(Problem) Gunungan Beras Bulog

Cadangan beras pemerintah di Perum Bulog semakin menggunung. Ini baik bagi ketahanan pangan nasional. Namun, di balik ”menggendutnya” gudang-gudang beras Bulog, ada sejumlah problem yang perlu dimitigasi dan diatasi.

Per 13 Mei 2025, cadangan beras pemerintah (CBP) di Bulog tembus 3,7 juta ton. Dari jumlah itu, sebanyak 2,02 juta ton merupakan hasil serapan gabah/beras dari dalam negeri, sedangkan sisanya berupa beras impor tahun 2024.

Kementerian Pertanian (Kementan) menyebut CBP itu tertinggi dalam 58 tahun terakhir atau sejak Bulog berdiri pada 1967. CBP itu juga melampaui capaian stok beras pemerintah yang sebanyak 3,007 juta ton kala RI mencapai swasembada pangan di era Presiden Soeharto.

Hingga akhir 2025, CBP itu diperkirakan akan terus bertambah lantaran ada potensi peningkatan produksi beras nasional sekitar 32 juta ton hingga 34,6 juta ton. Selain itu, realisasi serapan gabah/beras Bulog dari dalam negeri itu masih di bawah target pemerintah, yakni 3 juta ton.

Setidaknya ada empat faktor yang membuat Bulog mampu menyerap gabah/beras dari dalam negeri sebanyak itu. Pertama, pemerintah mengeluarkan kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) di tingkat petani tanpa rafaksi dan any quality (tanpa standar kualitas khusus) minimal Rp 6.500 per kilogram.

Kebijakan itu diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran CBP. Pemerintah juga menerapkan kebijakan itu tidak hanya kepada Bulog, tetapi juga semua pelaku usaha penggilingan padi.

Kedua, peningkatan produksi beras berkat percepatan tanam padi, cetak sawah baru, dan optimalisasi lahan pertanian. Sejumlah program yang digulirkan Kementan itu juga ditopang kondisi cuaca normal serta penambahan dan pendistribusian tepat waktu pupuk subsidi.

Ketiga, modal Bulog menyerap gabah/beras diperkuat dengan tambahan bantuan dana melalui mekanisme Operator Investasi Pemerintah (OIP) sebesar Rp 16,5 triliun. Keempat, kemitraan Bulog dengan Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) diperkuat melalui nota kesepahaman pembelian gabah kering giling dan beras.

Kisah sukses gunungan beras Bulog itu juga bukan tanpa masalah.

Kisah sukses gunungan beras Bulog itu juga bukan tanpa masalah. Di kala gudang-gudang Bulog di sejumlah daerah di Indonesia mulai ”menggendut”, Bulog harus menyediakan gudang-gudang tambahan untuk menyimpan beras.

Pemerintah berencana membangun 25.000 gudang improvisasi atau darurat untuk menampung serapan gabah/beras Bulog. Untuk sementara ini, Bulog telah meminjam dan menyewa gudang dengan total kapasitas 1,1 juta ton.

Gudang-gudang itu antara lain milik badan usaha milik negara, seperti Bhanda Ghara Reksa dan ID Food; serta milik pengusaha penggilingan padi. Selain itu, Bulog juga menggunakan sejumlah gudang TNI dengan skema pinjam pakai. Dengan begitu, total kapasitas gudang-gudang Bulog saat ini sebesar 4,93 juta ton.

Selain pergudangan, setidaknya masih ada dua problem utama Bulog. Pertama, pembelian gabah any quality dari petani berpotensi memunculkan risiko kerugian Bulog. Ini mengingat modal Bulog menyerap gabah berasal dari dana OIP. Penggunaan dana OIP tersebut menuntut imbal hasil dan laporan pertanggungjawaban.

Bulog akan relatif beruntung jika kualitas gabah yang diserap masih dalam kategori bisa ”diselamatkan”. Kendati begitu, tetap ada tambahan biaya pengolahan gabah tersebut agar menjadi beras yang masih layak dikonsumsi.

Namun, bagaimana jika gabah yang diserap itu dalam kategori rusak? Bagaimana jika gabah itu hanya dapat diolah menjadi beras yang tidak layak konsumsi atau bahkan tidak layak bisa diolah menjadi beras?

Kedua, problem penyaluran CBP di Bulog. Selama ini, kanal penyaluran CBP di Bulog berupa bantuan beras bagi keluarga berpenghasilan rendah dan daerah yang dilanda bencana, serta operasi pasar melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.

Bulog juga memiliki stok beras komersial yang sewaktu-waktu dapat dijual secara luring dan daring di berbagai lini distribusi Bulog. Namun, pemerintah dan Bulog perlu memperbesar kanal distribusi beras Bulog agar mutu beras Bulog tetap terjaga baik.

Pada April 2025, sempat mencuat sekitar 300.000 ton beras Bulog terindikasi turun mutu. Jika dikalkulasikan dengan harga beras Rp 12.000 per kg, nilai kerugiannya bisa mencapai Rp 3,6 triliun. Namun, Bulog menyatakan kondisi beras itu masih baik meski sudah enam bulan disimpan di gudang.

Pada 2019, kanal distribusi beras Bulog juga pernah buntu. Waktu itu, mekanisme bantuan sosial beras secara langsung diubah pemerintah menjadi bantuan pangan nontunai. Akibatnya, CBP menumpuk di gudang Bulog (Kompas, 15/2/2019).

Tahun ini, pemerintah menggulirkan wacana ekspor sebagai salah satu opsi memperlebar kanal distribusi beras Bulog. Opsi tersebut harus diikuti dengan sejumlah pertimbangan, terutama terkait neraca produksi-konsumsi beras di dalam negeri dan harga beras di pasar internasional.

Problemnya justru di harga beras di mana harga beras di Bulog lebih mahal ketimbang harga beras internasional.

Apabila produksi beras nasional terus bertambah dari tahun ke tahun, ekspor beras tidak akan menimbulkan persoalan. Problemnya justru di harga beras di mana harga beras di Bulog lebih mahal ketimbang harga beras internasional.

Pada April 2025, misalnya, rerata harga beras Thailand dan Vietnam dengan kadar pecah 5 persen masing-masing 415 dollar AS per ton atau sekitar Rp 6.847 per kg dan 377,8 dollar AS per ton atau Rp 6.234 per kg. Harga beras kedua negera itu sangat jauh lebih murah dibandingkan harga beras di Bulog Rp 12.000 per kg.

Apakah pemerintah melalui Bulog akan mengekspor beras dengan harga setinggi itu? Sudah pasti beras Indonesia akan kalah bersaing dengan beras Thailand, Vietnam, Myanmar, Kamboja, India, dan Pakistan. Apalagi, saat ini, India tengah mengobral harga berasnya sehingga menekan harga beras Thailand yang selama ini menjadi rujukan pelaku pasar beras dunia.

Ingat, euforia atas peningkatan produksi beras dan menggunungnya CBP boleh-boleh saja. Namun, sejumlah problem yang menyertai gunungan beras Bulog juga perlu dimitigasi atau dicarikan solusi.

Jangan sampai beras Bulog menjadi turun mutu dan diafkir. Jangan sampai pula beras turun mutu itu disalurkan sebagai bantuan beras bagi keluarga berpenghasilan rendah.