Program Strategis Nasional untuk Perumahan Rakyat Diusulkan

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah mengusulkan proyek strategis nasional perumahan guna mengejar target penyediaan 3 juta rumah per tahun. Pemerintah membidik sekitar 50 kabupaten/kota untuk proyek strategis nasional itu.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengemukakan, program pembangunan 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto membutuhkan sejumlah langkah terobosan dan kolaborasi lintas kementerian/lembaga. Pemerintah sedang mendorong proyek strategis nasional (PSN) perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Pihaknya tengah berkoordinasi dan mematangkan konsep itu dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), antara lain memanfaatkan lahan-lahan yang tidak produktif (idle) untuk perumahan.

”PSN itu ada proyek, ada program. Kami masuk di situ. Kami matangkan, supaya ada program pemerataan dan pro rakyat, PSN untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Maruarar dalam peringatan HUT Ke-26 Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

HUT Ke-26 Apersi itu juga dihadiri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko, dan anggota Satgas Perumahan, Bonny Z Minang.

Nusron mengemukakan, salah satu hambatan paling besar dalam pencapaian program 3 juta rumah adalah lahan. Persoalan lahan, antara lain, dipicu aksi spekulan tanah yang membuat lahan menjadi mahal. Penetapan PSN perumahan diharapkan mendorong harga lahan untuk rumah bersubsidi tidak lebih tinggi dibandingkan harga penilaian (appraisal). Di lahan yang masuk PSN nantinya akan dibangun perumahan dengan menggandeng swasta.

”Harga tanah (di PSN) tidak boleh lebih dari appraisal. Kalau dia menaikkan (harga tanah) lebih tinggi sehingga terjadi dispute, bisa konsinyasi di pengadilan, itu efeknya murah,” kata Nusron.

Nusron menambahkan, saat ini pihaknya sedang mendata sekitar 50 kabupaten/kota yang tanahnya tidak digunakan (idle) dan berpotensi menjadi PSN perumahan, baik di Jawa maupun di luar Jawa. Di setiap kabupaten/kota itu diharapkan ada 150-200 hektar tanah yang bisa dimanfaatkan untuk perumahan. Apabila tidak ada tanah pengadaan untuk PSN, pengadaan tanah bisa bekerja sama dengan PT Perkebunan Nusantara dan PT Perhutani, atau BUMN/swasta lainnya. Usulan itu diharapkan bisa terealisasi pada 2025.

”Ada 50 kota yang berpotensi menjadi PSN, yakni kota-kota yang padat penduduk, butuh rumah, dan ada lahan rata-rata 150-200 hektar. Nah, tugas saya memetakan dan mencari lahan 200 hektar itu,” kata Nusron.

Maruarar menambahkan, setiap tahun, rata-rata penyerapan rumah bersubsidi berkisar 255.000 unit per tahun dengan anggaran subsidi yang bersumber dari APBN dan perbankan. Guna mengejar target program 3 juta rumah per tahun, harus ada tambahan pembangunan 2.750.000 unit per tahun.

Program 3 juta rumah per tahun diprioritaskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan kriteria pendapatan bulanan maksimal Rp 8 juta-Rp 10 juta menurut zonasi.

Persoalan yang perlu dibenahi terkait data kebutuhan riil rumah. Hingga saat ini, belum ada data konkret jumlah rumah tangga yang belum punya rumah pertama dengan kategori masyarakat berpenghasilan rendah. Kesemrawutan data, antara lain, tecermin dari orang yang sudah meninggal masih terdata mendapatkan bantuan sosial.

”Negara mengurus rumah tanpa data. Kita bekerja tanpa data. Apa ada data di mana orang tidak punya rumah dan penghasilan di bawah Rp 8 juta per bulan? Tidak ada,” kata Maruarar.

Maruarar menambahkan, sejumlah kelemahan data dan informasi harus diperbaiki, di antaranya titik lokasi kebutuhan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Informasi dan data kebutuhan perumahan harus terbuka ke publik guna mencegah korupsi.

Selain PSN, program 3 juta rumah memerlukan bauran program seperti penambahan alokasi kredit pemilikan rumah bersubsidi berupa fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (KPR-FLPP) pada tahun depan serta subsidi cicilan rumah hingga 25 tahun. Namun, pemanfaatan FLPP perlu tepat sasaran supaya program itu bisa didorong lebih besar cakupannya, sesuai dengan kemampuan fiskal negara.

”Program kita adalah PSN, FLPP, dan subsidi cicilan 2 juta-3 juta rumah. Kita yakinkan negara, tetapi ini juga bergantung berbagai faktor dan koordinasi lintas kementerian seperti Bappenas, BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), dan Kementerian Keuangan,” ujarnya.