Presiden Prabowo Didorong Evaluasi Kabinet secara Menyeluruh

JAKARTA, KOMPAS — Menjelang satu tahun pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto diminta untuk mengevaluasi kabinet secara menyeluruh. Evaluasi dimaksud krusial agar perombakan kabinet tidak sekadar bersifat reaktif dan responsif, tetapi juga sesuai dengan kebutuhan dan rancangan kerja pemerintah. Tanpa evaluasi menyeluruh, perombakan kabinet baik personel maupun institusi diperkirakan masih akan berlanjut dan bisa memperlambat kinerja pemerintahan.

Presiden Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih pada Rabu (17/9/2025). Ini merupakan perombakan kabinet yang ketiga sepanjang 11 bulan masa kepemimpinannya. 

Pada perombakan kabinet kali ini, terdapat 11 pejabat yang dilantik Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu sore.

Mereka adalah Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Farida Faricha sebagai Wakil Menteri Koperasi, dan Rohmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan.

Selain itu, Presiden melantik Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sarah Sadiqa, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Naniek S Dayang, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sonny Sanjaya, Penasihat Khusus Presiden Bidang Kamtibmas dan Reformasi Polri Ahmad Dofiri, serta Kepala Staf Presiden Muhammad Qodari. Dalam pelantikan itu, Presiden tidak didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

Pelantikan sejumlah menteri, wakil menteri, dan pejabat lainnya itu merupakan kelanjutan dari perombakan kabinet yang dilakukan Presiden sembilan hari sebelumnya, yakni pada 8 September 2025.

Saat itu, Presiden mengganti lima menteri, tetapi baru tiga yang dilantik. Masih ada dua kementerian yang belum memiliki menteri definitif, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan serta Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya saat dihubungi Rabu (17/9/2025), mengatakan, perombakan kabinet kali ini memperlihatkan kepemimpinan Presiden Prabowo yang meski sejak awal ingin memberikan akomodasi politik besar kepada banyak pihak, di sisi lain mudah kecewa dan hanya ingin dikelilingi oleh orang-orang terdekatnya.

Konsekuensinya, lanjut Yunarto, perombakan kabinet menjadi sering dilakukan. Perombakan bahkan tidak hanya dilakukan dengan mengganti menteri dan wakil menteri, tetapi juga membuat atau mengubah institusi yang sudah ada.

Lebih dari itu, menurut Yunarto, perombakan kabinet juga terlihat reaktif, responsif, sekaligus belum dipersiapkan dengan baik.

Contohnya, saat memindahkan Erick Thohir dari posisinya sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga, belum ada kejelasan mengenai nasib kepemimpinan dan organisasi Kementerian BUMN. Begitu juga dengan pelantikan Angga Raka Prabowo sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah tidak disertai penjelasan mengenai status Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO).

Oleh karena itu, kata Yunarto, di tengah momentum jelang satu tahun pemerintahan, Presiden Prabowo perlu mengevaluasi kabinetnya secara menyeluruh. Evaluasi dimaksud tidak hanya terkait dengan anggota kabinet, tetapi juga struktur dan aturan yang diperlukan dalam penyusunan Kabinet Merah Putih secara matang.

”Menurut saya, seharusnya ada evaluasi untuk melakukan reshuffle yang secara struktural sudah didasarkan evaluasi menyeluruh, dengan menyadari bahwa memang struktur kabinet yang sebelumnya lebih bersifat akomodasi politik,” ujarnya.

Tanpa evaluasi menyeluruh, tambahnya, bongkar pasang kabinet masih akan berlanjut dan berakibat memperlambat kerja pemerintah. Sebab, setiap ada pergantian menteri atau institusi, dibutuhkan waktu bagi birokrasi untuk menyesuaikan diri.

Lebih dari itu, pergantian yang terlalu sering juga bakal berdampak pada kondisi psikologis birokrat yang berpotensi menyulitkan mereka untuk bekerja secara cepat.

Dihubungi terpisah, Peneliti Senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli menilai bahwa perombakan kabinet kali ini merupakan respons dari berbagai tuntutan publik sekaligus menepis tuduhan selama ini bahwa Presiden masih berada dalam bayang-bayang figur lain. Untuk itu, sejumlah tokoh yang dilantik menjadi anggota kabinet merupakan orang-orang yang berada di bawah kendali Presiden.

Kendati demikian, kata Lili, perombakan kabinet hendaknya tidak hanya untuk mengisi sejumlah jabatan di kementerian dengan orang-orang di lingkar terdekat Presiden.

Perombakan semestinya juga dilakukan untuk mengganti menteri-menteri yang bermasalah atau berkinerja buruk. Oleh karena itu, dibutuhkan evaluasi secara menyeluruh sebelum perombakan.

”Agar tidak terulang lagi demonstrasi yang berujung kerusuhan yang memakan korban, sebaiknya memang Presiden melakukan evaluasi menyeluruh sesuai kebutuhan pemerintah dan tuntutan publik,” tutur Lili.