Waspadai Potensi Sampah Plastik dan Sisa Makanan Program Makan Bergizi Gratis

JAKARTA, KOMPAS — Program makan siang gratis perlu direncanakan dengan matang dari hulu hingga ke hilir agar tidak menimbulkan masalah sampah di Indonesia. Pengelolaan sampah plastik dan sisa makanan harus diprioritaskan, tidak hanya memikirkan sumber makanannya saja.

Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI) menilai, jika tidak diawasi dengan baik, program yang ditargetkan untuk 83 juta anak dan ibu hamil ini berpotensi menambah beban sampah sisa makanan serta pemborosan sumber daya yang masif. Ujungnya, ini bisa membahayakan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

AZWI terdiri dari Yaksa Pelestari Bumi Berkelanjutan (YPBB), Dietplastik Indonesia, Nexus3 Foundation, Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Bali, Ecological Observation and Wetland Conservations (Ecoton), Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Nol Sampah Surabaya, Greenpeace Indonesia, Yayasan Gita Pertiwi, dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).

Tingkat paparan mikroplastik orang Indonesia tertinggi di dunia, rata-rata konsumsi 15 gram per orang per bulan.

AZWI berharap pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bersama Kabinet Merah Putih serius dalam mengambil kebijakan dan memberikan arah yang tepat bagi masa depan pengelolaan sampah yang berkelanjutan demi kepentingan generasi mendatang, lingkungan, dan kualitas hidup yang lebih baik.

”Kami berharap kepemimpinan baru ini dapat meningkatkan komitmen dan pengawasan atas aturan yang sudah berlaku sehingga dampak keberlanjutan yang diharapkan tidak terputus di tengah jalan,” kata Tiza Mafira, Direktur Eksekutif Dietplastik Indonesia bagian dari AZWI, di Jakarta, Minggu (27/10/2024).

Sekolah juga seharusnya menjadi sumber ilmu paling ideal untuk mengedukasi pentingnya menjaga lingkungan dan kesehatan. Penggunaan plastik pada program makan bergizi gratis perlu diperhatikan dengan benar untuk mengurangi risiko mikroplastik masuk ke tubuh anak-anak dan ibu hamil.

Penelitian terbaru PPLH Bali, Yayasan Gita Pertiwi, dan Ecoton pada Juli 2023 hingga Februari 2024 menunjukkan, beberapa jajanan di sekolah terbukti mengandung mikroplastik berbahaya bagi kesehatan anak-anak. Jajanan ini dijual tidak hanya oleh penjual kaki lima di luar sekolah, tetapi juga di kantin sekolah.

Jajanan di kantin sekolah, seperti nasi goreng, aneka gorengan, dan roti kemasan, mengandung mikroplastik berjenis fiber dan fragmen. Mikroplastik ini berasal dari kemasan plastik yang digunakan untuk membungkus makanan tersebut.

Direktur PPLH Bali Catur Yudha Hariani menyatakan, bahan kimia seperti phthalates dan BPA yang terkandung dapat mengganggu hormon dan memunculkan berbagai risiko kesehatan jangka panjang, terutama bagi kelompok rentan seperti anak dan ibu hamil.

Hasil studi para peneliti Cornell University yang terbit di jurnal Environmental Science & Technology pada Rabu (22/5/2024) pun menunjukkan, masyarakat Indonesia kini sudah dalam tingkat paparan mikroplastik tertinggi di dunia dengan rata-rata konsumsi 15 gram per orang per bulan.

”Ini ancaman serius jika sampah plastik sekali pakai terus meningkat, terutama bagi masa depan generasi Indonesia. (Dengan) Kondisi ini (Indonesia berpotensi) tidak akan mencapai generasi emas, tetapi generasi cemas,” kata Catur.

Oleh karena itu, mereka mendesak pemerintah untuk bertindak tegas mengendalikan produksi plastik. Utamanya pada pencemaran yang disebabkan oleh bahan kimia berbahaya yang terkandung dalam plastik di sepanjang siklus hidupnya, mulai dari ekstraksi hingga pasca-konsumsi.

Tanggung jawab produsen plastik untuk mengumpulkan dan melaksanakan peta jalan pengurangan sampah sudah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor P75 Tahun 2019. Namun, implementasinya baru 52 produsen yang memenuhi kewajiban menyerahkan peta jalan mereka. Padahal, target pengurangan sampah sebesar 30 persen diharapkan tercapai pada akhir 2029, yang hanya tinggal tersisa lima tahun lagi.

Direktur Eksekutif YPBB David Sutasurya menambahkan, pemerintah harus menghentikan pembangunan proyek waste to energy (WtE), termasuk insinerasi, pirolisis, gasifikasi, dan refuse derived fuel (RDF). Kebijakan ini dinilai hanya solusi semu yang akan memindahkan masalah sampah menjadi polusi beracun dan meningkatkan emisi karbon.

David mengungkapkan, warga di sekitar proyek-proyek ini telah merasakan dampak buruk bagi kesehatan mereka. Promosi penggunaan teknologi canggih untuk pengelolaan sampah juga tidak didukung oleh studi kelayakan teknis, lingkungan, dan finansial yang memadai. Pemerintah didesak untuk mengintegrasikan peningkatan pengelolaan sampah.

”Ini upaya intervensi isu strategis seperti pengurangan emisi karbon, menjamin keberlanjutan ketersediaan bahan baku untuk ketersediaan ekonomi, peningkatan ekonomi lokal dan UMKM, serta menyediakan lingkungan yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi,” kata David.

Program makan bergizi gratis telah masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025. Alokasi untuk program unggulan ini disepakati Rp 71 triliun pada tahun anggaran 2025 (Kompas, 20 Oktober 2024).

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, pelaksanaan program makan bergizi gratis akan dilakukan secara bertahap. Program tersebut ditargetkan akan menyasar 82,9 juta penerima.

”Ini (program makan bergizi gratis) menyasar ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, serta anak sekolah dari PAUD (pendidikan anak usia dini) sampai SMA (sekolah menengah atas), baik sekolah negeri dan swasta maupun santri dan sekolah keagamaan lain,” kata Dadan, Jumat (18/10/2024).

Seluruh populasi yang menjadi target program makan bergizi gratis tersebut tentu bukan jumlah yang sedikit. Sekalipun akan dijalankan secara bertahap dengan prioritas di daerah yang telah dinyatakan siap terlebih dahulu, berbagai tantangan harus siap dihadapi.

Hal itu terutama terkait dengan keberlanjutan dan capaian atas tujuan dari pelaksanaan program. Program makan bergizi gratis perlu fokus pada tujuan perbaikan gizi masyarakat. Jangan sampai pelaksanaan program ini justru menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat.