Apindo Wanti-wanti Risiko 2026 di Tengah Proyeksi Ekonomi 5 Persen

JAKARTA, KOMPAS — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memproyeksikan perekonomian nasional pada 2026 tumbuh di kisaran 5-5,4 persen secara tahunan. Dunia usaha menyatakan tetap optimistis, tetapi bersikap hati-hati dalam menghadapi kondisi tahun depan.

Proyeksi tersebut disampaikan Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani dalam rilis Outlook Perekonomian Indonesia 2026, Senin (8/12/2025). Acara itu juga dihadiri Wakil Ketua Umum Apindo Sanny Iskandar, Sekretaris Umum Apindo Aloysius Budi Santoso, Ketua Bidang Perdagangan Apindo Anne Patricia Sutanto, Ketua Bidang Industri Manufaktur Apindo Adhi Lukman, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam, serta Pengurus Bidang Kebijakan Publik Ajib Hamdani.

Shinta menjelaskan, sepanjang 2025 ekonomi Indonesia menunjukkan daya tahan yang kuat dengan tren perbaikan triwulanan yang konsisten. Pada triwulan pertama ekonomi tumbuh 4,78 persen, kemudian 5,12 persen pada triwulan kedua, dan 5,04 persen pada triwulan ketiga.

Dengan dukungan faktor musiman Natal dan Tahun Baru, percepatan belanja pemerintah, serta pencairan saldo anggaran lebih (SAL) dan sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) sebesar Rp 276 triliun, pertumbuhan triwulan IV-2025 diperkirakan berada pada 5,1-5,3 persen.

”Kami tidak seoptimistis pemerintah yang mematok 5,6 persen. Menurut kami, pertumbuhan yang lebih mungkin berada di kisaran 5,1-5,3 persen. Untuk 2026, Apindo masih memandang proyeksinya berada pada angka yang hampir serupa, yakni 5-5,4 persen,” tutur Shinta.

Pertumbuhan ekonomi 5-5,4 persen itu mengambarkan prospek positif. Namun, lanjut Shinta, tetap diperlukan kewaspadaan terhadap berbagai potensi risiko. Apindo memproyeksi triwulan I-2026 akan menjadi periode dengan momentum terkuat, ditopang oleh seasonal drivers, seperti Tahun Baru, Imlek, Ramadhan, dan Idul Fitri, yang diyakini memberikan multiplier effect signifikan pada sektor perdagangan, logistik, akomodasi, pariwisata, dan industri konsumsi.

Namun, Apindo mengingatkan adanya potensi perlambatan (growth deceleration) pada triwulan II dan III menyusul meredanya pengaruh musiman dan jika tidak ada kebijakan pendukung pertumbuhan.

Proyeksi Apindo itu mencerminkan tingginya ketidakpastian eksternal. Sejumlah risiko global dinilai masih kuat, mulai dari tensi geopolitik dan fragmentasi perdagangan internasional, kebijakan reciprocal tariff Amerika Serikat, regulasi deforestasi Uni Eropa, hingga implikasi Inflation Reduction Act atau Undang-Undang Pengurangan Inflasi.

Di tengah ketidakpastian global itu, Apindo menilai pentingnya memperkuat daya saing industri dan mengantisipasi tekanan eksternal yang dapat memengaruhi arus perdagangan dan nilai tukar.

”Jadi, karena 2026 kita tidak memiliki booster pendorong struktural seperti konsumsi domestik, (maka) investasi dan ekspor yang berbasis hilirisasi ini harus bisa menjadi engine (mesin) utama,” kata Shinta.

Apindo juga menyoroti bahwa sejumlah sektor usaha masih tertinggal dari pertumbuhan nasional. Kondisi ini menegaskan perlunya strategi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan lebih inklusif dan berkelanjutan. Untuk mendorong pertumbuhan, Apindo memandang stabilitas makroekonomi menjadi prasyarat yang harus dijaga.

Shinta menilai, transmisi kebijakan fiskal, moneter, dan reformasi struktural pada 2025 diharapkan memperkuat daya beli, produktivitas, serta stabilitas investasi di tahun 2026.

Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penyediaan Produk Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) juga dinilai memberi sinyal positif bagi dunia usaha. Satgas itu diharapkan mempercepat belanja pemerintah, mengurangi hambatan implementasi, dan memperkuat kepastian regulasi.

Apindo memperkirakan sektor industri pengolahan tetap menjadi penopang utama produk domestik bruto (PDB) 2026 dengan kontribusi 18-19 persen, disusul pertanian (13-15 persen), perdagangan (12-14 persen), dan pertambangan (8-10 persen).

Namun, sejumlah sektor masih menunjukkan kontraksi, seperti real estat, otomotif, perdagangan, kehutanan, perikanan, dan bagian dari pertambangan. Melemahnya kinerja komoditas unggulan—rempah, kopi, dan teh—juga menjadi sorotan dunia usaha.

Menurut Shinta, perlu strategi lintas sektor yang mampu mendorong pertumbuhan eksponensial agar bisa mencapai lompatan ekonomi pada 2026. Akselerasi ekonomi digital, ekonomi kreatif, dan proyek ekonomi hijau, termasuk waste to energy, perlu dipacu melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), pembiayaan investasi non-anggaran (PINA), dan land value capture.

Sektor ketenagakerjaan dinilai masih akan menghadapi sejumlah tantangan struktural pada 2026, meski tingkat pengangguran terbuka terus membaik. Perlambatan peran sektor manufaktur sebagai penyerap tenaga kerja dan tingginya penganggur usia muda menjadi perhatian utama dunia usaha.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam mengatakan, tingkat pengangguran terbuka pada 2025 diperkirakan turun dari 5,3 persen menjadi 4,7 persen. Namun, perbaikan tersebut belum mencerminkan pemulihan kualitas pasar kerja secara menyeluruh karena porsi pekerja informal masih mendominasi.

