Proposal Damai dari Trump

Presiden AS Donald Trump mengumumkan rencana perdamaian 20 poin yang disambut PM Israel Benjamin Netanyahu. Akankah jadi kunci perdamaian bagi Palestina?

02 Okt 2025 05:19 WIB · Tajuk Rencana

Oleh Redaksi

Proposal Presiden Amerika Serikat Donald Trump menawarkan paket gencatan senjata yang ditukar dengan pembebasan sandera, penarikan bertahap pasukan Israel, dan demiliterisasi Hamas. Dalam 72 jam setelah disepakati, semua sandera dilepas, Israel mundur ke garis yang disetujui, operasi militer dihentikan, dan ratusan tahanan Gaza ditukar.

Bantuan kemanusiaan juga segera digelontorkan via organisasi internasional. Selain itu, bakal dibentuk otoritas transisi ”Board of Peace” yang dipimpin Trump dan komite teknokrat Palestina yang tidak memiliki afiliasi politik apa pun.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu memberikan keterangan pers di Gedung Putih, Washinghton DC, Senin (29/9/2025).

Paket ini mungkin tampak bisa menghadirkan perdamaian: penghentian tembak-menembak, arus bantuan mengalir lancar, dan rekonstruksi. Ada pula peluang bagi terbentuknya negara Palestina. Namun, pada saat yang sama, ada ketidakjelasan yang membuat orang waswas, antara lain ketiadaan timeline penyerahan keamanan kepada pasukan internasional. Selain itu, kepemimpinan Trump atas dewan damai dapat memicu resistensi, sementara syarat demiliterisasi total Hamas berpotensi menjadi batu sandungan.

Bagi Israel, proposal perdamaian memberi peluang untuk melanjutkan operasi militer apabila Hamas menolak. Bahkan, Israel memperoleh legitimasi untuk ”menyelesaikan pekerjaan” sambil menjaga kendali keamanan.

Bagi Hamas, tantangannya sangat berat. Hamas harus menyerahkan seluruh sandera dalam 72 jam yang berarti kehilangan kekuatan tawar tanpa jaminan bahwa Israel tak akan melanjutkan operasi. Selain itu, Hamas menghadapi tekanan berlapis. Dukungan negara Arab dan Barat membuat Hamas terlihat sebagai satu-satunya penghambat apabila menolak.

TOPSHOT - People walk with humanitarian aid packages that they received from a distribution centre run by the US and Israeli-backed Gaza Humanitarian Foundation (GHF), at the so-called "Netzarim corridor", in Nuseirat in the central Gaza Strip, on September 30, 2025. The US president on September 29 laid out a plan to end the war in Gaza and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said he backed the proposal. The two allies demanded approval by Hamas, whose October 7, 2023 attack triggered a massive Israeli offensive, with Netanyahu warning he will "finish the job" if Hamas says no. (Photo by Eyad BABA / AFP)

Seandainya Hamas nanti setuju, Trump harus menekan Israel agar perjanjian damai berjangka panjang. Trump harus mengikat rencana dengan parameter terukur, seperti jadwal penarikan, pemberian bantuan, dan mekanisme investigasi pelanggaran. Komposisi otoritas transisi perlu pula diperluas sehingga bisa memperoleh lebih banyak kepercayaan.

Harus diakui, proposal damai Trump menyulitkan Hamas. Jika Hamas tak setuju, Israel mendapat ”lampu hijau” untuk melanjutkan operasi. Namun, koersivitas tidak terkait dengan efektivitas.

Pengalaman proses damai sebelumnya menunjukkan, paket perdamaian yang menumpukkan prasyarat maksimal kepada satu pihak rentan runtuh oleh insiden di medan tempur atau manuver politik domestik.

Proposal damai Trump membuka celah diplomasi yang lebih realistis, tetapi keberhasilannya ditentukan oleh kemampuan memagari eskalasi dan mengunci komitmen semua pihak dengan disiplin implementasi harian yang tinggi.


Kerabat Kerja

Penulis:

Redaksi
 | 

Editor:

Muhammad Samsul Hadi
 | 

Penyelaras Bahasa:

Hibar Himawan