Puncak Arus Mudik Diperkirakan Terbagi Menjadi Dua Gelombang

JAKARTA, KOMPAS — Puncak arus mudik Lebaran 2026 diperkirakan terbagi dalam dua gelombang. Selain libur panjang dan cuti bersama, dua gelombang puncak arus mudik itu juga terjadi karena pengaruh kebijakan sistem kerja fleksibel yang memberi ruang waktu lebih luas bagi masyarakat untuk mengatur perjalanan mudik. Pemerintah menyiapkan berbagai langkah antisipasi, mulai dari penguatan infrastruktur transportasi hingga rekayasa lalu lintas untuk mengurai kepadatan.

”Diperkirakan puncak arus mudik itu akan jatuh di tanggal 14 dan 15 Maret. Kemudian puncak mudik kedua di tanggal 18 dan 19 Maret,” ujar Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dalam konferensi pers Kesiapan Mudik Lebaran 2026, di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Rabu (11/3/2026).

Menurut Agus yang akrab disapa AHY, tanggal 14-15 Maret dan 18-19 Maret diperkirakan menjadi titik lonjakan perjalanan karena berdekatan dengan akhir pekan serta rangkaian cuti bersama hari raya Nyepi serta Idul Fitri. Kondisi itu membuat masyarakat memiliki beberapa pilihan waktu untuk mudik.

”Intinya kebijakan ini kita harapkan bisa mengurai kemacetan yang ekstrem dengan mendistribusikan perjalanan pemudik,” kata AHY.

Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, jumlah masyarakat yang melakukan perjalanan selama musim mudik diperkirakan mencapai 143,9 juta orang. Angka tersebut berpotensi meningkat jika melihat tren mobilitas pada tahun-tahun sebelumnya.

Arus mudik diperkirakan paling banyak menuju wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Setelah itu disusul Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Sulawesi Selatan sebagai tujuan utama pemudik.

Dari sisi daerah asal perjalanan, mobilitas terbesar diperkirakan berasal dari Jawa Barat dengan lebih dari 30 juta orang, disusul Jakarta sekitar 19 juta orang dan Jawa Timur sekitar 17 juta orang.

Moda transportasi darat masih menjadi pilihan utama masyarakat dalam perjalanan mudik. Sedikitnya 76 juta orang diperkirakan akan mudik dengan menggunakan mobil pribadi, disusul sepeda motor sekitar 24 juta orang serta bus 23 juta orang. Dominasi kendaraan pribadi tersebut membuat beban utama arus mudik berada pada jaringan jalan tol dan jalan nasional.

AHY mengatakan, jaringan jalan nasional nontol sepanjang lebih dari 47.000 kilometer secara umum berada dalam kondisi baik. Pemerintah juga menyiapkan tim tanggap cepat untuk memperbaiki kerusakan jalan jika terjadi gangguan selama masa mudik.

Selain itu, pemerintah memastikan kesiapan jaringan 3.115 kilometer jalan tol yang telah beroperasi di seluruh Indonesia. Fasilitas pendukung seperti rest area atau tempat istirahat, layanan stasiun pengisian bahan bakar, hingga stasiun pengisian kendaraan listrik juga disiapkan untuk mendukung perjalanan pemudik.

Pemerintah juga menyiapkan 10 ruas tol fungsional yang akan dibuka sementara selama masa mudik dan arus balik Lebaran. Ruas-ruas tersebut berada di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan dengan total panjang sekitar 148 kilometer di Pulau Jawa.

Potensi pergerakan angkutan Lebaran 2026

Pengoperasian jalan tol saat mudik Lebaran 2026

Diskon tarif jalan tol selama masa Lebaran 2026

AHY menuturkan, pemerintah juga memberikan insentif berupa diskon tarif tol untuk mendorong pemudik mengatur waktu perjalanan lebih awal. Diskon sebesar 30 persen diberlakukan di 25 ruas jalan tol pada 15-16 Maret 2026 atau menjelang puncak arus mudik untuk mengurai potensi kepadatan lalu lintas.

”Kalau diskon diberikan tepat di puncak mudik, dikhawatirkan semua orang justru akan menumpuk di hari-hari itu,” ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengatakan, distribusi waktu perjalanan menjadi kunci pengelolaan arus mudik tahun ini. Pemerintah mengombinasikan libur akhir pekan, cuti bersama, serta flexible working arrangement (FWA) untuk memberi ruang waktu perjalanan yang lebih panjang bagi masyarakat.

Rangkaian tersebut dimulai dari akhir pekan pada 14-15 Maret, dilanjutkan FWA pada 16-17 Maret, cuti bersama pada 18 Maret, serta libur Nyepi pada 19 Maret. Setelah Idul Fitri, masyarakat juga masih memiliki waktu perjalanan melalui cuti bersama dan FWA pada pekan berikutnya.

”Harapannya pemudik itu tidak menumpuk di satu waktu tertentu,” kata Pratikno.

