Program 3 Juta Rumah: BI Beri Insentif Rp 80 Triliun, Danantara Cari Tambahan Likuiditas

JAKARTA, KOMPAS – Program pembangunan 3 juta rumah pemerintah memperoleh tambahan dana dari Bank Indonesia senilai Rp 80 triliun melalui kebijakan insentif likuiditas makroprudensial. Selain itu, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara turut berkomitmen untuk mendukung tambahan likuiditas program tersebut.

Hal ini disepakati dalam pertemuan terbatas antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Pandu Sjahrir selaku perwakilan dari Danantara, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, serta Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun. Pertemuan yang berlangsung sekitar 1,5 jam ini berlangsung di Gedung Thamrin BI, Jakarta, Selasa (11/2/2025).

Menurut Perry, sebagai bentuk dukungan terhadap program prioritas pemerintah dalam Astacita, BI akan memberikan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) kepada seluruh bank penyalur kredit ke sektor perumahan. Insentif tersebut secara bertahap akan diberikan hingga sebesar Rp 80 triliun.

”Kami menyediakan, sekarang adalah Rp 23,19 triliun. Dari hasil diskusi tadi, kami akan naikkan secara bertahap menjadi Rp 80 triliun untuk mendukung program perumahan ini. Jadi, ini bentuk konkret (dukungan) dari Bank Indonesia,” katanya dalam konferensi pers pada Selasa malam.

KLM merupakan pelonggaran pemenuhan giro wajib minimum (GWM) bagi bank yang menyalurkan kredit ke sektor-sektor tertentu. Dengan pelonggaran tersebut, bank-bank yang menyalurkan kredit sesuai dengan ketentuan akan menerima likuiditas tambahan.

Perry mengatakan, perumahan menjadi salah satu sektor penting yang dapat berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Selain itu, kemajuan sektor perumahan juga dapat mendorong pertumbuhan sektor-sektor lain atau efek berganda.

Misbakhun menambahkan, KLM merupakan kebijakan BI untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan menjaga stabilitas perekonomian. Hal ini telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan (P2SK).

”Peran pertumbuhan inilah yang akan digunakan BI dalam membantu program ini, yaitu program perumahan,” ujarnya.

Dalam hal ini, Misbakhun akan memberikan dukungan politik terhadap upaya BI mendukung program prioritas pemerintah sesuai dengan perannya dengan memberikan tambahan likuiditas. Dengan demikian, dukungan terhadap sektor perumahan tersebut pada gilirannya diharapkan dapat mendorong target pertumbuhan ekonomi 8 persen di masa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Di sisi lain, Pandu menambahkan, Danantara turut mendukung program pembangunan 3 juta rumah dengan mencari tambahan likuiditas. Langkah tersebut antara lain ditempuh melalui penawaran umum awal (bookbuiding) di pasar.

”Jadi, memang bookbuilding ini adalah suatu proses di mana kita mengumpulkan interest dan juga masukan-masukan dari pasar. Jadi, ini yang sekarang kita sedang jalankan,” ujarnya.

Semangatnya satu, bagaimana kami sebagai Menteri Perumahan menjalankan arahan Presiden Prabowo untuk membangun dan merenovasi rumah 3 juta rumah setahun. Nah, dalam konteks likuiditas, dengan keadaan yang ada, bagaimana sinergi antara pemerintah dan moneter.

Maruarar menyebut, pihaknya telah beberapa kali berdiskusi dengan Gubernur BI terkait isu perumahan, seperti ketersediaan lahan, likuiditas, subsidi tepat sasaran, serta kualitas perumahan. Dalam diskusi kali ini, pembahasan mengenai program 3 juta rumah turut melibatkan berbagai pihak, yakni bank-bank BUMN, Danantara, serta DPR.

Hasil Survei Sosial Ekonomi (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 menunjukkan, terjadi kesenjangan antara perumahan dan jumlah yang dibutuhkan oleh masyarakat (backlog) sebesar 9,9 juta unit. Di sisi lain, terdapat sekitar 26 juta rumah masuk dalam kategori rumah tidak layak huni.

”Semangatnya satu, bagaimana kami sebagai Menteri Perumahan menjalankan arahan Presiden Prabowo untuk membangun dan merenovasi rumah 3 juta rumah setahun. Nah, dalam konteks likuiditas, dengan keadaan yang ada, bagaimana sinergi antara pemerintah dan moneter,” ujar Maruarar.

Pada 2025, Maruarar melanjutkan, pemerintah mampu membangun 220.000 unit rumah subsidi dengan mengandalkan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan perbankan senilai Rp 38 triliun. Asumsinya, rata-rata harga rumah subsidi sebesar Rp 170 juta per unit.

Berdasarkan asumsi itu, insentif likuiditas dari BI sebesar Rp 80 triliun akan menambah jumlah rumah subsidi lebih dari 440.000 unit atau dua kali lipat dari pembiayaan APBN dan perbankan. Dengan demikian, pembangunan rumah subsidi dalam setahun dapat menembus 660.000 unit dalam setahun.

”Kita bisa membuat rumah subsidi bagi rakyat. Pada tahun ini, (pembangunannya) bisa meningkat luar biasa,” kata Maruarar.

Sebagai perbandingan, pembiayaan APBN untuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) mencapai rekor tertinggi hingga 260.000 unit rumah subsidi dalam setahun. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat, capaian tersebut terjadi pada 2018.

Sementara itu, Erick mengatakan, seluruh BUMN senantiasa akan terus mendukung program-program pemerintah, termasuk program pembangunan 3 juta rumah. Komitmen tersebut turut membutuhkan dukungan lintas sektor, sebagaimana dilakukan oleh BI.

”Dengan catatan, karena ini masif, 3 juta (rumah), kami mengharapkan juga peran dari bank-bank swasta untuk mendukung program-program ini. Jadi, kami tidak sendirian saja, karena ini program yang masif, sehingga harus didukung untuk kepentingan tadi rakyat Indonesia yang hari ini sangat membutuhkan perumahan di banyak sektor. Kita lihat backlog-nya sendiri sudah terlalu banyak,” tuturnya.

Erick menegaskan, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) siap melaksanakan tugas dalam rangka mewujudkan pembangunan 3 juta rumah, seperti PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dengan pangsa pasar pembiayaan perumahan sebesar 80 persen. Selain itu, Himbara lainnya, seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk atau BSI, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, serta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI turut berpartisipasi.