Presiden Prabowo Pertimbangkan Usulan Golkar agar Pilkada oleh DPRD

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Prabowo Subianto menyoroti ongkos politik di Indonesia yang dinilai mahal. Oleh karena itu, dia mempertimbangkan usulan Partai Golkar agar pemilihan kepala daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam pidato politiknya di puncak perayaan Hari Ulang Tahun Ke-61 Partai Golkar di Jakarta, Jumat (5/12/2025), Presiden Prabowo menyatakan demokrasi di Indonesia harus dibuat dengan ongkos politik yang minimal. Jika tidak, arah politik hanya ditentukan oleh para pemilik modal sehingga tidak berpihak kepada rakyat.

”Demokrasi harus kita bikin minimal ongkos politik supaya nanti politik kita jangan ditentukan hanya orang-orang yang berduit. Politik yang mahal ini, politik yang mau niru-niru negara lain ini, saya kira sumber korupsi yang sangat besar,” ujar Prabowo.

Prabowo kemudian menyinggung usulan Partai Golkar terkait pilkada tidak langsung atau dipilih oleh DPRD. Dia juga meminta seluruh pihak turut memikirkan politik dan berdemokrasi di Indonesia yang berdaya saing, tidak mahal, tetapi tetap bersatu.

”Jadi, ini saya kira pemikiran-pemikiran Golkar, Ketua Umum Golkar (Bahlil Lahadalia), harus kita pertimbangkan dengan baik. Demokratis, tetapi jangan buang-buang uang. Kalau sudah sekali memilih di DPRD kabupaten, DPRD provinsi, ya kenapa enggak langsung saja pilih gubernur dan bupatinya, selesai,” kata Prabowo.

”Sekali lagi saya sampaikan, keyakinan saya, politik demokrasi yang bercirikan persaingan. Begitu selesai bersaing, (semua) bersatu, kompak, gotong royong, kerja sama. Marilah kita melihat ke depan, jangan lihat ke belakang,” lanjutnya.

Dalam pidato sambutannya, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menilai bahwa saat ini sudah saatnya menata ulang desain sistem politik dan diselaraskan dengan semangat Undang-Undang Dasar 1945. ”Kita menganut sistem presidensial karena itu sistem kepartaian, sistem pemilu harus kompatibel dan mendukung sistem presidensial,” katanya.

Salah satu yang, menurut dia, harus ditata ulang terkait sistem multipartai yang harus dibuat sederhana, bukan ekstrem atau dengan jumlah partai politik yang banyak. Selain itu, yang perlu dikaji ulang adalah model pilkada. Sistem pilkada langsung oleh rakyat, menurut dia, perlu diubah menjadi dipilih oleh DPRD. Usulan serupa pernah disampaikan pula oleh Bahlil saat peringatan HUT Ke-60 Golkar.

Usulan-usulan penataan ulang itu pun didorongnya agar dibahas saat merumuskan rancangan undang-undang bidang politik. Rancangan regulasi itu diharapkannya sudah bisa dimulai dibahas tahun depan.

”RUU (rancangan undang-undang) ini harus melalui kajian yang mendalam. Tapi terus terang Bapak Presiden, sekalipun undang-undang itu sudah kaji baik, saya punya kekhawatiran. Jangan sampai undang-undang sudah jadi, sampai di MK, MK membuat yang lain. Bahkan bisa mengubah, bisa membuat norma baru lagi,” ujarnya. 

Saat ditemui seusai acara, Bahlil menegaskan kembali masukannya kepada Presiden Prabowo terkait perubahan sistem pilkada tersebut. Menurut dia, sistem yang dirancang harus mengedepankan pemilu yang tidak menghabiskan biaya besar.

”Kita ingin biayanya murah dengan kualitas yang baik. Kita ingin kader-kader partai yang mewakili partai di parlemen, itu adalah yang punya kualitas yang baik dengan biaya yang tidak terlalu besar,” katanya.

Menurut Bahlil, biaya politik yang besar itu berdampak pada terbatasnya ruang-ruang persaingan para kader karena biaya yang dikeluarkan sangat mahal. Hal tersebut, lanjutnya, penting menjadi perenungan sehingga dalam perumusan UU di bidang politik harus sesuai dengan karakter bangsa.

”Kalau biayanya terlalu besar, itu berdampak pada ruang di mana teman-teman yang punya kualitas tetapi belum mempunyai cukup biaya. Itu kemudian, mereka punya ruang tidak terlalu besar. Termasuk pada pemilihan bupati, gubernur, dan wali kota. Ini juga merupakan bagian yang menjadi perenungan,” ujarnya.

Selain soal penataan ulang sistem pemilu dan kepartaian, Bahlil dalam pidatonya kembali menyampaikan komitmen partainya untuk mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. Komitmen dukungan itu merupakan salah satu keputusan dari forum tertinggi di Golkar, yakni Musyawarah Nasional Golkar sehingga tidak mungkin komitmen itu berubah.

Ditambah lagi, menurut Bahlil, Golkar merasa nyaman bekerja sama dengan Presiden Prabowo. ”Kami merasa nyaman bekerja dengan Presiden. Kami tahu betul sesungguhnya Prabowo meski memimpin Gerindra, mungkin lebih paham Golkar daripada saya,” ujarnya.

Bahlil juga mengusulkan agar dibentuk koalisi permanen. Koalisi permanen dibutuhkan karena pemerintahan yang kuat membutuhkan stabilitas politik. ”Jangan koalisi on off, in out, di sana senang, di sini senang. Sudah harus punya prinsip kuat untuk meletakkan kerangka koalisi yang kuat,” katanya.