Program 3 Juta Rumah Butuh Basis Data

JAKARTA, KOMPAS — Program penyediaan 3 juta rumah per tahun yang diusung pemerintah membutuhkan basis data riil terkait kebutuhan rumah hingga pemetaan lokasi hunian. Peruntukan program rumah perlu dipastikan tepat sasaran dan berkualitas.

Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2023 yang dirilis Badan Pusat Statistik menunjukkan kekurangan kepemilikan rumah di Indonesia mencapai 9,9 juta rumah tangga, sedangkan rumah tangga yang tidak punya akses hunian layak sebanyak 26,9 juta rumah tangga.

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menegaskan, pemerintah daerah (pemda) bersama para pengembang wajib memiliki data perumahan, meliputi rumah masyarakat (swadaya) maupun rumah yang dibangun di daerah. Data rumah diperlukan sebagai landasan penyusunan program dan kebijakan untuk target penyediaan 3 juta rumah per tahun.

Tugas Kementerian PKP adalah menyukseskan program 3 juta rumah per tahun sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Target pembangunan rumah itu meliputi 2 juta rumah di perdesaan, dan 1 juta rumah di perkotaan. Identifikasi terkait kondisi rumah rakyat di daerah, imbuhnya, merupakan bagian dari upaya pemerintah melakukan pemetaan dan pendataan hunian rakyat. 

”Data rumah yang dimiliki pemda tentu akan dapat digunakan untuk berbagai penyusunan program perumahan. Kami juga mengajak pengembang di daerah untuk lebih semangat membangun rumah rakyat,” ujar Fahri, dalam keterangan pers, Senin (18/11/2024).

Fahri menggelar pertemuan dengan Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Hasanuddin serta para pengembang perumahan di Provinsi NTB, Minggu (17/11/2024) malam.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menggulirkan tiga aspek utama untuk mendorong harga rumah turun dan akses rumah terjangkau lebih luas bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Aspek itu ialah harga tanah terjangkau melalui hibah lahan, pemanfaatan tanah sitaan koruptor dan lahan pemerintah/BUMN dan swasta yang tidak produktif; efisiensi belanja melalui sistem belanja terpusat (central purchasing) dalam pembelian material perumahan, serta insentif atau pemangkasan pajak.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengemukakan, upaya mencapai program 3 juta rumah harus diawali dengan pembenahan dan pemutakhiran data riil kebutuhan riil. Data itu mencakup antara lain masyarakat berpenghasilan rendah yang butuh rumah berbasis nama dan alamat (by name by address), serta pemetaan lokasi kebutuhan hunian.

”Pembenahan dan pemutakhiran data perlu dibereskan dalam jangka pendek. Apabila data tidak akurat, efektivitas program 3 juta rumah dikhawatirkan rendah,” kata Faisal, saat dihubungi, Senin (18/11/2024).

Pemutakhiran dan pendataan tersebut dinilai bisa dilakukan paralel dengan pemanfaatan data hasil survei BPS pada 2023. Data BPS bisa digunakan sebagai basis awal, dan selanjutnya perlu didukung pemda untuk melakukan inventarisasi data. Namun, data pemda tetap perlu dicek ulang mengingat kemampuan dan kapasitas pemda yang beragam dalam pendataan.

”Pendataan perlu jadi prioritas jangka pendek. Tetap perlu ada cross-check karena pemda bervariasi dalam aspek kemampuan. Ada pemda yang governance dan pendataannya bagus, tetapi ada juga yang tidak bagus sehingga berpotensi salah sasaran atau kepentingan tertentu,” katanya.

Ia menambahkan, selain pendataan, diperlukan skema perumahan yang lebih jelas, pembiayaan dan target peruntukannya. Selain itu, pemetaan lahan-lahan peruntukan hunian. Lokasi rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dapat memanfaatkan lahan-lahan tidak produktif milik pemerintah, BUMN, ataupun tanah hibah. Namun, tetap perlu dipertimbangkan kedekatan dengan pusat kota, ataupun simpul-simpul transportasi umum. Kalaupun lokasi hunian jauh dari pusat kota, masyarakat tetap dapat mengakses kemudahan transportasi.

Menurut Fahri, Kementerian PKP bersama Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan akan mengolah data yang ada untuk mengetahui rakyat yang berada di garis kemiskinan atau rawan miskin untuk mendapat penanganan dan bantuan perumahan pemerintah. Data itu diharapkan mencakup pula sertifikasi lahan atau data rumah milik rakyat yang merupakan aset.

”Dari aset rumah itu, pemerintah bisa menyalurkan bantuan dan menghapuskan kemiskinan di lapangan,” kata Fahri.

Pj Gubernur NTB Hasanuddin menyampaikan, pendataan rumah di daerah sangat penting. Pihaknya juga siap menjadi lokasi percontohan penanganan rumah tidak layak huni serta menggandeng pengembang dalam pembangunan rumah layak huni dan terjangkau.

”Data yang valid, termasuk di bidang perumahan, tentu akan mempermudah pemda menyalurkan bantuan. Data tersebut juga bisa digunakan Kementerian PKP untuk dijadikan lokasi agar bantuan tepat sasaran," kata Hasanuddin.