Presiden: Swasembada Beras Harus Berlanjut ke Komoditas Pangan Lain dan Pakan

JAKARTA, KOMPAS – Indonesia telah mencapai swasembada beras untuk kebutuhan konsumsi pada 2025. Presiden Prabowo Subianto menilai capaian itu sebagai kemenangan penting bagi Indonesia. Ia juga meminta swasembada itu berlanjut ke komoditas-komoditas pangan lain, bahkan pakan ternak.

Presiden mengemukakan hal itu dalam acara Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Pangan yang digelar Kementerian Pertanian (Kementan) secara hibrida di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026). Kegiatan itu juga dihadiri Menteri Pertanian yang juga Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, kepala daerah, beberapa direksi perusahaan pangan milik negara, serta perwakilan asosiasi petani dan peternak.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, potensi produksi beras nasional pada 2025 sebesar 34,71 juta ton. Angka itu telah melampaui kebutuhan konsumsi beras nasional setahun yang sebanyak 31,19 juta ton. Dengan demikian, masih ada surplus sebanyak 3,52 juta ton.

Berkat surplus itu, Bapanas menyebutkan, stok beras nasional pada awal 2026 bisa mencapai 12,53 juta ton. Stok itu termasuk cadangan beras pemerintah (CBP) di Perum bulog sebanyak 3,25 juta ton. Sisanya tersebar di tingkat rumah tangga produsen dan konsumen, penggilingan, pedagang, serta hotel, restoran, dan katering.

Selain itu, sepanjang 2025, Indonesia tidak mengimpor beras untuk kebutuhan konsumsi masyarakat. Indonesia hanya mengimpor beras untuk keperluan industri khusus serta hotel, restoran, dan katering.

Merujuk pada Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), swasembada pangan tercapai jika produksi dalam negeri suatu negara untuk komoditas tertentu mencapai 90 persen atau lebih dari kebutuhan nasional. Adapun sisanya, yakni 10 persen, dapat dipenuhi melalui impor.

Prabowo mengatakan, semula, swasembada beras ditargetkan bisa terealisasi pada 2029 atau empat tahun. Namun, swasembada beras justru dapat direalisasikan lebih cepat, yakni pada 2025.

”Saya mencatat capaian ini sebagai kemenangan penting bagi bangsa Indonesia. Tidak ada bangsa yang merdeka kalau kebutuhan makan atau pangannya tidak tersedia. Tidak mungkin bangsa itu disebut merdeka kalau pangannya bergantung sepenuhnya kepada bangsa lain,” tuturnya.

Prabowo bahkan mengungkapkan, Indonesia pernah kesulitan mendapatkan beras dari negara lain pada saat pandemi Covid-19. Waktu itu, tidak ada negara produsen beras yang mau menjual beras kepada negara lain, termasuk Indonesia.

Namun, berkat hubungan baik dengan negara produsen beras lain, Indonesia berhasil mendapatkan beras. Kala itu, Presiden Joko Widodo berhasil melobi sejumlah kepala negara produsen beras.

”Covid-19 membuka mata karena menghadirkan peringatan bagi bangsa Indonesia. Jangan mau, jangan lengah, jangan tergantung bangsa lain, apalagi untuk makan dan juga bahan bakar minyak,” ungkap Prabowo.

Saya mencatat capaian ini sebagai kemenangan penting bagi bangsa Indonesia. Tidak mungkin bangsa itu disebut merdeka kalau pangannya bergantung sepenuhnya kepada bangsa lain.

Oleh karena itu, Presiden meminta agar swasembada beras berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Hal itu juga perlu dibarengi dengan swasembada komoditas pangan lain, seperti gula, garam, bawang putih, bahkan sejumlah komoditas di sektor peternakan.

Menteri Pertanian bahkan telah berjanji akan swasembada jagung pakan pada 2026. Target itu akan dibarengi dengan kebijakan menurunkan harga pakan guna mengurangi biaya tinggi di sektor peternakan nasional.

”Saya percaya, habis ini kita tidak akan bisa dihentikan. Swasembada beras sudah berhasil dicapai hanya dalam satu setahun. Selanjutnya adalah swasembada komoditas lain, termasuk energi, dan meningkatkan hilirisasi komoditas,” ujar Prabowo.

Berdasarkan keputusan rapat koordinasi di tingkat Kementerian Koordinator Bidang Pangan, pemerintah akan menghentikan impor beras untuk kebutuhan konsumsi dan industri pada 2026. Beras kebutuhan industri itu berupa beras pecah dan beras ketan pecah masing-masing dengan tingkat keutuhan kurang dari 15 persen.

