Presiden Resmikan 162 Satuan Baru di TNI, dari Kodam hingga Batalyon Teritori Pembangunan

NGAMPRAH, KOMPAS — Presiden Prabowo Subianto, Minggu (10/8/2025), meresmikan 162 satuan baru di lingkungan TNI. Peresmian satuan baru itu merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi TNI. Penambahan satuan, dari Komando Daerah Militer hingga Batalyon Teritorial Pembangunan, disebut dibutuhkan demi mewujudkan pertahanan yang sangat kuat.

Peresmian 162 satuan baru di tubuh TNI dilaksanakan saat Upacara Gelar Pasukan Operasional dan Kehormatan Militer di Pusat Pendidikan Komando Pasukan Khusus Batujajar, Bandung Barat, Jawa Barat. Presiden juga melantik dan mengukuhkan pimpinan satuan baru tersebut. Bukan hanya itu, Presiden juga melantik Jenderal Tandyo Budi sebagai Wakil Panglima TNI, posisi yang sudah 25 tahun kosong.

Satuan baru yang diresmikan Presiden terdiri dari 6 komando daerah militer, 14 komando daerah angkatan laut, 3 komando daerah angkatan udara, 1 komando operasi udara, dan 6 grup komando pasukan khusus. Selain itu, 20 brigade teritorial pembangunan, 1 brigade infanteri marinir, 1 resimen korps pasukan gerak cepat, serta 100 batalyon teritorial pembangunan. Ada pula 5 batalyon infanteri marinir serta 5 batalyon komando korps pasukan gerak cepat.

”Dengan mengucap bismillahirohmanirohim, pada pagi hari ini, hari Minggu tanggal 10 Agustus 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan enam komando daerah militer,” kata Presiden Prabowo.

Presiden lantas menyalakan sirene sebagai tanda peresmian 162 satuan baru di tubuh TNI. Kemudian disusul dengan dentuman meriam.

Hadir dalam upacara tersebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Ahmad Muzani, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani, dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Acara berlangsung secara terbuka dan disaksikan ribuan masyarakat sekitar.

Presiden menegaskan, bangsa Indonesia tidak suka perang dan ingin perdamaian. Namun, bangsa Indonesia pernah merasakan berbagai pengalaman pahit. Setiap kali Indonesia mau bangkit, ada pihak-pihak yang berupaya mengganggu. Begitu pula setiap kali pemerintah ingin menyejahterakan rakyat, sering kali diganggu. Kekayaan negeri dirampok, sesama rakyat Indonesia bahkan diadu domba.

Atas dasar itulah, Presiden berupaya memperkuat pertahanan negara. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk mempertahkan wilayah, kedaulatan, dan kekayaan Indonesia yang melimpah. Terlebih, keadaan dunia saat ini penuh ketidakpastian. Walaupun Indonesia tidak suka perang, perang terjadi di mana-mana, seperti di kawasan Eropa dan Timur Tengah.

”Kita melihat bagaimana bangsa yang lemah diperlakukan, orang tua, ibu-ibu, anak kecil dibantai dan tidak ada yang bisa menghentikan itu. Indonesia tidak mau memihak blok mana pun, tapi karena itu tidak ada pilihan lain Indonesia harus punya pertahanan yang sangat kuat,” ujarnya.

Salah satu strategi yang dilakukan Presiden untuk memperkuat pertahanan adalah menambah satuan baru di TNI. Penambahan itu pun telah dituangkan dalam Perpres No 84/2025.

Para prajurit yang ditunjuk untuk memimpin satuan baru TNI juga dilantik pada acara yang sama, antara lain 6 panglima kodam baru, 20 komandan brigade baru, dan 100 komandan batalyon teritorial pembangunan.

Presiden pun memerintahkan panglima, komandan, dan orang-orang yang telah dipilih sebagai pemimpin selalu berada di barisan terdepan untuk menjadi contoh. Mereka harus berada di tempat yang paling berbahaya dan tempat paling kritis. Tidak boleh ada komandan pasukan yang memimpin dari belakang.

”Saya titip saudara-saudara sekalian jaga pasukanmu sebaik-baiknya.Bina anak buahmu sebaik-baiknya, anak buahmu adalah bagaikan anak kandungmu sendiri. Pimpin dengan baik, jaga mereka dengan baik, latih mereka dengan baik, latih mereka dengan keras tapi tidak dengan kekejaman,” kata Presiden.

Kepada semua prajurit TNI, Prabowo juga mengingatkan bahwa mereka adalah tentara rakyat. Mereka lahir dari rakyat sehingga TNI merupakan anak kandung rakyat. TNI harus mengabdi untuk rakyat, membela rakyat, dan harus siap mati demi rakyat. Hubungan dengan rakyat juga harus berlangsung harmonis karena Indonesia memiliki pertahanan rakyat semesta.

Penambahan satuan baru di tubuh TNI itu sebenarnya masih menuai pro dan kontra. Ketua Badan Pengurus Centra Initiative Al Araf, misalnya, mengkritisi keputusan Presiden memperbesar organisasi TNI. Menurut dia, penambahan struktur organisasi TNI tidak sejalan dengan semangat reformasi dan UU TNI. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI disebutkan, organisasi dan gelar kekuatan TNI tidak boleh menduplikasi struktur administrasi pemerintahan sipil.

Aturan tersebut hadir karena struktur komando teritorial yang dibangun pada masa Orde Baru, mulai dari kodam sampai koramil, dianggap menduplikasi struktur administrasi pemerintahan sipil. Namun, menurut Al Araf, Presiden Prabowo malah menambah struktur TNI hingga menyerupai struktur administrasi pemerintahan sipil.

Penambahan struktur organisasi TNI itu, kata Al Araf, juga akan berdampak langsung pada penambahan beban negara. Padahal, saat ini, anggaran TNI sudah terbebani untuk kebutuhan belanja rutin yang mencapai 60-70 persen dari total anggaran.

Akibatnya, alokasi anggaran untuk penguatan alutsista dan kesejahteraan prajurit menjadi lebih sulit. Sebab, anggaran untuk belanja pegawai akan meningkat, termasuk pembangunan infrastruktur pendukung organisasi-organisasi baru tersebut.

Sementara di negara lain, pada umumnya mereka merasionalisasi struktur dan mengurangi pasukan yang tidak efektif. Negara lain juga lebih fokus meningkatkan teknologi pertahanan dan peningkatan kekuatan sumber daya manusia yang profesional.