Produksi Freeport Bakal Turun 35 Persen Imbas Longsor Tambang Bawah Tanah

JAKARTA, KOMPAS — Insiden terjangan lumpur dalam jumlah besar di tambang bawah tanah Grasberg Block Cave PT Freeport Indonesia diperkirakan akan berdampak pada produksi dan penjualan hasil tambang perusahaan itu. Penurunan produksi bisa mencapai 35 persen.

Freeport-McMoran, pemilik 49 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI), mengungkapkan, terjangan lumpur pada Senin (8/9/2025) di Grasberg Block Cave, kawasan Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, terjadi akibat aliran material basah sekitar 800.000 metrik ton secara tiba-tiba di lorong tambang. Tujuh pekerja terjebak dan dua di antaranya ditemukan tewas pada 20 September 2025.

Ketua Dewan Direksi Freeport-McMoran Richard C Adkerson serta Presiden dan Chief Executive Officer Kathleen Quirk, dalam keterangan pers yang dikutip pada Senin (29/9/2025), menyampaikan bela sungkawa atas jatuhnys korban dalam insiden tersebut. Mereka juga menyampaikan bahwa aktivitas operasi penambangan di distrik mineral Grasberg sempat dihentikan sementara.

”PTFI telah memulai investigasi untuk mengidentifikasi penyebab insiden ini, yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah operasi penambangan PTFI selama beberapa dekade. Tim investigasi yang terdiri dari para ahli eksternal akan menganalisis akar penyebab dan memberikan rekomendasi untuk mencegah kejadian serupa terulang di masa mendatang,” tutur mereka.

PTFI memperkirakan investigasi akan selesai pada akhir tahun 2025. Secara paralel, PTFI akan menyelesaikan penilaian kerusakan pada peralatan bergerak, infrastruktur rel kereta api, saluran bijih tambang, sistem kelistrikan, sistem komunikasi, dan infrastruktur pendukung.

Penilaian awal juga menunjukkan kejadian tersebut mengakibatkan penundaan produksi yang signifikan dalam waktu dekat, yakni pada triwulan IV-2025 dan baru akan pulih perlahan selama 2026. Operasional baru diperkirakan kembali normal pada 2027.

Pemulihan Grasberg Block Cave (GBC) setelah insiden diikuti penghentian operasional di lubang tambang bawah tanah lain, yaitu Deep Mill Level Zone (DMLZ), Deep Ore Zone (DOZ), dan Big Gossan. Namun, tambang Big Gossan dan DMLZ yang tidak terdampak disebut dapat kembali beroperasi pada pertengahan triwulan IV-2025.

Penjualan tembaga dan emas PTFI pada triwulan IV-2025 pun tidak akan signifikan. Perkiraan penjualan sebesar 445 juta pon atau 202 juta kg tembaga dan 345.000 ons atau 9.780 kg emas pada triwulan akhir diprediksi bakal menyusut.

Dalam skenario produksi secara bertahap di GBC, produksi PTFI pada tahun depan berpotensi turun sekitar 35 persen dari estimasi sebelum insiden, yakni sekitar 1,7 miliar pon atau 771 juta tembaga dan dan 1,6 juta ons atau sekitar 450.000 kg emas. Namun, estimasi tersebut bisa berubah bergantung banyak faktor.

Blok tambang GBC, yang berada sekitar 300 meter di bawah tambang terbuka Grasberg, memiliki potensi cadangan mineral terbesar. Tambang GBC memiliki cadangan mineral mencapai 963 juta metrik ton bijih dengan kadar tembaga 0,96 persen dan kadar emas mencapai 0,72 gram per ton emas (Kompas.id, 19/8/2020).

Blok GBC mewakili 50 persen dari estimasi cadangan terbukti dan terduga PTFI per 31 Desember 2024 serta sekitar 70 persen dari proyeksi produksi tembaga dan emas PTFI hingga tahun 2029.

