Target 3 Juta Rumah Setahun, Bank Dunia Dorong Reformasi Regulasi Perumahan

JAKARTA, KOMPAS  —  Pencapaian target tahunan 3 juta rumah di Indonesia mengharuskan pemerintah berperan sebagai penyedia sekaligus fasilitator perumahan. Artinya, pemerintah perlu melakukan reformasi regulasi, mempercepat program perumahan yang didanai publik, dan menciptakan iklim investasi yang menarik bagi sektor swasta.

Demikian benang merah laporan studi Bank Dunia bertajuk People-First Housing: A Roadmap from Homes to Jobs to Prosperity in Indonesia edisi Juni 2025, yang disampaikan oleh Country Director World Bank untuk Indonesia dan Timor Leste, Carolyn Turk, saat peluncuran laporan pada Senin (23/6/2025) di Jakarta.

”Pembangunan perumahan merupakan motor pertumbuhan ekonomi. Sektor ini menyumbang 10 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia dan menyediakan 7 persen dari total lapangan kerja. Kami meyakini, negara ini dapat menjangkau lebih banyak keluarga dengan solusi perumahan yang tepat dan terjangkau,” ujar Carolyn.

Senior Urban Development Specialist World Bank Luis Triveno, yang juga hadir dalam acara peluncuran laporan itu, menyebutkan, untuk mencapai target 3 juta rumah per tahun, Indonesia setidaknya membutuhkan 3,8 miliar dollar AS dalam investasi publik langsung setiap tahun. Sementara anggaran sektor perumahan Indonesia hanya 0,18 persen dari produk domestik bruto. Hal ini dianggap relatif kecil oleh Bank Dunia. 

”Perhitungan kami menunjukkan, Pemerintah Indonesia perlu mengeluarkan setidaknya 75 persen lebih banyak untuk perumahan daripada yang dialokasikan saat ini dan meningkatkan efisiensi program yang ada sebesar 60 persen untuk mencapai target 3 juta rumah per tahun,” ucap Luis.

Sektor perumahan di negara-negara OECD, dia mengatakan, sangat bergantung pada pembiayaan swasta yang terdiversifikasi dengan pinjaman hipotek rata-rata sekitar 50 persen dari PDB. Di Indonesia, hanya segelintir bank besar menawarkan sebagian besar hipotek. 

Oleh karena itu, menurut studi Bank Dunia yang disampaikan oleh Luis, ada tiga sumber pembiayaan untuk mencapai target 3 juta rumah per tahun, yaitu anggaran pemerintah, tabungan langsung dari keluarga, dan instrumen dari pasar modal. 

Pemerintah Indonesia juga perlu mengimplementasikan pengembangan pembiayaan perumahan sektor swasta dan publik secara paralel. Pembiayaan perumahan publik khususnya perlu mengalami beberapa perubahan, seperti rasionalisasi subsidi. 

Sementara untuk program perumahan secara umum perlu diposisikan ulang secara progresif untuk mengubah cakupannya dalam ekosistem pemberi pinjaman, pengembang, peminjam, serta melibatkan pemberi pinjaman mikro.

Carolyn menekankan, kebijakan dan investasi yang dirancang untuk program 3 juta rumah per tahun di Indonesia seharusnya bisa memaksimalkan dampak dari setiap uang yang dibelanjakan. Maka, Pemerintah Indonesia perlu menyeimbangkan kembali alokasi anggaran untuk program 3 juta rumah per tahun dan mengadopsi reformasi kebijakan sehingga bisa menghubungkan program itu dengan investasi swasta.

”Untuk memobilisasi modal swasta yang dibutuhkan di program 3 juta rumah per tahun, Pemerintah Indonesia dapat melakukan reformasi kebijakan dengan menghilangkan distorsi pasar yang ada dan membangun kepercayaan publik,” kata Carolyn.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, dalam video sambutan di acara itu, mengatakan, pemerintah menganggap program 3 juta rumah per tahun sebagai titik masuk untuk pembangunan pekerjaan, pendidikan dan kesehatan, ekonomi lokal yang dinamis, dan masyarakat yang tangguh terhadap perubahan iklim.

Pada tahun 2045, lebih dari 70 persen penduduk Indonesia akan tinggal di kota. Kondisi ini akan membentuk kembali cara pemerintah merencanakan, membiayai, dan menyediakan infrastruktur, perumahan perkotaan, dan pemerataan spasial.

”Program itu memadukan investasi publik dengan modal swasta. Maka, setiap rupiah harus dimaksimalkan,” ujar dia. 

Deputi Infrastruktur Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Abdul Malik Sadat Idris, saat menghadiri rilis laporan studi Bank Dunia itu, mengatakan, pembiayaan campuran merupakan kunci merealisasikan target 3 juta rumah per tahun. Strategi ini harus digabungkan dengan proyek infrastruktur nasional dan proyek pemerintah daerah. 

Menurut Executive Director Jakarta Property Institute Wendy Haryanto, sebelum Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia sudah memiliki masalah backlog rumah dan sejumlah warga yang tidak layak mendapatkan akses pembiayaan perbankan. Backlog rumah artinya kesenjangan antara jumlah rumah yang tersedia dengan jumlah rumah yang dibutuhkan oleh masyarakat, atau bisa juga disebut sebagai kekurangan atau defisit rumah.

Untuk mencapai target 3 juta rumah per tahun, dia berpendapat, Pemerintah Indonesia harus menjelaskan lebih dulu siapa yang sasaran program itu, seperti orang yang ingin punya rumah sebagai tempat tinggal atau orang yang harus memiliki rumah sendiri. 

”Kami rasa, untuk merealisasikan 3 juta rumah per tahun itu membutuhkan investasi yang besar. Proses merealisasikannya juga butuh waktu yang panjang,” kata Wendy.