakil menteri tersebut setelah Immanuel Ebenezer ditangkap karena diduga menerima suap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kemudian, ada pula Bendahara DPD Partai Gerindra Jawa Tengah yang juga Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jateng Rohmat Marzuki dilantik sebagai Wakil Menteri Kehutanan serta Sekretaris Bidang Kerja Sama Luar Negeri DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Farida Faricha sebagai Wakil Menteri Koperasi.

Gerindra, Demokrat, dan PKB merupakan bagian dari koalisi partai politik pendukung pemerintahan Prabowo Subianto.

Di luar itu, Presiden juga melantik Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Badan Komunikasi Pemerintah ini disebut sebagai transformasi dari Kantor Komunikasi Kepresidenan yang dipimpin oleh Hasan Nasbi. Saat pelantikan, Hasan pun diumumkan diberhentikan dari posisi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.

Selain itu, Presiden juga melantik M Qodari yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan menjadi Kepala Staf Kepresidenan. Qodari menggantikan AM Putranto.

Kemudian, Presiden juga melantik Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) 11 November 2024-30 Juni 2025, Ahmad Dofiri, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Reformasi Kepolisian.

Di jajaran Badan Gizi Nasional (BGN), Presiden Prabowo melantik Nanik S Deyang dan Sony Sanjaya sebagai Wakil Kepala BGN. Adapun Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Sarah Sadiqa dilantik sebagai Ketua LKPP.

Reshuffle kabinet kali ini merupakan kelanjutan dari reshuffle kabinet pekan lalu, persisnya pada Senin (8/9/2025).

Saat itu, Presiden Prabowo melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani; Muktharudin (politisi Partai Golkar) sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia menggantikan Abdul Kadir Karding; dan Ferry Joko Juliantono (politisi Partai Gerindra) sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie Setiadi.

Adapun dua posisi lainnya terkait dengan pembentukan kementerian baru, yakni Kementerian Haji dan Umrah. Posisi menteri dipercayakan Presiden kepada Mochamad Irfan Yusuf (politisi Partai Gerindra), sedangkan Dahnil Anzar Simanjuntak (politisi Partai Gerindra) sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah. Keduanya sebelumnya menjabat sebagai Kepala dan Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji.

Presiden juga mencopot Budi Gunawan dari posisi Menko Polkam dan Dito Ariotedjo (politisi Partai Golkar) dari posisi Menpora, tetapi penggantinya belum dilantik.

Kepala Departemen Politik dan Perubahan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes melihat, melalui reshuffle kabinet kali ini, presiden ingin menunjukkan bahwa ia memegang kendali penuh terhadap kekuasaan eksekutif yang dapat mengevaluasi kinerja dan performa para pembantu prsiden, kapan pun dan di mana pun.

Hal lain adalah adanya kebutuhan presiden untuk memastikan tidak adanya perilaku yang iregular yang dapat menimbulkan krisis atau instabilitas.

Kedua, Arya melihat adanya tata ulang kekuatan di internal kabinet. Presiden Prabowo sadar bahwa ia dikelilingi kekuatan partai, dan dilema sistem multipartai yang kompleks membuatnya harus mengakomodasi banyak kepentingan partai dalam kabinet.

Namun, di tengah situasi seperti ini, Prabowo punya kepentingan strategis untuk melakukan reposisi kekuatan di internal kabinet, dengan mengisi posisi menteri pada seseorang yang mewakili lingkaran politik Prabowo, dan tentu pernah berinteraksi secara personal dan kelembagaan dengan presiden.

Selain itu, Arya melihat adanya penyeimbangan kekuatan politik di koalisi. Sebagai partai penguasa, Prabowo juga berkepentingan untuk memastikan Gerindra mendapatkan porsi strategis dan seimbang dalam postur kementerian. Reposisi juga dilakukan oleh partai politik. Beberapa partai melakukan reposisi dengan mengganti atau mengusulkan nama baru di kabinet, atau terlempar karena berubahnya peta politik internal partai.

Arya juga melihat reshuffle untuk merespons situasi politik domestik terkini, untuk meningkatkan kembali kepercayaan publik terhadap pemerintahan.

Lebih lanjut, menurut dia, faktor ekonomi akan menjadi sangat strategis dan menentukan seberapa stabil politik dan pemerintahan, dan juga memengaruhi tingkat kepercayaan dan kepuasan pada pemerintahan. ”Menteri-menteri yang mengurusi bidang ekonomi akan sangat berperan strategis dalam memengaruhi keberhasilan pemerintahan Prabowo ke depan, begitu juga sebaliknya,” tambahnya.