Purbaya Diharapkan Ekspansif, tetapi Tetap Jaga Disiplin Fiskal

JAKARTA, KOMPAS — Pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani Indrawati ke sosok Purbaya Yudhi Sadewa memberi sinyal adanya arah baru kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo Subianto. Langkah awal kebijakan Purbaya nantinya akan menjadi penentu dalam menjaga disiplin fiskal sekaligus memulihkan kepercayaan pasar.

Serah terima jabatan Menteri Keuangan dijadwalkan berlangsung di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (9/9/2025) pukul 10.00. Pergantian ini mendapat sorotan luas karena berlangsung di tengah perlambatan ekonomi dan tingginya tensi sosial-politik menyusul gelombang demonstrasi besar-besaran dua pekan lalu.

Pengamat ekonomi dari Indonesia Strategic and Economics Action Institution, Ronny P Sasmita, menilai, Purbaya sekalipun belum sekuat Sri Mulyani di mata pasar tetap akan disambut positif. ”Beliau bukan orang baru di dunia keuangan, baik di perbankan maupun nonperbankan,” kata Ronny dihubungi dari Jakarta, Selasa.

Secara platform, arah kebijakan makrofiskal pemerintah tidak akan banyak berubah dari periode sebelumnya.

Menurut Ronny, ada tiga alasan Purbaya dianggap tepat menggantikan Sri Mulyani. Pertama, rekam jejaknya di sektor keuangan membuat pasar lebih tenang. Kedua, Purbaya dipandang cocok oleh Presiden Prabowo untuk mendukung strategi fiskal yang lebih agresif, tetapi tetap memperhatikan stabilitas makroprudensial.

”Ketiga, secara platform, arah kebijakan makrofiskal pemerintah tidak akan banyak berubah dari periode sebelumnya,” kata Ronny.

Ronny menilai, di rezim Menteri Keuangan baru, defisit anggaran tetap akan dijaga di bawah 3 persen meskipun berpotensi mendekati angka tersebut menjelang akhir tahun karena kebutuhan pembiayaan program prioritas. Dengan latar belakang di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Purbaya bahkan diperkirakan bisa lebih konservatif ketimbang Sri Mulyani dalam menjaga keseimbangan fiskal.

Menanggapi adanya kekhawatiran pasar, Purbaya telah menegaskan, dirinya memiliki pengalaman panjang dalam pengelolaan fiskal. Mantan Kepala Ekonom Danareksa Research Institute itu menyebut, ia telah mengenal dinamika pasar modal sejak awal 2000-an.

”Saya cukup familiar dengan bagaimana pasar bekerja,” ujarnya seusai dilantik Presiden Prabowo Subianto, kemarin.

Purbaya menyadari bahwa tantangan utama saat ini adalah mengembalikan kepercayaan publik dan investor. Ia menegaskan fokus awalnya mempercepat pemulihan ekonomi yang melambat. Perlambatan tersebut, menurut dia, turut menjadi pemicu gelombang demonstrasi besar yang melanda sejumlah kota dua pekan lalu.

Presiden Prabowo, kata Purbaya, menugaskannya mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen. Namun, ia menekankan, target ambisius itu harus dicapai secara bertahap agar tetap menjaga stabilitas.

Let’s say ke arah 6 persen lebih dalam waktu tidak terlalu lama. Habis itu, kita bangun yang lain biar pertumbuhannya bisa lebih cepat lagi.

”Let’s say ke arah 6 persen lebih dalam waktu tidak terlalu lama. Habis itu, kita bangun yang lain biar pertumbuhannya bisa lebih cepat lagi,” ujarnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada semester I-2025, perekonomian Indonesia hanya tumbuh 4,99 persen. Angka itu lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan 5 persen dalam tiga tahun terakhir sekaligus menandai pelemahan tren ekonomi di tengah ketidakpastian global.

Purbaya mengatakan, strategi awal yang akan ditempuh ialah mengakselerasi pertumbuhan dengan memperkuat konsumsi domestik, mendorong investasi, dan menjaga stabilitas sektor keuangan. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter untuk menahan gejolak eksternal.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Paramadina sekaligus ekonom Indef, Ariyo Irhamna, meminta Menteri Keuangan yang baru dilantik menjadikan pemulihan pertumbuhan ekonomi sebagai prioritas jangka pendek sembari tetap menjaga stabilitas fiskal dan sosial.

Menurut Ariyo, terdapat sejumlah langkah yang dapat segera diterapkan untuk memperkuat daya beli masyarakat. Salah satunya, menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp 75 juta-Rp 80 juta per tahun agar masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah memiliki ruang konsumsi lebih luas.

”Selain itu, tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bisa dibuat menjadi 10 persen dengan 1 persen ditanggung pemerintah (PPN DTP) sehingga daya beli rumah tangga tetap terjaga tanpa mengurangi penerimaan negara secara drastis,” kata Ariyo.

Ia pun menilai, respons pasar terkait pergantian Menteri Keuangan berupa penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada Senin kemarin merupakan hal wajar. ”Pasar membutuhkan waktu untuk menilai arah kebijakan baru. Pengalaman sebelumnya menunjukkan penurunan IHSG saat kabinet baru dilantik bukan indikator fundamental negatif, melainkan respons awal terhadap ketidakpastian,” ujarnya.

Ariyo menekankan, pentingnya disiplin fiskal dalam menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia mengingatkan agar APBN tidak menjadi ”ATM tanpa batas” yang terus dicairkan untuk berbagai kebutuhan tanpa prioritas.

”Setiap kebijakan fiskal harus diukur secara hati-hati, tepat sasaran, dan terencana agar APBN tetap sehat sekaligus efektif mendukung pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Menurut dia, kunci keberhasilan Menkeu baru terletak pada kecepatan dan ketepatan implementasi kebijakan, serta perbaikan komunikasi dan profesionalisme birokrasi. Kementerian Keuangan diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi yang responsif terhadap pasar dan mampu mengeksekusi program fiskal maupun sosial secara efisien.