Presiden Prabowo Rapat Tertutup dengan Kepala Daerah, Selaraskan Kebijakan Pusat-Daerah

BOGOR, KOMPAS — Dua puluh hari jelang waktu pemungutan suara, Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat koordinasi nasional pemerintah pusat dan daerah. Pengarahan Presiden dilakukan tertutup dari media massa.

Wartawan hanya diperkenankan mengambil gambar saat Presiden Prabowo tiba di lokasi acara di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Kamis (7/11/2024). Saat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sebagai penyelenggara memberikan laporan kepada Presiden ataupun saat Presiden Prabowo memberikan salam serta menyapa hadirin, wartawan masih bisa mengambil gambar.

Namun, begitu Presiden hendak menyampaikan arahannya, petugas segera meminta wartawan, fotografer, dan videografer segera meninggalkan ruangan.

Sebelum rapat digelar tertutup, Presiden Prabowo sempat menyampaikan penghargaan kepada Mendagri karena penyelenggaraan acara ini.

”Saya sangat menghargai langkah ini karena ini bisa dikatakan adalah kesempatan pertama saya untuk bicara dengan seluruh pengambil keputusan di republik kita,” ujar Presiden Prabowo.

”Saya kira ini adalah suatu momen yang sangat bermanfaat, sangat strategis. Tapi juga ini sebetulnya sesuatu yang mungkin jarang kita lakukan, di mana hampir seluruh pengambil keputusan dari seluruh tingkatan yang menentukan arah kehidupan bangsa untuk sekian tahun ke depan (hadir bersama). Jadi, terima kasih kehadiran saudara-saudara,” lanjutnya.

Saat Presiden menyampaikan rasa syukurnya karena Indonesia mendapat karunia besar berupa wilayah luas, ratusan suku bangsa, kelompok etnis, budaya, latar belakang berbeda, tetapi tetap bertahan dalam berhimpun dalam suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia, para wartawan pun diminta meninggalkan ruangan.

Secara terpisah, pengajar Ilmu Politik Universitas Al-Azhar Jakarta, Ujang Komarudin, menilai, ketertutupan arahan Presiden ini akan menjadi pertanyaan publik. ”Publik jelas akan mempertanyakan ada apa,” ujarnya.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi tidak menjawab jelas mengenai alasan pengarahan Presiden dilakukan secara tertutup. Namun, dia membantah bila acara ini terkait dengan arahan tertentu dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).

”Tidak ada arahan sama sekali dari Presiden soal pilkada. Materi Presiden hari ini sama dengan arahan ketika rapat kabinet kemarin. Kan, kemarin rapat kabinet juga sebagian besarnya tertutup,” tuturnya.

Rapat koordinasi nasional yang bertema ”Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045” ini dihadiri 5.390 orang.

Selain para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih serta kepala daerah, hadir pula para komandan satuan teritorial TNI, baik TNI AD, TNI AL, dan TNI AU, kepala kepolisian daerah dan kepala kepolisian resor, kepala kejaksaan tinggi dan kepala kejaksaan negeri, DPRD, kepala BPS kabupaten/kota, kepala perwakilan Bank Indonesia di daerah, ketua KPU daerah dan Bawaslu daerah, serta kepala dinas pelayanan terpadu satu pintu.

Dalam laporannya, Tito menjelaskan, acara ini bertujuan mengoordinasikan dan mengharmoniskan kebijakan pemerintah pusat dan daerah serta instansi vertikal dalam mendukung program prioritas lima tahun ke depan.

Adapun acaranya adalah paparan panelis dalam empat sesi. Panel pertama terkait arahan politik, keamanan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, dan efisiensi anggaran pusat daerah sesuai peta jalan dan tujuan besar Presiden Prabowo-Wapres Gibran Rakabuming Raka, yakni asta cita.

Panel pertama ini menghadirkan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, dan Menko Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra.

Dalam sesi panel pertama yang diselenggarakan sebelum pembukaan dan arahan Presiden Prabowo, wartawan masih diperkenankan mendengarkan. Budi Gunawan mengingatkan supaya stabilitas bisa dijaga secara bersama.

”Kita semua memiliki tanggung jawab sama besar untuk memastikan stabilitas di wilayah masing-masing,” ujar Budi Gunawan.

Ia juga berpesan agar semua kepala daerah dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) bisa menjaga daerah tetap aman dan stabil. Dengan demikian, negara kuat dan masyarakat juga kuat.

Panel kedua terkait kebijakan nasional dan implementasi asta cita. Sebanyak lima pembicara hadir dalam sesi ini, yaitu Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.

Panel berikutnya terkait dengan program unggulan pemerintah pusat, seperti ketahanan pangan, ketahanan energi, dan makan bergizi gratis. Panel ini diisi oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi Rosan P Roslani, dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

Adapun panel keempat terkait pilkada serentak yang aman dan damai. Panelis yang akan membahas ini, antara lain, ialah Ketua KPU M Afifuddin, Kepala Polri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala BIN Herindra.

Tito pun menilai, rakornas dengan kehadiran para kepala daerah dan Forkompimda ini sangat strategis. Sebab, APBD yang dikelola daerah mencapai Rp 1.200 triliun. Jumlah ini terdiri dari Rp 900 triliun dana transfer daerah dan Rp 300 triliun APBD.