Problem Beras Masih Belum Tuntas

JAKARTA, KOMPAS — Problem perberasan nasional masih belum tuntas. Problem itu bukan hanya perihal harga, melainkan juga tata niaga. Jika tak segera diselesaikan, problem perberasan akan semakin menantang kala paceklik beras datang dan menjadi sandungan pada tahun depan.

Berdasarkan data Panel Harga Pangan Badan Pangan Nasonal (Bapanas), sepanjang Januari 2025-21 September 2025, harga rerata nasional beras medium dan premium tertinggi di tingkat konsumen terjadi pada Agustus 2025. Kala itu, harga rerata nasional beras medium mencapai Rp 14.356 per kilogram (kg) dan beras premium Rp 16.196 per kg.

Per 21 September 2025, harga rerata nasional beras medium di tingkat konsumen telah turun 3,6 persen menjadi Rp 13.837 per kg. Begitu pula dengan beras premium, harga rerata nasionalnya turun 1,45 persen menjadi Rp 15.960 per kg.

Namun, harga rerata nasional beras medium dan premium itu masih di atas rerata nasional harga eceran tertinggi (HET). Bapanas mematok rerata nasional HET beras medium Rp 13,500 per kg dan beras premium Rp 14.900 per kg.

Pada musim tanam I padi, biasanya produksi padi dan beras turun. Di samping itu, harga gabah di tingkat petani akan naik, sehingga akan membuat harga beras naik lagi.

Praktisi dan pengamat perberasan, Hery Sugihartono, Minggu (21/9/2025), mengatakan, harga beras memang sudah mulai turun tipis. Ini berkat panen raya padi musim gadu di sejumlah daerah pada September 2025 dan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Namun, pemerintah tidak boleh lengah lantaran musim paceklik atau penurunan produksi beras bakal tiba. Ini mengingat musim tanam (MT) I padi di sebagian besar daerah sentra beras bakal berlangsung beragam pada Oktober 2025 hingga Februari 2026.

”Pada periode itu, biasanya produksi padi dan beras turun. Di samping itu, harga gabah di tingkat petani akan naik sehingga akan membuat harga beras naik lagi. Ini sudah menjadi pola tahunan,” ujarnya ketika dihubungi dari Jakarta.

Jumair, anggota Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Jawa Barat juga mengungkap kekhawatiran serupa. Ia bahkan memperkirakan adu serap gabah petani bakal terjadi dan produksi beras premium masih terbatas.

Menurut dia, penggilingan padi dan produsen beras membutuhkan gabah untuk memproduksi beras guna memenuhi kebutuhan pelanggan pada akhir dan awal tahun. Terbatasnya ketersediaan gabah seusai musim panen gadu akan memicu mereka menyerap gabah.

”Penggilingan padi bermodal besar pasti berani membeli gabah petani dengan harga tinggi. Sementara penggilingan padi kecil dan menengah pasti akan kalah bersaing,” kata Jumair.

Di samping itu, Jumair melanjutkan, terdapat sejumlah pekerjaan rumah pemerintah perihal tata niaga perberasan. Pertama, masih belum ada kejelasan kebijakan penghapusan klasifikasi beras medium dan premium menjadi beras reguler dan khusus, serta penetapan HET beras reguler dan khusus.

Kedua, pemerintah sudah menaikkan HET beras medium, tetapi tidak diikuti dengan kenaikan HET beras premium. Hal itu menyebabkan penggilingan padi dan produsen beras lebih cenderung banyak memproduksi beras medium ketimbang beras premium.

”Kami membutuhkan kepastian dalam berusaha. Selama kebijakan masih belum jelas, usaha perberasan pasti terhambat. Jika usaha terhambat, ujung-ujungnya, kami lagi yang ditekan,” kata Jumair.

Kompas mencatat, problem tata niaga perberasan nasional pada tahun ini dipicu oleh sejumlah kebijakan pemerintah. Hal itu bermula dari kebijakan pembelian gabah any quality (tanda standar mutu dan rafaksi) minimal sesuai harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) di tingkat petani Rp 6.500 per kg.

Kebijakan itu menyebabkan biaya produksi beras medium dan premium naik sehingga memicu maraknya beras oplosan yang menyalahi aturan. Kemudian, muncullah kebijakan lain, seperti penindakan beras oplosan yang menyalahi aturan dan pengawasan potensi penimbunan beras.

Lantaran melihat harga GKP di Jawa Tengah lebih tinggi, para pedagang perantara menjual GKP itu ke Jawa Tengah dengan harga tinggi juga.

Selain itu, muncul juga wacana penghapusan klasifikasi beras medium dan premium menjadi beras reguler dan khusus. Hal itu bakal dibarengi dengan penetapan HET beras reguler dan khusus. Wacana itu belum tuntas terjawab, pemerintah sudah menaikkan HET beras medium tanpa diikuti kenaikan HET beras premium.

Ketidakpastian kebijakan perberasan baru itu tentu saja berpotensi menyebabkan produsen beras mengurangi atau bahkan tidak memproduksi beras premium. Bisa jadi sembari tetap memproduksi beras medium, mereka mengalihkan produksi beras premium menjadi beras fortifikasi (Kompas, 11/9/2025).

