Presiden Prabowo: Kemandirian Ekonomi Kunci Daya Tahan terhadap Guncangan Global

JAKARTA, KOMPAS — Fokus pembangunan pemerintah yang menargetkan swasembada pangan dan energi diyakini akan memperkuat daya tahan ekonomi Indonesia dari berbagai guncangan ekonomi global, yang salah satunya disebabkan kebijakan tarif impor Amerika Serikat. 

Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam acara bertajuk ”Sarasehan Ekonomi bersama Presiden Republik Indonesia: Memperkuat Daya Tahan Ekonomi  Indonesia di Tengah Gelombang Perang Tarif Dagang” di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/3/2025).

Acara ini dihadiri jajaran menteri koordinator serta menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Luar Negeri Sugiono, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, dan Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza.

Turut hadir juga Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa, Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Rosan Roeslani, dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana.

Sarasehan juga dihadiri guru besar bidang ekonomi, ekonom, dan perwakilan assosiasi/himpunan ekonomi dan sektor usaha antara lain Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi).

Kepada ratusan peserta sarasehan, Presiden mengingatkan bahwa ekonomi Indonesia berjalan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Dalam Pasal 33 UUD 1945, termaktub bahwa perekonomian nasional berjalan berasaskan kekeluargaan.

”Saya ulangi, perekonomian kita asasnya adalah kekeluargaan. Tidak boleh ada orang yang lapar di Republik (Indonesia) yang merdeka 80 tahun. Tidak boleh ada orang yang tinggal di bawah kolong  jembatan. Ini menusuk rasa keadilan. Tidak boleh ada orang yang tidak makan. Ini yang menjadi dasar kita (pemerintah) dalam membuat strategi (kebijakan),” ujarnya.

Presiden menambahkan, dasar kebijakan ekonomi negara yang berlandaskan keadilan dan berasaskan kekeluargaan, sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Swasembada pangan, swasembada energi, manajemen air, dan industrialisasi menjadi sasaran utama kebijakan ekonomi kabinet saat ini.

Dengan fokus mengejar target kebijakan tersebut, Presiden optimistis perekonomian nasional tidak akan terguncang kebijakan peningkatan tarif impor AS yang ditujukan untuk banyak negara sehingga menimbulkan ketidakpastian global. Selama dapat memenuhi kebutuhan secara mandiri, Presiden meyakini ekonomi Indonesia punya daya tahan terhadap ketidakpastian global.

”Pendiri-pendiri bangsa kita sejak dulu, termasuk saya, sudah ingatkan mari kita bangun ekonomi kita dengan sasaran berdiri di atas kaki kita sendiri,” tegas Presiden.

Sementara itu, Airlangga Hartarto memaparkan, di tengah ketidakpastian global, sejumlah indikator ekonomi dalam negeri masih menunjukkan perekonomian Indonesia berdaya tahan. Ia menyatakan, pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV-2024 mencapai 5,03 persen, dengan dua provinsi, yakni Papua Barat dan Maluku Utara, mencatat laju paling tinggi.

”Ini seluruhnya akibat hilirisasi, dan juga kontribusi terbesar berada dalam sektor yang tadi disampaikan Bapak Presiden sektor industri atau manufaktur yang hampir 19 persen dari PDB (produk domestik bruto),” katanya.

Adapun dari sisi inflasi, lanjut Airlanggani, terkendali. Inflasi hari ini sudah dilaporkan angkanya di atas 1 persen, atau termasuk salah satu yang terendah di dunia. Sementara dari segi Indeks Keyakinan Konsumen masih tetap tinggi di level 126,4 di atas 100 konsumen masih menunjukkan optimisme.

Neraca pembayaran pada 2024 tercatat surplus 7,2 miliar dollar AS. Selanjutnya, hingga Februari 2024, pertumbuhan kredit relatif baik di angka 10,4 persen, dengan pertumbuhan dana pihak ketiga atau deposito masyarakat atau dana yang ditaruh di perbankan di atas 5 persen di atas pertumbuhan ekonomi. 

”Kita juga masih punya cadangan devisa yang cukup tebal, yaitu 154 miliar dollar AS dan cukup untuk biaya impor 6,4 bulan dan juga untuk pembayaran utang,” ujarnya.

Sementara itu, Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa kebijakan tarif impor AS telah mengubah lanskap perekonomian global. Saat Presiden AS Donald Trump pada 1 April 2025 mengeluarkan perintah eksekutif berupa pengenaan tarif impor 10 persen terhadap Kanada dan tarif impor 25 persen terhadap Meksiko, telah mengubah tatanan seluruh perkawanan dunia.

Tidak lama dari sana, muncul retaliasi atau respons dan ancaman tambahan untuk produk tertentu, seperti baja dan aluminium. Kemudian muncul perintah eksekutif yang baru pada 4 April di mana Trump menambah tarif terhadap produk China 20 persen dan Kanada melakukan retaliasi.

”Timeline ini menggambarkan hanya dalam satu bulan, dunia yang tadinya di-governed dengan rule based, sekarang tidak ada lagi kepastian,” ujar Sri Mulyani.

Namun untuk menghadapi tekanan global, pemerintah memiliki sumber daya berupa keuangan negara, badan usaha milik negara (BUMN), dan BPI Danantara untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional.

Menurut dia, seluruh sumber daya tersebut harus dikelola terkoordinasi dan sinergi dengan baik untuk menciptakan nilai tambah, memperkuat daya saing, serta menjaga kedaulatan dan ketahanan ekonomi dalam situasi global yang semakin kompleks dan dinamis.