Presiden Prabowo: Kita Malah Suka Kritik

JAKARTA, KOMPAS – Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan dirinya tidak antikritik. Namun, dia juga menyebut kerap kali kritik muncul sebagai kebohongan yang terus dipropagandakan.

“Di zaman sekarang, pemimpin harus terbuka untuk masukan. Kita tidak anti-kritik, kita malah suka kritik. Kritik itu membantu kita, membuat kita lebih aware, lebih waspada,” tuturnya dalam Silaturahmi Ekonomi Bersama Presiden RI: Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Nasional yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Selasa (8/4/2025).

Acara ini dihadiri sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan pejabat pemerintah lain. Sarasehan juga dihadiri guru besar bidang ekonomi, ekonom, dan perwakilan assosiasi/himpunan ekonomi dan sektor usaha antara lain Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi).

Namun, lanjut Prabowo, kritik yang tidak rasional perlu diklarifikasi. Sebab, mengutip buku ”The Art of Propaganda”, Prabowo menyebut, kebohongan yang berulang-ulang bisa membuat orang percaya dengan kebohongan itu.

“Jadi kritik itu bagus menurut saya, tapi kalau suatu program untuk menciptakan suatu kondisi yang tidak rasional ini harus terus diadakan, istilahnya, klarifikasi dan penjelasan,” katanya.

Selain itu, lanjutnya, kebohongan hanya bisa dihadapi dengan membuka diri memberi penjelasan apa adanya berdasarkan fakta, berdasarkan ilmu dan matematika. Dengan demikian, suatu rezim, suatu organisasi, atau suatu kelompok yang melancarkan sesuatu atas dasar kebohongan, menurut Prabowo, akan dipatahkan.

Salah satu yang dicontohkan adalah tudingan Indonesia Gelap, seperti yang diusung dalam unjuk rasa mahasiswa beberapa waktu lalu.

“(Tapi) Saya bangun pagi, saya lihat Indonesia cerah. Kalau saya ketemu petani, mereka gembira, peningkatan hasil mereka naik drastis, produksi naik drastis, kita potong semua regulasi yang nggak benar, kita sederhanakan,” katanya.

Dalam wawancara dengan sejumlah pemimpin redaksi di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Minggu (6/4/2025), Presiden pun sempat menanggapi pertanyaan mengenai unjuk rasa menolak revisi UU TNI yang berlangsung di berbagai wilayah bahkan sampai di 58 kota.

Demo dinilainya sebagai hal biasa dalam negara yang berdemokrasi. Unjuk rasa pun dijamin Undang-Undang Dasar sebagai hak untuk berserikat dan berkumpul.

Namun, Presiden justru meminta para pemred untuk memerhatikan secara objektif dan jujur mengenai murni tidaknya unjuk rasa tersebut, mengenai ada tidaknya bayaran untuk para pengunjuk rasa tersebut.

Direktur Eksekutif The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Adinda Tenriangke Muchtar menilai pernyataan Presiden menerima kritik tak sejalan dengan respons Presiden dan pemerintah secara umum ketika menerima kritik.

“Sepertinya Presiden mendengar tapi bukan benar-benar mendengar dan memahami. Karenanya, kemudian bisa mengeluarkan kata “Ndasmu” kepada para pengritik dan menuduh ada campur tangan asing atas suara kritis,” tuturnya.

Semestinya, menurut Adinda, Presiden lebih peka dan peduli dengan masukan dan kritik. Ketika berkebalikan dengan hal itu kemudian menyatakan tidak antikritik, akhirnya pernyataan dan tindak lanjutnya tidak konsisten.

Dia pun mempertanyakan tuduhan Presiden atas unjuk rasa yang tidak murni suara mahasiswa.

“Kalau bohong semata, kenapa pasar bursa negara lain hijau, sementara pasar bursa kita merah (anjlok)? Dan ini bertepatan dengan gaduhnya RUU TNI. Pasar tidak bisa dibohongi dan pasar membaca signal, bukan hanya harga, tetapi situasi kondisi dan fenomena yang ada,” tambahnya.

Karenanya, Adinda pun meminta pemerintah tak berpura-pura menjadi “korban” (playing victim) dan tak sungguh-sungguh mendengarkan aspirasi masyarakat.