Hal itulah yang menyebabkan beras premium sulit didapatkan, terutama di jaringan ritel modern. Yang banyak tersedia justru beras fortifikasi yang tergolong sebagai beras khusus yang harganya di atas beras premium.

Kondisi itu membuat pemerintah melalui Perum Bulog mengguyur toko-toko ritel modern dengan beras SPHP. Target penyaluran beras SPHP di jaringan ritel modern tersebut sebanyak 800.000 ton hingga akhir 2025.

Pekan lalu, Kepala Departemen Riset dan Pengembangan PT Food Station Tjipinang Jaya Yanee Lasahido menuturkan, beras medium lebih dominan di pasar ketimbang beras premium. Ini terkait dengan kondisi para penggilingan padi dan produsen beras yang sudah tidak memungkinkan lagi memproduksi beras premium karena biaya produksinya tinggi.

Di sisi lain, rantai pasok niaga gabah, khususnya antarpulau, masih panjang. Ini dapat membuat harga gabah dari satu daerah ke daerah lain naik sehingga berpengaruh terhadap kenaikan harga beras.

Ia mencontohkan, dalam sepekan terakhir, harga GKP di sejumlah daerah di Jawa Tengah Rp 7.400-Rp 7.500 per kg. Sementara, harga GKP di Lampung di kisaran Rp 6.500-Rp 7.000 per kg. Namun, lantaran melihat harga GKP di Jawa Tengah lebih tinggi, para pedagang perantara menjual GKP itu ke Jawa Tengah dengan harga tinggi juga.

”Inilah yang membuat harga beras masih tinggi. Yang untung lebih banyak justru para pedagang perantara itu,” katanya dalam webinar ”Membenahi Pangan, dari Praktik Oplos hingga Mengoptimalkan Konsumsi Nonberas” yang digelar Forum Jurnalis Pertanian di Jakarta.

Sementara itu, Bapanas telah mengingatkan seluruh pemangku kepentingan pangan mewaspadai dinamika ketersediaan dan harga beras menjelang menjelang akhir 2025 hingga awal 2026. Dalam periode itu, Bapanas dan Bulog berkomitmen untuk memanajemen cadangan beras pemerintah (CBP) dengan baik.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan, produksi beras sepanjang Januari-September 2025 diperkirakan sebesar 28,22 juta ton. Volume produksi itu meningkat 3,18 juta ton atau 12,7 persen dibandingkan periode yang sama 2024.

Dengan konsumsi beras nasional pada Januari-September 2025 yang mencapai 23,21 juta ton, neraca produksi dan konsumsi beras nasional surplus 5,01 juta ton. Surplus itu meningkat 3,13 juta ton dibandingkan periode yang sama 2024.

”Ini tentu capaian positif yang harus disyukuri. Namun, kita juga tidak boleh lengah, sebab memasuki November 2025 hingga Januari 2026, produksi padi secara historis biasanya turun. Sementara rata-rata konsumsi bulanan mencapai 2,5 juta ton. Di titik inilah kita harus hati-hati menjaga ketersediaan dan stabilitas harga beras di pasar,” katanya.

Oleh karena itu, lanjut Arief, Bapanas dan Bulog tetap berkomitmen memanajemen CBP untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras. CBP—yang per 18 September 2025 sebanyak 3,8 juta ton—itu akan digunakan untuk melanjutkan bantuan beras bagi 18,3 juta keluarga berpenghasilan rendah dan penyaluran beras SPHP.

Bapanas juga berharap kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, Bulog, dan pelaku usaha perberasan meningkatkan koordinasi. Kunci utamanya adalah memantau data pasokan dan harga beras dengan cermat dan memastikan distribusi beras berjalan lancar.

”Dan bila diperlukan, intervensi pasar beras atau menyerap gabah petani dapat dilakukan. Dengan begitu, keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen bisa terjaga,” ujarnya.

Hingga akhir tahun ini, pemerintah bakal menggulirkan 1,5 juta ton beras SPHP untuk menurunkan harga beras. Sebanyak 800.000 ton di antaranya bakal disalurkan melalui jaringan ritel modern.

Selain itu, pemerintah juga melanjutkan penyaluran beras bagi 18,3 juta keluarga berpenghasilan rendah pada Oktober-November 2025. Sebelumnya, penyaluran bantuan beras itu telah digulirkan pada Juni-Juli 2025.

Adapun perihal penghapusan klasifikasi beras medium dan premium, Arief menyebut, Bapanas memang mendapatkan penugasan untuk memformulasi ulang kelas-kelas mutu beras dan harga batas atas beras. Nanti, mutu dan harga beras itu akan berada di antara beras medium dan premium.

Selain itu, harga beras di daerah sentra produksi dengan di Indonesia bagian tengah dan timur akan dibedakan. Saat ini, rencana kebijakan itu tengah dimatangkan bersama pemangku kepentingan yang lain.

”Setelah kebijakan itu matang dan ditetapkan, kami akan memberikan waktu transisi implementasinya,” katanya.