Tunjangan Perumahan DPR dan Buruknya Komunikasi Politik Elite

Gelombang demonstrasi yang merebak di berbagai daerah pada 25 Agustus kemudian berlanjut 28-30 Agustus 2025 tak bisa dilepaskan dari buruknya komunikasi publik para elite. Ucapan dan sikap sejumlah anggota DPR yang dianggap tak peka terhadap kondisi masyarakat memicu amarah publik.

Namun, jika menengok ke belakang, problem serupa sejatinya bukan hal baru. Pernyataan yang tidak empatik bukan hanya datang dari parlemen, melainkan juga dari para menteri, dan kecenderungan itu berulang dari waktu ke waktu.

Masih terngiang di benak publik kontroversi Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi pada April 2025. Komentarnya yang dinilai tidak empatik terhadap teror di sebuah kantor media memicu kecaman luas. Meski sempat memberi klarifikasi, ucapannya telanjur menimbulkan kesan pemerintah abai terhadap keselamatan warganya. Hasan kemudian menyatakan mundur meski pengunduran diri itu akhirnya tidak ditindaklanjuti Presiden Prabowo Subianto.

Seakan tak belajar dari kejadian ini, sejumlah pejabat kembali melontarkan pernyataan yang dinilai tidak empatik dan justru memantik amarah warga. Bupati Pati Sudewo, misalnya, justru menantang publik untuk menolak kebijakannya menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang melonjak hingga ratusan persen. Kebijakan itu ditolak luas. Unjuk rasa besar pun pecah pada awal Agustus, bahkan berujung pada desakan agar Sudewo mundur dari jabatannya.

Belum reda persoalan itu, publik kembali dikejutkan oleh kenaikan tunjangan anggota DPR yang dinilai fantastis di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang kian tertekan. Anggota DPR yang sebelumnya difasilitasi rumah dinas kini diganti dengan tunjangan perumahan sebesar Rp 50 juta per bulan. Di luar itu, mereka juga menerima tunjangan komunikasi Rp 15 juta per bulan, tunjangan jabatan Rp 9,7 juta per bulan, serta bantuan listrik dan telepon.

Besaran tunjangan ini segera menjadi sorotan tajam, terlebih jika dibandingkan dengan rata-rata upah buruh pada Februari 2025 yang hanya Rp 3,09 juta. Perbedaan hampir 16 kali lipat itu kian memperlebar jurang empati antara wakil rakyat dan masyarakat yang diwakilinya.

Namun, sikap parlemen dalam merespons kritik publik terkait hal itu justru terkesan arogan. Pernyataan dan sikap sejumlah anggota DPR, mulai dari Adies Kadir (Golkar), Eko Patrio (PAN), Nafa Urbach (Nasdem), Deddy Sitorus (PDI-P), hingga puncaknya Ahmad Sahroni (Nasdem), justru membuat amarah publik kian menjadi-jadi. Komunikasi yang gagal membangun pengertian berubah menjadi bara yang menyulut amarah warga.

Di tengah gelombang kritik, Ketua DPR Puan Maharani mencoba meredam suasana. Ia menyampaikan permohonan maaf atas kinerja DPR yang dinilai belum maksimal.

”Atas nama anggota DPR dan pimpinan DPR, sekali lagi saya meminta maaf jika kami sebagai wakil rakyat belum bisa bekerja dengan baik secara sempurna,” ujar Puan seusai bertakziah ke kediaman Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang meninggal saat aksi ricuh di Pejompongan, Jakarta, Kamis (28/8/2025).

Puan berjanji lembaga yang dipimpinnya akan berbenah dan lebih mendengar aspirasi rakyat. Ia juga mengimbau semua pihak menahan diri agar tidak ada lagi korban jiwa dalam aksi unjuk rasa.

Nada serupa juga disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus anggota DPR, Ahmad Doli Kurnia Tandjung. Ia menegaskan DPR adalah ”rumah rakyat” yang seharusnya terbuka terhadap kritik, bahkan kemarahan publik sekalipun. ”Kami mohon maaf kalau selama ini ada pernyataan, sikap, atau tindak tanduk yang belum bisa diterima masyarakat secara luas,” ujarnya.

Doli menekankan, perbedaan gaya komunikasi di antara anggota DPR kerap menimbulkan kesan yang salah di mata publik. Namun, secara kelembagaan, ia menegaskan, mekanisme etik tetap tersedia melalui Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) jika ada aduan masyarakat.

