Prabowo Kumpulkan Menteri Bahas Kebijakan Subsidi

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (30/10/2024), untuk membahas kebijakan soal subsidi.

Informasi yang dihimpun Kompas, Presiden diagendakan menggelar rapat tersebut di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (30/10/2024) pukul 14.00. Rapat terbatas perdana itu juga akan dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sejumlah menteri yang dipanggil adalah menteri koordinator dan menteri teknis yang terkait dengan kebijakan subsidi. Di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri Perdagangan Budi Santoso.

Selain itu, Prabowo juga mengundang Komisaris dan Direktur Utama PT Pertamina serta Komisaris dan Direktur Utama PT PLN.

Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari pidato perdana Presiden Prabowo setelah mengucapkan sumpah dan janji Presiden di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Saat itu, Prabowo menegaskan bahwa pemerintahannya akan memastikan seluruh bantuan dan subsidi untuk masyarakat kelas bawah tepat sasaran.

”Semua subsidi dan bantuan kepada rakyat yang masih dalam kesulitan harus dipastikan sampai kepada mereka yang membutuhkan,” kata Prabowo kala itu.

Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan berani meneliti dan memantau alur bantuan serta subsidi agar lebih tepat sasaran. Bahkan, jika diperlukan, pemerintah akan mengubah subsidi agar langsung diberikan kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan. Pemberian subsidi juga akan memanfaatkan teknologi dan digitalisasi.

Dengan demikian, Prabowo optimistis bahwa subsidi dan bantuan akan mencapai setiap keluarga yang membutuhkan. ”Tidak boleh ada aliran bantuan yang tidak sampai kepada mereka yang membutuhkan,” ucap Prabowo.

Sebelumnya, sebagian ekonom memperkirakan subsidi energi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM) akan meningkat. Hal ini disebabkan fluktuasi harga minyak akibat konflik di Timur Tengah.

Dosen Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti, Jakarta, Pri Agung Rakhmanto, Minggu, berpendapat, perkembangan geopolitik serta kondisi pasokan dan permintaan (supply and demand) minyak yang selama ini relatif dikondisikan ketat cenderung berpotensi membuat harga minyak dunia akan kembali di atas asumsi makro APBN 2024/2025, yang sebesar 82 dollar AS per barel.

”Itu berpotensi meningkatkan defisit APBN karena subsidi energi dan kompensasi BBM (bahan bakar minyak) yang meningkat. Juga defisit neraca perdagangan migas. Dampak negatif terhadap ketahanan ekonomi energi akan lebih besar daripada positifnya. Sebab, di sisi hulu, itu belum akan cukup menjadi insentif yang memadai untuk memacu investasi dan menambah penerimaan, sedangkan di hilir akan langsung memperbesar subsidi-kompensasi energi,” paparnya.

Pri Agung menambahkan, dalam kaitannya dengan visi swasembada energi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, reformasi sistem subsidi menjadi langkah yang harus segera diimplementasikan. Artinya, reformasi subsidi dari subsidi harga barang ke orang penerima subsidi diharapkan akan lebih tepat sasaran.

”Bisa dikatakan, dari demand side management, itu merupakan salah satu prasyarat untuk mewujudkan swasembada energi,” kata Pri Agung.

Lebih jauh Pri Agung menilai, dampak lain yang perlu diwaspadai dan telah menjadi permasalahan akut ialah terkait dengan defisit neraca perdagangan migas. Defisit tersebut akan memperlemah posisi nilai tukar rupiah yang dapat memberi dampak ekonomi yang lebih luas. Untuk mencapai swasembada energi, pekerjaan rumah besarnya ialah dengan membenahi sektor migas.

Hasil studi ReforMiner Institute pada 2021 menunjukkan, kebutuhan devisa impor migas berpotensi meningkat signifikan jika Indonesia tak dapat lagi memproduksi migas di dalam negeri.

Rata-rata kebutuhan devisa impor migas selama 2015-2022 sekitar Rp 290 triliun per tahun. Dengan menggunakan acuan skenario konsumsi migas Rencana Umum Energi Nasional dan tiga skenario Outlook Energy, kebutuhan devisa impor migas pada 2050 akan menjadi Rp 2.500 triliun-Rp 3.500 triliun per tahun.

Tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir membuat lifting minyak bumi anjlok menjadi sekitar 577.000 barel per hari. Padahal, kebutuhan nasional sekitar 1,6 juta barel per hari.