Presiden Prabowo: Tidak Ada Rencana ”Reshuffle”

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak ada rencana perombakan atau reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Presiden menilai para pembantunya di Kabinet Merah Putih telah bekerja keras dan masih bekerja dengan baik. Kalaupun ada kekurangan atau kesalahan dari menteri, hal itu dianggapnya sebagai hal yang biasa.

”Saya tidak ada rencana mau reshuffle, ya kan. Sementara saya menilai tim saya bekerja dengan baik. Dan kita buktikan minggu demi minggu hasil capaian yang kita lakukan,” ucap Presiden Prabowo seusai menghadiri acara International Conference on Infrastructure di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis (12/6/2025).

Setelah pernyataan itu, Presiden Prabowo pun berharap tidak ada lagi spekulasi di publik tentang reshuffle kabinet.

Presiden tak menampik, selama ini banyak kritik terhadap pemerintahan dan kinerja menterinya. Namun, dalam demokrasi, kritik itu dianggap sebagai hal yang biasa. ”Kritik biasa dan kita tidak bisa memuaskan semua orang. Tetapi, saya sebagai pengguna, sebagai user, merasa menteri-menteri saya bekerja dengan baik,” tambahnya.

Begitu pula jika ada pembantunya yang salah bicara, Presiden menilainya sebagai hal yang biasa. Yang jelas, ia melihat mereka telah bekerja keras. ”Mereka kerja keras, niat mereka baik, kita sudah kompak, kita punya tim yang baik,” ujarnya.

Prabowo sekaligus menegaskan, tak ada lagi menteri yang merasa sebagai ”orangnya siapa” atau merasa sebagai ”kader partai”.

”Kita enggak ada orangnya siapa, orangnya siapa, tidak ada. Kita menganut asas, falsafah, kesetiaan kepada kelompok dan partai berhenti pada saat kesetiaan kepada negara mulai,” ujar Prabowo.

Partai-partai politik pendukung pemerintahannya dinilai telah memberikan kader-kader terbaiknya. Karena itu, Prabowo pun menuntut kerja total dan, menurut dia, para menteri mampu memenuhinya.

Prabowo juga sempat mencontohkan hasil kerja timnya yang bisa dirasakan masyarakat kini. Salah satunya, dampak dari penghematan anggaran yang diterapkan semua menteri, pemerintah bisa menaikkan gaji hakim. Bahkan, gaji hakim yunior bisa naik hampir 280 persen.

Isu reshuffle kabinet muncul setelah pidato Presiden dalam momen Hari Lahir Pancasila, 2 Juni lalu. Dalam pidato itu, Prabowo menyebut akan menyingkirkan pihak-pihak yang tidak setia kepada undang-undang dan negara. Ancaman ini ditujukan kepada para pejabat korup dan melakukan penyelewengan. ”Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan,” kata Prabowo.

Isu tersebut kemudian menguat setelah sejumlah elite Partai Gerindra mengunjungi Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri di kediamannya di Jakarta. Momen pertemuan ini diunggah Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di akun media sosial Instagram @sufmi_dasco, Kamis (5/6/2025).

Menyikapi isu reshuffle itu, juru bicara PDI-P, Aryo Seno Bagoskoro, menyebut partainya menghormati hak prerogatif Presiden Prabowo jika ingin melakukan reshuffle. Presiden pasti memiliki sejumlah pertimbangan dan penilaian kepada para menteri di kabinetnya.

”Reshuffle adalah hak prerogatif Presiden. Kami memercayakan sepenuhnya tanggung jawab konstitusional itu kepada Presiden Prabowo. Saya kira ada banyak riset dan kajian dari lembaga publik yang independen untuk membantu penilaian Presiden terhadap kinerja para menteri ini,” ujarnya.

Di sisi lain, Aryo memandang isu terkait reshuffle ini mengemuka karena desakan publik terhadap para menteri untuk lebih serius membantu Presiden Prabowo dalam menjalankan pemerintahan. Oleh karena itu, pidato Presiden Prabowo dalam momen Hari Lahir Pancasila disambut dengan isu perombakan kabinet.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia pun menegaskan, reshuffle menteri merupakan hak prerogatif Presiden. ”Kalau kemudian Pak Prabowo ingin melibatkan partai politik, ya, tentu inisiatifnya dari Pak Presiden,” ujar Ahmad Doli.

Oleh karena itu, menurut dia, di internal Partai Golkar tidak pernah ada pembahasan terkait reshuffle. Kalaupun ada diskusi di internal, partai akan menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, yang menjabat pula sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, untuk memutuskan.

”Kami serahkan semuanya kepada ketua umum,” ujarnya.