Secara menyeluruh, PFTI mencatat, kontribusi mereka ke pendapatan negara rata-rata sebesar 4 miliar dollar AS atau hampir Rp 80 triliun per tahun. PTFI juga menyediakan lapangan kerja bagi 30.000 orang, pendapatan daerah lebih dari Rp 10 triliun per tahun, sampai program pengembangan masyarakat hampir Rp 2 triliun per tahun.

Peneliti Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep), Akmaluddin Rachim, menilai, dampak penghentian dan operasional tambang PTFI pasti akan memengaruhi penerimaan negara dari sektor tambang.

”Agar pendapatan negara tidak begitu jauh berkurang akibat dampak yang ditimbulkan longsor di PTFI, perlu percepatan penanganan atau penyelesaian terhadap wilayah/area yang longsor agar kerugian produksi yang terhenti bisa dikurangi,” katanya.

Hal penting yang perlu dikerjakan setelah kejadian tersebut, menurut dia, adalah investigasi serius penyebab longsor yang memakan korban jiwa. Prinsip-prinsip pertambangan yang bertanggung jawab juga perlu dipastikan oleh pemerintah daerah dan pusat.

Hal ini mengingat Pemerintah Indonesia memiliki 51 persen saham PTFI. Pemerintah juga tengah mengupayakan penambahan kepemilikan saham mereka di perusahaan tersebut.

”Pemerintah Indonesia perlu menekan PTFI agar meningkatkan keselamatan kerja demi membela kepentingan pekerja dan masyarakat dalam proses tersebut. Dalam perpanjangan izin operasi produksi Freeport nanti juga perlu dipertimbangkan penambahan klausul terkait dengan keselamatan kerja dan aspek lingkungan, selain tambahan saham,” tuturnya.

Dalam hal peningkatan dominasi kepemilikan PTFI oleh pemerintah, Akmaluddin mendukung hal ini untuk memastikan penguasaan negara terhadap sumber daya alam lebih besar. Ia juga mendukung kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya bagi masyarakat Papua.

Namun, ia menilai, Indonesia masih terkesan ”takut” kepada Freeport-McMoran sehingga masih terus memberikan perpanjang kegiatan operasi produksinya, sebagai dorongan agar Indonesia dapat meningkatkan kepemilikan saham di PTFI.

”Bukankah pembahasannya harus dilakukan paling lambat setahun sebelum berakhir, baru dibahas perpanjangannya. Dari sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya terkesan Freeport belum butuh untuk dibahas terkait perpanjangan tersebut,” ujarnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia kepada wartawan di Jakarta, Jumat (26/9/2025), menyampaikan, pemerintah berencana memperpanjang kontrak izin tambang PT Freeport Indonesia selama 20 tahun hingga 2061. Perpanjangan ini melampaui kontrak izin usaha pertambangan khusus (IUPK) operasi produksi Freeport saat ini sampai dengan 2041.

Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menyampaikan, IUPK operasi produksi dapat diperpanjang ketika memenuhi sejumlah kriteria.

Penawaran perpanjangan izin operasional, menurut Bahlil, dilakukan karena proses eksplorasi hingga produksi tambang bawah tanah membutuhkan waktu lebih panjang daripada tambang terbuka. Setelah eksplorasi dimulai pada 2004, kegiatan produksi baru dilakukan di sekitar 2020. Sementara itu, puncak produksi baru terjadi pada 2035.

”Kalau (izin Freeport) ini tidak segera kita perpanjang, maka puncak produksi daripada Freeport adalah 2035. Begitu 2035, dia akan menurun,” kata Bahlil.

Oleh karena, itu perpanjangan kontrak dibutuhkan. Penawaran ini juga jadi bahan negosiasi untuk Freeport-McMoran melakukan divestasi saham ke Pemerintah Indonesia. Bahlil menyampaikan, Indonesia meminta divestasi tambahan hingga 12 persen.

”Rencananya mungkin di awal Oktober kami akan melakukan (negosiasi) final dengan pihak Freeport,” kata Bahlil.