Presiden Prabowo Copot Kepala BGN Dadan Hindayana

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana dari posisi Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN. Selain Dadan, dua wakil kepala BGN, yakni Letjen (Purn) Lodewijk Pusung dan Irjen (Purn) Sony Sonjaya, ikut dicopot dari jabatannya. Adanya pergantian itu demi memperbaiki pelayanan sekaligus bentuk evaluasi atas berbagai masukan.

Keputusan Presiden Prabowo itu diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/6/2026). Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah M Qodari turut mendampingi saat pengumuman. 

Sebagai penggantinya, Presiden menunjuk Nanik S Deyang yang saat ini menjabat Wakil Kepala BGN. Sementara itu, posisi Wakil Kepala BGN akan diisi oleh Agustina Arumsari dan Mayjen Trenggono. Trenggono saat ini menjabat Wakil Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, sedangkan Agustina Arumsari menjabat Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Pencopotan kepala dan wakil kepala BGN tersebut, menurut Prasetyo, berdasarkan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja BGN selama 1,5 tahun terakhir.

”Banyak catatan yang menjadi dasar pertimbangan Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini dengan harapan catatan-catatan itu bisa segera diperbaiki. Ada masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, tata kelola, termasuk kedisiplinan dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya ditetapkan oleh BGN,” ujarnya.

Prasetyo mengharapkan agar jajaran pemimpin baru itu dapat mempercepat pelaksanaan program-program prioritas, memperbaiki kinerja, sekaligus meningkatkan tata kelola organisasi yang lebih baik. Ini semua ditempuh demi menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Lebih-lebih dalam upaya pemerintah meningkatkan kualitas gizi, kesehatan, dan sumber daya manusia. 

Jajaran pemimpin anyar turut diinstruksikan agar segera menjalankan konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Penguatan koordinasi itu diharapkan mampu memastikan semua program BGN berjalan sebaik-baiknya walaupun terjadi pergantian kepemimpinan. 

”Dalam kesempatan ini kami juga menyampaikan bahwa pemerintah akan terus memastikan bahwa selama proses evaluasi yang terus kita laksanakan, seluruh program Badan Gizi Nasional tetap berjalan sebagaimana mestinya. Pelayanan kepada masyarakat tidak boleh terganggu sama sekali dan setiap unit kerja di lingkungan Badan Gizi Nasional diharapkan tetap menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing,” kata Prasetyo. 

Ia menegaskan, pemerintah menjamin pergantian kepemimpinan tidak mengganggu komitmen untuk terus menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksanakan BGN. Ia berharap agar langkah itu menjadi awal yang baik guna memperkuat pelayanan program andalan Presiden itu sebagai bentuk dari investasi pendidikan dan sumber daya manusia. 

”Ini sekaligus sebagai pengejawantahan manifesto kemanusiaan, pengejewantahan manifesto keberpihakan, dan tentunya kita berharap program ini dapat menjadi alat penggerak ekonomi nasional,” kata Prasetyo. 

Setelah kabar pengumuman pencopotan tersebut, di Gedung DPR, Jakarta, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad ikut bersuara.

”Kami mengucapkan apresiasi kepada pemerintah yang sudah mendengarkan aspirasi dari masyarakat dan penerima manfaat, dan hasil koordinasi lintas kementerian dan masukan dari DPR sehingga kemudian pemerintah, dalam hal ini Presiden, mengambil keputusan untuk mengadakan evaluasi pimpinan BGN,” ujarnya.

Dengan evaluasi menyeluruh, lanjut Dasco, BGN diharapkan berbenah diri dan terus melayani masyarakat, terutama penerima manfaat program MBG. DPR pun mengharapkan pelayanan yang berlangsung selama ini tak terganggu oleh penggantian ini.

”Dan, harapan kami, tujuan pelayanan terhadap terutama daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) dapat segera direalisasikan,” tambahnya.

Adapun mengenai penunjukan Nanik sebagai pengganti Dadan, Dasco menilai tepat. Meski Nanik baru menjabat Wakil Kepala BGN sejak 17 September 2025, dia sudah banyak melakukan monitoring dan kerja-kerja lapangan untuk memastikan program MBG berjalan baik. Bahkan, dia juga berani menutup sejumlah dapur MBG yang tidak memenuhi syarat.

”Sehingga, menurut kami, keputusan Presiden untuk mengangkat Nanik adalah pilihan yang tepat,” ujarnya. Selanjutnya, Komisi IX DPR akan segera berkoordinasi dengan pimpinan BGN yang baru untuk memastikan tata kelola MBG ke depan lebih baik.

Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi PDI-P Charles Honoris berharap Kepala BGN yang baru fokus membenahi tata kelola MBG yang selama ini masih buruk.

”Program sebesar ini tidak bisa hanya diukur dari berapa besar anggaran yang dihabiskan atau berapa banyak penerima manfaat yang dicatat. Yang lebih penting adalah kualitas gizi yang diterima anak-anak, kualitas makanan yang disajikan, dan efektivitas pengawasannya. Jangan sampai yang dikejar hanya angka-angka, sementara kualitas programnya tertinggal,” ucapnya.

Sebelum Presiden mencopot Dadan dan dua pimpinan BGN, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Marwan Jafar, menyoroti wacana perluasan program MBG untuk anak-anak pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Marwan meminta BGN realistis karena pengelolaan program di dalam negeri saat ini masih kalang kabut.

Marwan menilai BGN tidak profesional dan gagal mengelola program secara transparan. Akibatnya, anggaran raksasa rawan bocor di tingkat bawah sehingga berpotensi merusak esensi program andalan Presiden Prabowo tersebut.

”Kami meminta BGN mengkaji ulang wacana penyaluran MBG untuk anak-anak PMI di luar negeri. Jangan sampai negara menambah beban pengeluaran baru yang belum mendesak. Urus saja dulu dalam negeri yang masih kalang kabut. Program yang niatnya baik ini bisa rusak kalau pengelolaannya tidak profesional dan tidak transparan,” ujar Marwan.

Politisi senior PKB ini mengingatkan program MBG ditopang dana negara yang sangat besar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026, program ini memperoleh pagu anggaran fantastis sebesar Rp 268 triliun.

Oleh karena itu, Marwan mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera melakukan audit investigatif secara transparan terhadap penggunaan anggaran tersebut. Ia juga mengkritik tajam kinerja Menteri Keuangan yang dinilai tidak jeli dan abai terhadap detail realisasi belanja di lapangan.

”Menteri Keuangan harus jeli dan tahu detail jenis barang apa saja yang dibeli di lapangan. Selama ini Menkeu sering salah dan tidak tahu rinciannya sehingga di tingkat bawah, anggaran menjadi bocor. Penggunaan anggaran untuk program raksasa ini harus diaudit secara transparan oleh BPK,” tambahnya.

Ia menegaskan, pemerintah harus menegakkan disiplin fiskal yang ketat di tengah situasi darurat ini. Setiap rupiah anggaran negara wajib digunakan secara bijak dan efisien demi menyelamatkan kesehatan APBN serta menjaga keberlanjutan programstrategis nasional.