Presiden Minta Para Menteri Tak Ragu Menghubunginya

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Prabowo akan memulai lawatan kelima negara pada Jumat (8/11/2024) hingga Minggu (24/11/2024) mendatang. Kendati berada di luar negeri, para menteri diminta tetap berkoordinasi dengan para menteri koordinator dan bisa berkomunikasi pula dengan Presiden.

Hal ini disampaikan Presiden Prabowo saat membuka Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (6/11/2024). Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ikut mendampingi.

Hadir dalam sidang kabinet kedua ini, antara lain, Menteri Koordinator Bidang Politik Keamanan Budi Gunawan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menko Hukum HAM dan Imigrasi Yusril Ihza Mahendra, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono.

Selain itu, tampak pula antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Polri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Badan Intelijen Negara Herindra, dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan.

Presiden Prabowo menjelaskan rencana kunjungan kenegaraan dan kunjungan kerjanya ke beberapa negara. Selain menghadiri KTT APEC di Peru dan KTT G20 di Brasil, Presiden Prabowo juga memenuhi undangan kunjungan kenegaraan ke China, kunjungan kehormatan ke Amerika Serikat, dan kunjungan kerja ke Inggris menjumpai Perdana Menteri Inggris.

”Dan ada kemungkinan, saya sedang mempelajari, katanya ada undangan juga untuk KTT G7. Kita diundang juga. Ini suatu kehormatan, Indonesia dianggap juga pantas diundang ke G7,” tutur Presiden dalam pengantar sidang.

Semua pertemuan disebut memiliki nilai strategis, apalagi kelompok-kelompok negara ini dinilai penting untuk kelangsungan ekonomi Indonesia. Pertemuan-pertemuan tersebut bermanfaat untuk menggali potensi yang ada sekaligus menyelesaikan masalah krusial dan strategis dengan kelompok-kelompok negara tersebut. Selama Presiden berada di luar negeri, komunikasi bisa terus dilakukan menggunakan teknologi termasuk konferensi video.

Saudara-saudara jangan ragu. Ada masalah apa pun, kalau Saudara sudah sampaikan ke Menko, tapi Saudara masih butuh kejelasan dari saya, jangan ragu menghadap, menghubungi saya, telepon saya. Saya terbuka. Saudara bisa telepon langsung.

”Dan saya juga menyampaikan, Saudara-saudara jangan ragu. Ada masalah apa pun, kalau Saudara sudah sampaikan ke Menko, tapi Saudara masih butuh kejelasan dari saya, jangan ragu untuk menghadap, menghubungi saya, telepon saya. Saya terbuka. Saudara bisa telepon langsung,” kata Presiden.

Presiden juga meminta para menteri meninggalkan hal-hal yang terlalu protokoler dan terlalu feodal. ”Kita tinggalkan sekarang hal-hal terlalu protokoler, terlalu feodal. Kita ini adalah kolega. Kita mengabdi sama-sama kepada rakyat,” tambah Presiden.

Kendati Presiden Prabowo memegang posisi sebagai pemegang mandat dan memimpin kabinet, menurut dia, semua sama-sama memiliki kewajiban dan tanggung jawab kepada rakyat.

Pada awal sidang kabinet pun, petugas protokoler beberapa kali mengingatkan para menteri dan kepala badan untuk tak berdiri saat Presiden Prabowo memasuki ruangan.

Kendati meminta para menteri untuk tak sungkan memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dengannya, Presiden mengingatkan pula supaya hal-hal yang dinilai rawan tak disampaikan via telepon. ”Zaman modern ini, banyak telinga yang ingin dengar. Jadi kalau Saudara mau sampaikan hal penting, silakan. Saya ’membuka pintu’,” tambah Presiden.

Seusai sidang, Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menambahkan, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan diserahi tugas untuk menjalankan tugas-tugas Presiden mengelola pemerintahan. ”Jadi tadi juga beliau sarankan (kepada Wapres) tadi jangan sungkan-sungkan untuk mendengar masukan dari menteri-menteri, jadi beliau juga kasih arahan soal itu tadi,” tuturnya.

Dalam sidang kabinet, menurut Hasan, Presiden juga memberikan arahan untuk menangani judi daring, narkoba, penyelundupan, dan korupsi secara tegas; menjalankan efisiensi dalam pelaksanaan tugas-tugas keseharian dan dalam menyelenggarakan kegiatan, serta fokus pada kesejahteraan rakyat, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan penyelenggaraan makan bergizi gratis.

Efisiensi yang dicontohkan, antara lain, terkait perjalanan dinas serta acara-acara seremoni. Penghematan anggaran diharap bisa dimanfaatkan untuk mendorong jaminan perumahan rakyat.

Zulkifli menambahkan, arahan Presiden agar seluruh jajaran Kabinet Merah Putih harus hemat anggaran. Anggaran harus diutamakan untuk program mengatasi kemiskinan dan kegiatan produktif seperti pembangunan irigasi hingga pertanian.

”Acara seremonial, acara perjalanan ke luar negeri yang nggak penting banget, enggak diperlukan, dikurangi ya. Pendek kata,  anggaran-anggaran bisa dihemat, sebisa mungkin dihemat untuk dipergunakan hal produktif,” ujarnya.

Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan bahwa dalam sidang kabinet, Presiden Prabowo memberikan penekanan-penekanan ke jajarannya karena masih di awal-awal masa pemerintahan. Presiden mendorong anggota kabinet terus mempelajari segala permasalahan dan mengidentifikasi apa saja yang baik.

”Harapan beliau setelah semuanya settle, kita bisa bekerja lebih lebih fokus lagi dan benar-benar bisa menjalankan pemerintahan yang bersih tapi juga efektif karena pembangunan ke depan akan sangat bergantung pada kualitas pemerintahan ini,” tambah Agus.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menambahkan bahwa Presiden meminta agar selama Presiden ke luar negeri, negara bisa dikendalikan dengan baik. Nusron menyebut akan fokus menata ulang aset-aset tanah negara agar pemanfaatannya lebih berkeadilan dan lebih mengutamakan pemanfaatan ekonomi.

”Tapi juga tidak menafikan keberlanjutan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi,” kata Nusron.

Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aris Marsudiyanto mengaku telah berkoordinasi dengan Kepala Kejaksaan Agung, Kapolri, BPKP, dan semua lembaga penegakan hukum terkait upaya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu.

”Sampai ke akar-akarnya, jangan sampai ada pejabat yang menyalahgunakan APBN, ya. Jangan merampok uang rakyat, jangan mengorupsi uang rakyat dan hemat perjalanan dinas dalam bentuk seremonial. Akan diawasi ketat,” ujarnya. (WKM/INA)