Selain itu, pemerintah juga akan menutup keran impor jagung pakan dan gula konsumsi atau gula kristal putih pada tahun ini. Khusus gula, pemerintah hanya membuka impor gula mentah sebanyak 3,12 juta ton untuk bahan baku industri gula rafinasi. Selain itu, terdapat tambahan 508.360 ton gula mentah dan gula khusus yang dialokasikan melalui skema Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Kemudahan Bahan (KITE KB).

Dalam kesempatan itu, Amran optimistis bisa melanjutkan swasembada beras serta mewujudkan swasembada jagung pakan dan gula konsumsi pada 2026. Bahkan, Indonesia bisa mulai mengekspor beras pada tahun ini jika Bulog mampu menyerap gabah atau beras minimal setara dengan tahun 2025.

Ia juga menyampaikan permintaan Presiden kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk meningkatkan pengembangan benih padi yang memiliki produktivitas tinggi. BRIN diharapkan dapat menghasilkan benih padi dengan produktivitas sekitar 15 ton per hektar.

”Saat ini, ada benih padi yang masih dikembangkan BRIN di demplot dengan produktivitas 13,9 ton. BRIN juga pernah menghasilkan benih padi dengan produktivitas 9 ton per hektar. Benih itu sudah saya beli dan bagikan ke para petani,” kata Amran.

Sementara itu, BPS dan Kementan mengungkapkan, dalam setahun terakhir, kesejahteraan petani meningkat. Hal itu tecermin dari perubahan Nilai Tukar Petani (NTP) pada 2024-2025.

NTP merupakan salah satu indikator kesejahteraan petani yang menunjukkan daya beli produk pertanian terhadap barang dan jasa untuk produksi dan konsumsi rumah tangga. NTP di atas 100 menandakan surplus pendapatan petani, sementara di bawah 100 berarti defisit.

Pada 5 Januari 2026, BPS merilis rerata NTP nasional pada Januari-Desember 2025 sebesar 123,26 atau meningkat 3,04 persen dari periode yang sama pada 2024 yang sebesar 119,62. Sepanjang 2025, perubahan tertinggi terjadi pada NTP Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat, yakni 7,35 persen secara tahunan menjadi 160,07.

Kemudian, disusul NTP Subsektor Tanaman Hortikultura yang pada 2025 reratanya mencapai 124,68 atau tumbuh 5,92 persen secara tahunan. Adapun NTP Subsektor Tanaman Pangan menempati peringkat ketiga, yakni 110,92 atau meningkat tipis 0,42 persen secara tahunan.

Pada 5 Januari 2026, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menuturkan, kenaikan NTP didorong oleh indeks harga yang diterima petani (IT). IT tersebut tumbuh lebih tinggi dibandingkan indeks harga yang dibayar petani (IB).

”Kenaikan IT disebabkan oleh membaiknya harga jual sejumlah komoditas pertanian, terutama gabah, cabai rawit, dan kakao atau biji cokelat,” ucapnya dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta.

Kendati begitu, BPS juga mencatat, NTP Subsektor Peternakan tumbuh paling rendah dibandingkan keempat subsektor lain. Pada 2025, NTP Subsektor Peternakan tumbuh -0,97 persen secara tahunan. Dengan kata lain, rerata NTP Subsektor Peternakan itu turun dari 102,48 pada 2024 menjadi 101,49 pada 2025.

Swasembada pangan tidak hanya dimaknai semata sebagai kecukupan stok pangan, tetapi juga menjadi jalan menuju petani yang lebih sejahtera dan konsumen dapat mengakses pangan dengan harga terjangkau.

Amran mengemukakan, kenaikan NTP nasional pada 2025 mencerminkan meningkatnya daya beli petani. Hal itu seiring dengan membaiknya harga hasil pertanian serta terkendalinya biaya produksi dan konsumsi rumah tangga.

Gabah petani dibeli minimal sesuai harga pembelian pemerintah (HPP), yakni Rp 6.500 per kilogram. Regulasi pupuk bersubsidi disederhanakan dan diperkuat dengan penurunan harga eceran tertinggi (HET) pupuk tersebut sebesar 20 persen.

Selain itu, lanjut Amran, para oknum yang mempermainkan harga pupuk bersubsidi dan pangan pokok juga ditindak tegas demi menjaga stabilitas biaya produksi dan harga pangan. Misalnya, Kementan dan PT Pupuk Indonesia (Persero) telah mencabut izin usaha sekitar 2.300 pengecer dan distributor pupuk bersubsidi yang terbukti melanggar aturan.

Selain itu, para pelaku usaha minyak goreng juga telah diingatkan agar tidak menaikkan harga minyak goreng, terutama Minyakita. Beberapa di antaranya yang melanggar aturan telah menjadi tersangka dan dicabut izin usahanya.

”Swasembada pangan tidak hanya dimaknai semata sebagai kecukupan stok pangan, tetapi juga menjadi jalan menuju petani yang lebih sejahtera dan konsumen dapat mengakses pangan dengan harga terjangkau,” kata Amran.