Mantan anggota DPR, Hendrawan Supratikno, saat wawancara khusus dengan Kompas untuk program siniar ”Gercep”, mengingatkan agar komunikasi publik para wakil rakyat dijalankan dengan etika dan empati yang tinggi.

Menurut dia, spontanitas publik yang menyerukan pembubaran DPR tak bisa dijadikan alasan untuk membalas dengan diksi yang merendahkan. Ekspresi publik justru perlu dijawab dengan pemikiran panjang, komunikasi publik yang etis, dan solidaritas pada persoalan yang dihadapi publik. ”Ini pelajaran kita bersama bahwa komunikasi politik harus didasarkan pada etika publik yang tinggi dengan empati dan rasa solidaritas,” ujarnya.

Selain itu, unjuk rasa sejak 25 Agustus lalu pun harus dijadikan peringatan serius bagi lembaga negara. Unjuk rasa yang tak kunjung usai itu menunjukkan fungsi kelembagaan dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi publik belum berjalan sebagaimana mestinya.

Keberadaan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR yang lahir di DPR periode 2024-2029, menurut Hendrawan, seharusnya bisa lebih optimal untuk menjadi sarana menampung dan memperjuangkan aspirasi publik.

Adapun menurut Guru Besar Ilmu Komunikasi Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Gun Gun Heryanto, fenomena ucapan-ucapan yang tidak empatik dari para elite politik mencerminkan ketidakmampuan mereka membaca situasi dan membangun empati dalam berkomunikasi. Kondisi ini berbanding terbalik dengan harapan publik yang masih menuntut keadilan dan kesejahteraan.

”Apa yang terjadi dalam kasus Sahroni dan Adies Kadir itu menyebabkan paradoks komunikasi. Sensitivitas retoris yang berkurang ini membuat mereka gagal menangkap sinyal publik,” kata Gun Gun.

Kritik dan kecaman masyarakat, lanjutnya, kian membesar saat tokoh politik memilih diksi agresif. Ucapan ”tolol” yang dilontarkan Sahroni, misalnya, menimbulkan ketidaknyamanan di tengah masyarakat yang sedang resah.

”Agresivitas verbal itu bertemu dengan beragam situasi yang muncul ke permukaan. Ini tidak membuat masyarakat merasa pasti dan nyaman. Yang terjadi justru fenomena uncertainty and anxiety,” ujarnya.

Gun Gun menilai, hilangnya logika berpikir dan argumentasi yang baik dalam pernyataan anggota Dewan semakin memperburuk keadaan. Padahal, menurut dia, seorang legislator adalah newsmaker yang sadar setiap ucapannya akan masuk ke media arus utama sekaligus jadi perbincangan luas di media sosial.

”Logic dan good reason itu terlihat sekali kedodoran dalam menyampaikan argumentasi terkait DPR yang butuh tunjangan rumah,” katanya.

Di saat tekanan ekonomi meningkat, mulai dari PHK hingga sulitnya mencari pekerjaan, komunikasi yang buruk itu ibarat ”api disiram bensin”. ”Saya lihat, ini membuat letupan-letupan yang memperkeruh suasana,” kata Gun Gun.

Karena itu, ia menekankan perlunya kompetensi dasar komunikasi publik dan komunikasi politik di kalangan elite. Dua hal ini penting untuk menjaga empat hal, yakni pengertian bersama (mutual understanding), rasa hormat (respect), nama baik (goodwill), serta kontrol atas potensi kerusakan (damage control).

Lebih jauh, Gun Gun mengingatkan, ucapan tokoh publik tidak bisa ditarik kembali. ”Komunikasi itu prinsipnya irreversible. Kekeliruan bisa dimaafkan, tetapi tidak bisa dilupakan,” ujarnya.

Ucapan yang keliru, katanya, bisa membekas sebagai memori kolektif yang buruk. Potensi kemarahan publik pun dapat menjalar, meluas tidak hanya di Jakarta, tetapi ke seluruh penjuru Tanah Air. Faktor pemicu lain, seperti munculnya tokoh pemersatu, krisis moneter, atau friksi di tubuh TNI-Polri, bisa memperbesar dampak ledakan sosial tersebut.

”Para penguasa dan elite politik harus berhati-hati dalam berkomunikasi. Sensitivitas itu mutlak ada saat berhadapan dengan publiknya agar tidak menyakiti,” kata Gun Gun.

Senada dengan Gun Gun, dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Airlangga, Suko Widodo, menilai gaya komunikasi pejabat publik di Indonesia masih jauh dari ideal. Alih-alih menjadi jembatan kebijakan, banyak pejabat justru terjebak dalam pola komunikasi elitis, normatif, bahkan arogan.