”Sektor informal hampir 60 persen, sementara sektor formal 40 persen. Ini berkaitan dengan pertumbuhan manufaktur yang lebih lambat dibandingkan ekonomi nasional,” ujarnya.

Menurut Bob, manufaktur selama ini menjadi sektor dengan kontribusi terbesar terhadap penyerapan tenaga kerja formal, yakni sekitar 60 persen. Pelemahan kinerja sektor tersebut berdampak langsung terhadap kualitas pekerjaan yang tersedia.

Apindo juga menyoroti pengangguran di kalangan anak muda yang mencapai sekitar 17 persen. Sebagian besar berasal dari lulusan SMA, dengan tingkat pengangguran 8-9 persen. ”Menariknya, pengangguran lulusan SD justru lebih rendah, sekitar 2 persen, karena mereka tidak memilih pekerjaan, apa saja diambil,” ujar Bob.

Kondisi ini menjadi tantangan bagi strategi investasi. Ini mengingat kebutuhan untuk menciptakan pekerjaan formal bagi lulusan pendidikan menengah ke atas semakin mendesak.

Kemampuan investasi dalam menciptakan lapangan kerja terus menurun. Pada 2013, setiap investasi Rp 1 triliun bisa menyerap 4.500 tenaga kerja. Pada 2025 hanya 1.364 orang. Ini menunjukkan struktur investasi makin padat modal dan multiplier effect terhadap tenaga kerja melemah.

Pemerintah diingatkan untuk memperjelas arah kebijakan pengupahan 2026 dan memastikan kelanjutan regulasi ketenagakerjaan, termasuk aturan turunan yang masa berlakunya habis pada 2026. Ketidakpastian regulasi dinilai dapat memengaruhi iklim investasi dan hubungan industrial.

Bob memaparkan bahwa ketidakseimbangan antara produktivitas dan pertumbuhan upah telah menjadi persoalan menahun. Produktivitas nasional hanya tumbuh 1,5-2 persen, sementara upah tumbuh rata-rata 7 persen dalam satu dekade terakhir. Kesenjangan itu dinilai mengerus daya saing.

Apindo juga menyoroti kondisi catch index Indonesia, perbandingan antara upah minimum dan upah rata-rata yang berada di atas 1,0. Artinya, upah minimum justru lebih tinggi daripada upah rata-rata. ”Banyak perusahaan tidak mampu memenuhi upah minimum. Di ASEAN, catch index berada di 0,6 sampai 0,8. Kondisi kita berkebalikan,” kata Bob.

Situasi tersebut memunculkan praktik upah kesepakatan, yaitu upah yang disepakati di luar ketentuan upah minimum. Bob menegaskan bahwa kondisi tersebut menunjukkan realitas struktural pasar kerja Indonesia.

Ketua Bidang Perdagangan dan Jasa Perdagangan Apindo Anne Patricia menyebutkan, Indonesia memiliki peluang besar dalam memperluas pasar ekspor ke kawasan yang selama ini belum tergarap optimal. Pasar-pasar tersebut mencakup Afrika, Asia Tengah, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Pangsa ekspor Indonesia ke kawasan tersebut masih relatif rendah, seperti di Afrika hanya 2,9 persen dan Asia Tengah 0,16 persen.

”Diversifikasi pasar adalah strategi utama untuk mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional, sekaligus memperluas frontier baru yang selama ini under penetrated. Ruang perluasan masih sangat besar,” tutur Anne.

Pada saat yang sama, penguatan hubungan dagang dengan mitra utama, seperti China, Amerika Serikat, India, dan Malaysia, tetap menjadi prioritas. Tren koreksi ekspor Indonesia ke Jepang, Australia, Korea Selatan, dan Taiwan, menurut Anne, harus diantisipasi melalui peningkatan daya saing dan inovasi produk.

Apindo juga menaruh harapan besar pada proses negosiasi dagang dengan Amerika Serikat, terutama terkait peluang penurunan tarif bagi komoditas strategis Indonesia. Pemerintah, lanjut Anne, tengah mengupayakan tarif lebih rendah bahkan sampai 0 persen untuk komoditas yang tidak diproduksi AS, seperti minyak sawit, kakao, karet alam, kabel optik, dan sejumlah produk hilirisasi mineral.

Untuk industri padat karya, seperti alas kaki dan tekstil, kesetaraan tarif dengan negara kompetitor di kawasan dipandang krusial agar peluang diversifikasi rantai pasok di AS dapat dimaksimalkan oleh pelaku usaha nasional.

Di tengah upaya memperluas pasar ekspor, Indonesia juga perlu mewaspadai risiko gelombang impor dari negara-negara yang terdampak tarif tinggi AS, seperti China, India, dan Brasil. Produk dari negara tersebut berpotensi mencari pasar alternatif, termasuk ke Indonesia.

Untuk itu, Apindo mendorong penguatan instrumen safeguard, anti-dumping, serta pemindahan pengawasan dari post-border ke border agar Indonesia tidak menjadi spillover market. Kebijakan tarif AS juga dapat mengubah pola arus barang ke pasar utama Indonesia, seperti Jepang, Australia, Korea Selatan, dan Taiwan.

”Oleh karena itu, penguatan pengawasan dan instrumen perlindungan dagang menjadi krusial di tengah perubahan geografi perdagangan global,” ucap Anne.

Apindo berharap pemerintah dapat memaksimalkan momentum 2026 untuk memperluas akses pasar sekaligus menjaga industri domestik dari tekanan eksternal. ”Kita perlu memperkuat fondasi daya saing agar Indonesia dapat menavigasi dinamika perdagangan global yang semakin kompleks,” kata Anne.