Respons Isu ”Reshuffle” Kabinet, PDI-P: Publik Ingin Presiden ”Gaspol”

JAKARTA, KOMPAS — Isu reshuffle atau perombakan kabinet Presiden Prabowo Subianto kembali mengemuka. Tidak hanya pidato Presiden dalam momen Hari Lahir Pancasila, kunjungan elite Partai Gerindra ke kediaman Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P Megawati Soekarnoputri menjadi sorotan.

Melihat perkembangan isu tersebut, juru bicara PDI-P, Aryo Seno Bagoskoro, menyebut partainya menghormati hak prerogratif Presiden Prabowo jika ingin melakukan reshuffle. Presiden pasti memiliki sejumlah pertimbangan dan penilaian kepada para menteri di kabinetnya. 

”Soal reshuffle adalah hak prerogratif Presiden. Kami memercayakan sepenuhnya tanggung jawab konstitusional itu kepada Presiden Prabowo. Saya kira ada banyak riset dan kajian dari lembaga publik yang independen untuk membantu penilaian Presiden terhadap kinerja para menteri ini,” ujarnya.

Di sisi lain, Aryo memandang isu terkait reshuffle ini mengemuka karena desakan publik terhadap para menteri untuk lebih serius membantu Presiden Prabowo dalam menjalankan pemerintahan. Oleh karena itu, pidato Presiden Prabowo dalam momen Hari Lahir Pancasila disambut dengan isu perombakan kabinet.

Dalam pidato itu, Prabowo menyebut akan menyingkirkan pihak-pihak yang tidak setia kepada undang-undang dan negara. Ancaman ini ditujukan kepada para pejabat korup, dan melakukan penyelewengan.

”Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan,” kata Prabowo dalam upacara Hari Lahir Pancasila yang dilaksanakan di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (2/6/2025). 

Menurut Aryo, pidato tersebut menunjukkan Presiden Prabowo punya visi dan gagasan yang besar dan harus diikuti oleh para pendukung dan pembantunya dalam kabinet. Dia juga melihat keinginan publik untuk mendorong kinerja para menteri agar tidak setengah hati kepada Presiden.

”Publik pun ingin Presiden gaspol. Tidak tersendat dengan kinerja menteri yang setengah hati. Kalau Presiden punya visi dan gagasan besar, sebaiknya semua membantu beliau. Katakanlah dalam hal menumbuhkembangkan Pancasila, harus konsekuen dilakukan oleh seluruhnya,” kata Aryo.

Perbincangan terkait perombakan kabinet semakin hangat setelah sejumlah elite Partai Gerindra mengunjungi Ketua Umum PDI-P  Megawati Soekarnoputri di kediamannya, di Jakarta. Momen Pertemuan ini diunggah Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di akun media sosial instagram @sufmi_dasco, Kamis (5/6/2025).

Dalam unggahan tersebut, Megawati tampak didampingi putrinya, Puan Maharani, yang juga menjabat Ketua DPP PDI-P. Yasonna Laoly, ketua DPP PDI-P juga hadir dalam pertemuan itu. Dari pihak Gerindra, Dasco hadir bersama Prasetyo Hadi yang kini menjabat pula sebagai Menteri Sekretaris Negara.

Aryo menekankan, PDI-P hadir untuk negara dengan memberikan pandangan dalam konteks politik gagasan dan kebijakan, tetapi tidak dalam spektrum politik pragmatis dan transaksional. Sementara untuk tindakan evaluatif kabinet, ia kembali menyampaikan bahwa hal tersebut merupakan kewenangan sepenuhnya dari Presiden.

”Kami terus mendorong penggunaan prinsip meritokrasi dan keahlian. Tetapi, soal tindakan evaluatif, kewenangan tertingginya tentu pada Presiden,” kata Aryo.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia pun menegaskan, reshuffle menteri merupakan hak prerogatif Presiden. ”Kalau kemudian Pak Prabowo ingin melibatkan partai politik, ya, tentu inisiatifnya dari Pak Presiden,” ujar Ahmad Doli.

Oleh karena itu, menurut dia, di internal Golkar tidak pernah ada pembahasan terkait reshuffle. Kalaupun ada diskusi di internal, partai akan menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia yang menjabat pula sebagai Menteri ESDM, untuk memutuskan.

”Kami serahkan semuanya pada ketua umum,” ujarnya.

Pada Selasa (10/6/2025) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Prasetyo Hadi menepis isu reshuffle kabinet oleh Presiden.

”Masih banyak masalah, pekerjaan rumah, yang harus kita selesaikan. Jadi, kita lebih fokus menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi bersama-sama daripada sekadar membahas reshuffle. Memang juga itu tidak ada di dalam pemikiran kami untuk melakukan reshuffle,” ujar Prasetyo.

Dia juga membantah pertemuannya dengan Megawati membahas reshuffle. Ia pun menegaskan belum ada rencana PDI-P bergabung dalam koalisi partai politik koalisi pendukung pemerintah.

Prasetyo melanjutkan, dalam pertemuan di kediaman Megawati, Megawati menitipkan pesan kepada Prasetyo dan Dasco agar selalu menjaga Presiden Prabowo supaya mampu menjalankan pemerintahan dengan baik. Megawati pun berpesan agar para pihak saling mendukung satu sama lain serta menjaga kekompakan dan persatuan.