Ia mengingatkan bahwa realisasi mobilitas masyarakat selama Lebaran sering kali lebih tinggi dari hasil survei awal. Jika tren sebelumnya terulang, mobilitas masyarakat selama periode mudik bisa mencapai sekitar 155 juta orang. ”Kalau itu bergerak di waktu yang sama, ini sangat berat bagi sistem transportasi kita,” ujarnya.

Selain pengaturan mobilitas, lanjut Pratikno, pemerintah juga mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi selama masa mudik. Operasi modifikasi cuaca serta kesiapsiagaan berbagai lembaga dilakukan untuk meminimalkan dampak cuaca ekstrem terhadap perjalanan masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan 2.700 pos pelayanan kesehatan di jalur mudik. Pemeriksaan kesehatan bagi pengemudi bus juga dilakukan untuk menekan risiko kecelakaan lalu lintas.

Wakil Kepala Kepolisian Negara RI Komisaris Jenderal Dedi Prasetyo mengatakan, Polri akan menggelar Operasi Ketupat 2026 mulai 13 hingga 26 Maret. Operasi ini melibatkan lebih dari 151.000 personel gabungan dari Polri, TNI, serta kementerian dan lembaga terkait.

Operasi tersebut difokuskan pada pengamanan arus mudik dan balik serta pelayanan kepada masyarakat selama perjalanan. Sebanyak 2.746 pos pengamanan disiapkan dalam operasi tersebut yang terdiri dari pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu. Pengamanan juga mencakup lebih dari 182.000 obyek, mulai dari tempat ibadah hingga lokasi wisata.

”Kami ingin memastikan Operasi Ketupat ini berjalan dengan lancar, aman, dan nyaman bagi masyarakat,” kata Dedi.

Kepala Korps Lalu Lintas Polri Inspektur Jenderal Agus Suryonugroho mengatakan, rekayasa lalu lintas tahun ini akan dilakukan dengan pendekatan berbasis data kendaraan secara real time. Sistem pemantauan digital digunakan untuk menentukan kapan contraflow (lawan arus) ataupun one way (satu arah) diberlakukan.

Pendekatan tersebut memungkinkan polisi mengambil keputusan lebih cepat ketika terjadi lonjakan arus kendaraan. Dengan demikian, kepadatan lalu lintas di jalan tol dan jalur arteri dapat diurai secara lebih efektif.

”Parameter jumlah kendaraan riil akan menentukan kapan rekayasa lalu lintas diberlakukan,” kata Agus.

Ia melanjutkan, skema contraflow tahap pertama akan diterapkan apabila di Km 47 Tol Trans-Jawa terpantau sekitar 5.500 kendaraan per jam selama satu jam berturut-turut. Jika kepadatan meningkat hingga 6.400 kendaraan per jam selama dua jam berturut-turut, contraflow tahap kedua akan diberlakukan.

Apabila kedua skema tersebut belum mampu mengurai kepadatan, kepolisian akan menerapkan sistem one way. Tahun ini jalur one way direncanakan diperpanjang dari Km 70 hingga Km 236 Tol Trans-Jawa untuk mempercepat kelancaran arus menuju arah Jawa Tengah.

Selain di jalan tol, pengaturan lalu lintas juga difokuskan pada jalur arteri nasional serta pelabuhan penyeberangan yang berpotensi padat selama masa mudik. Ketiga jalur ini menjadi prioritas pengamanan karena menjadi titik utama pergerakan kendaraan pemudik.

Pada jalur tol, perhatian diarahkan pada area istirahat serta titik penyempitan jalan yang berpotensi menimbulkan kemacetan. Adapun pada jalur arteri, seluruh ruas jalan nasional dipantau karena menjadi jalur alternatif bagi pemudik.

Pengawasan juga difokuskan pada pelabuhan penyeberangan, seperti Merak-Bakauheni, Ketapang-Gilimanuk, dan Tanjung Perak. Kawasan tersebut menjadi simpul penting mobilitas kendaraan antarpulau selama musim mudik.

Lebih jauh, kata Agus, Korlantas juga menyiapkan skenario darurat apabila distribusi kendaraan terganggu akibat cuaca ekstrem. Sistem penanganan menggunakan klasifikasi kondisi hijau, kuning, dan merah untuk menentukan langkah pengaturan lalu lintas.

Salah satu langkah yang disiapkan adalah delay system dengan memanfaatkan rest area di wilayah Banten sebagai zona penyangga kendaraan. Jika Pelabuhan Merak penuh, kendaraan dari arah Jakarta akan diarahkan berhenti sementara di rest area Km 68, Km 43, dan Km 13.

Selain itu disiapkan pula shelter zone sebagai lokasi parkir sementara apabila antrean kendaraan sangat panjang akibat cuaca ekstrem. Skema tersebut disiapkan untuk mencegah antrean kendaraan meluas hingga ke jalan utama menuju pelabuhan.