”Publik sering merasa bukan diajak berdialog, melainkan digurui. Padahal, dalam demokrasi, komunikasi pejabat publik mestinya menekankan transparansi, empati, dan partisipasi. Jika ini diabaikan, kepercayaan publik terhadap pemerintah melemah,” ujar Suko.

Menurut Suko, lemahnya komunikasi pejabat dipengaruhi kuatnya budaya politik feodal yang masih mengakar. Relasi atasan-bawahan yang kaku membuat komunikasi bersifat satu arah. Di sisi lain, keterampilan komunikasi yang melayani juga masih kurang.

Ia menyoroti minimnya budaya meminta maaf atau mengundurkan diri di kalangan pejabat publik. ”Di banyak negara maju, meminta maaf atau mundur adalah bentuk tanggung jawab moral. Sayangnya, di Indonesia, mundur dianggap kelemahan. Padahal, langkah ini justru menjaga kehormatan pribadi sekaligus martabat lembaga,” kata Suko.

Meski demikian, ia menegaskan keputusan untuk mundur tidak selalu menyelesaikan masalah. Semuanya bergantung pada penerimaan publik. ”Jika penerimaan masyarakat masih kuat, pejabat bisa dipertahankan. Tetapi harus ada tindakan perubahan. Kalau dalam situasi seperti demonstrasi belakangan, pejabat seperti itu memang sulit dipertahankan. Namun, itu sudah masuk area politis,” ujarnya.

Suko menilai akar masalah yang lebih dalam berkaitan dengan kultur politik patrimonial dan oligarkis. Dalam tradisi ini, jabatan dipandang sebagai privilese, bukan amanah, sehingga pejabat cenderung tampil sebagai penguasa, bukan pelayan publik.

Sebagai solusi, ia menawarkan empat langkah perbaikan. Pertama, membekali pejabat dengan keterampilan komunikasi, termasuk kemampuan mendengar dan komunikasi krisis. Kedua, membangun budaya akuntabilitas sehingga permintaan maaf atau pengunduran diri tidak lagi dianggap kelemahan.

Ketiga, memanfaatkan media digital sebagai sarana dialog dan transparansi, bukan sekadar pencitraan. Keempat, memberi teladan komunikasi empatik dari pimpinan tertinggi agar menular ke seluruh lapisan birokrasi.

”Jika empat hal ini dijalankan secara konsisten, pejabat publik bisa lebih dipercaya dan dekat dengan masyarakat. Komunikasi yang baik bukan hanya etika, melainkan juga kunci keberhasilan tata kelola pemerintahan,” tutur Suko.

Setelah kejadian sikap dan pernyataan anggota-anggota DPR yang menyulut unjuk rasa di berbagai daerah, sejumlah partai politik baru terlihat mengingatkan anggotanya di DPR dan DPRD.

Partai Golkar, misalnya, melalui akun Instagram-nya, dpppartaigolkar.official, menginstruksikan kepada seluruh anggota DPR dan DPRD agar jangan berjarak dengan rakyat yang diwakilinya. ”Ukur kepatutan diri dalam berkata dan berpenampilan. Peka terhadap kebutuhan rakyat dan antipamer,” demikian dikutip dari unggahan Golkar di akun Instagram-nya.

Tak hanya itu, DPP Partai Golkar juga menyampaikan bahwa Fraksi Partai Golkar siap untuk ditinjau serta dievaluasi tunjangan dan fasilitasnya. Instruksi yang mirip disampaikan oleh Partai Amanat Nasional (PAN) melalui akun Instagram-nya, amanatnasional.

Dalam unggahan bertajuk ”Maklumat Ketua Umum!” itu disebutkan bahwa Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menginstruksikan kepada seluruh anggota DPR dan DPRD dari PAN untuk bertindak, berpenampilan, dan berbicara sesuai kepatutan. ”Peka terhadap situasi, penuh empati, jangan flexing, jangan arogan,” demikian dikutip dari unggahan itu.

Zulkifli juga meminta agar anggotanya di parlemen rendah hati dalam mendengar aspirasi ataupun merespons kritik publik. Kemudian, serupa seperti Golkar, anggota DPR dan DPRD dari PAN harus siap untuk dievaluasi status, posisi, tunjangan, dan fasilitasnya.

Ibarat pepatah lama, mulutmu harimaumu. Hati-hatilah berbicara, sebab satu kata bisa memantik bara.