Presiden Prabowo Panggil Pimpinan Parpol ke Istana

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah pimpinan partai politik ke Istana Negara, Jakarta, Minggu (31/8/2025). Presiden juga diagendakan menggelar Sidang Kabinet Paripurna seusai pertemuan dengan pimpinan parpol. Pertemuan digelar di tengah situasi demonstasi di sejumlah wilayah yang masih belum mereda.

Pantauan Kompas di Istana Kepresidenan, sejumlah pimpinan partai tiba sejak sekitar pukul 12.00 WIB. Beberapa di antaranya Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar yang didampingi Sekretaris Jenderal PKB Hasanuddin Wahid. Ada pula Ketum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

Adapun Partai Demokrat diwakili Wakil Ketua Umum Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono dan Sekjen Demokrat Herman Khaeron. Hadir pula ke Istana Sekretaris Dewan Pembina Partai Gerindra sekaligus Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Ahmad Muzani.

”Hari ini saya bersama siapa (pimpinan parpol lain), saya nggak tahu, pokoknya akan ada pertemuan dengan Presiden. Terus yang kedua, nanti akan ada rapat kabinet,” ujar Muhaimin saat ditanya soal agenda di Istana.

Kami tidak menutup telinga, kami tidak tipis telinga, kami tetap berbenah, karena ini adalah lembaga yang harus kita menjadikan untuk mengawal aspirasi masyarakat.

Adapun Edhie menuturkan, kehadirannya di Istana mewakili Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Sebab, Agus Harimurti masih dalam perjalanan dari China menuju Tanah Air. Namun, ia belum mengetahui topik bahasan dalam rapat bersama Presiden Prabowo Subianto.

”Tentu kita dengarkan apa yang akan disampaikan Presiden hari ini, dan kita tentunya ingin menunggu apa yang akan diarahkan nanti,” ujarnya.

Terkait demonstrasi, kata Edhie, Demokrat bersedih dan ikut berbelasungkawa atas meninggalnya masyarakat yang menjadi korban. Demokrat pun meminta maaf kepada publik apabila perilaku anggotanya di DPR belum sesuai yang diharapkan masyarakat.

”Tentu sebagai anggota DPR RI, pimpinan Fraksi Demokrat, kami mohon maaf jika selama ini perilaku dan kegiatan-kegiatan kami di DPR RI belum mencerminkan sebagai wakil rakyat yang diharapkan,” tuturnya.

Menurut dia, Demokrat akan menjadikan kritik dari masyarakat sebagai bahan koreksi dalam menjalankan tugas sebagai legislator. Introspeksi dan kontempelasi akan dilakukan agar anggota DPR dari F-PD dapat bekerja lebih baik dan sesuai dengan keinginan rakyat.

Demonstrasi yang dilakukan berbagai elemen masyarakat akan dijadikan momentum untuk mengevaluasi sekaligus mereformasi diri masing-masing. Mengingat, semua lembaga, termasuk eksekutif dan legislatif, harus mampu memahami tuntutan dan aspirasi masyarakat.

Lebih jauh, kata Edhie, F-PD mendengarkan tuntutan rakyat yang disampaikan dalam demonstrasi. Demokrat setuju agar tunjangan untuk anggota DPR dihentikan atau dibatalkan. Sebab, segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan negara harus digunakan untuk kepentingan rakyat.

Ia menilai, tidak semua anggota DPR berlaku tidak baik di hadapan publik. Tidak semua anggota DPR juga tidak memberikan bantuan serta mendengar masyarakat di daerah pemilihannya. Namun, F-PD berkomitmen untuk selalu mendengar dan mengawal keinginan publik.

”Karena itu, tentunya kami tidak menutup telinga, kami tidak tipis telinga, kami tetap berbenah, karena ini adalah lembaga yang harus kita menjadikan untuk mengawal aspirasi masyarakat,” ucap Edhie.

Adapun Muhaimin juga sepakat dengan Demokrat untuk mengevaluasi tunjangan bagi anggota DPR. ”Ya, tunjangan rumah harus dievaluasi, semua dievaluasi, semua yang bersifat menghasilkan kecemburuan dievaluasi,” kata Muhaimin.

Sementara Zulkifli, saat ditanya mengenai langkah untuk menonaktifkan kadernya yang dianggap bermasalah oleh publik, memilih bungkam. PAN belum mengikuti langkah Nasdem yang menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai anggota DPR.