Pembengkakan Subsidi BBM Masuk ke Neraca Pertamina

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah memastikan lonjakan harga minyak dunia di tengah panasnya tensi geopolitik tidak akan secara signifikan membebani anggaran negara. Kenaikan harga bahan bakar minyak dalam negeri untuk sementara masih diserap oleh PT Pertamina (Persero) sehingga memberi ruang bagi pemerintah menjaga stabilitas fiskal.

Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa seusai berdiskusi dengan sejumlah pemangku kepentingan di lingkungan pemerintahan di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (1/4/2026).

Ia menjelaskan, kemampuan Pertamina menyerap tekanan harga minyak didukung oleh kondisi likuiditas yang lebih longgar, seiring percepatan pembayaran subsidi dan kompensasi energi oleh pemerintah. Saat ini, pemerintah membayar sekitar 70 persen dari total kewajiban kompensasi setiap bulan secara berkelanjutan.

”Pertamina mampu karena sekarang pembayaran dari pemerintah lancar. Kompensasi kita bayar tiap bulan 70 persen terus-menerus. Jadi keuangan Pertamina amat baik, untuk menyerap itu dalam jangka pendek tidak masalah,” tuturnya.

Meski demikian, Purbaya mengakui bahwa pada akhirnya tekanan harga energi tetap akan berdampak pada anggaran negara, khususnya melalui peningkatan kebutuhan subsidi. Namun, ia memastikan tambahan beban tersebut masih dalam batas aman.

Tambahan anggaran berkisar Rp 90 triliun hingga Rp 100 triliun disiapkan untuk subsidi energi. Ini terutama untuk BBM jenis solar dan elpiji 3 kilogram.

Berdasarkan kalkulasi Purbaya, berbagai efisiensi dan realokasi anggaran membuat potensi defisit melebar ke 2,9 persen dari target 2,68 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). ”Dari 2,68 persen PDB ke 2,9 persen itu tambahan sekitar 0,12 persen, tidak besar,” ujarnya.

Ia menambahkan, bahkan tanpa kebijakan tambahan seperti penerapan kerja dari rumah (work from home/WFH), defisit sebenarnya sudah dapat ditekan di level tersebut. Berbagai langkah efisiensi dan realokasi anggaran membuat potensi pelebaran defisit tetap terbatas.

Di tengah berbagai tekanan global, Purbaya juga menegaskan kondisi fiskal tetap kuat dengan dukungan bantalan anggaran berupa saldo anggaran lebih (SAL) yang mencapai Rp 420 triliun. Cadangan ini dinilai cukup untuk meredam gejolak global tanpa mengganggu stabilitas APBN.

”Ruang kita masih terbuka lebar sebetulnya. Jadi tidak perlu khawatir dengan kondisi APBN,” kata Purbaya.

Pada 2026, pemerintah telah mengalokasikan anggaran subsidi energi senilai Rp 210,1 triliun atau 65,87 persen dari total subsidi dalam APBN 2026 senilai Rp 318,9 triliun. 

Pemerintah juga memetakan potensi tekanan fiskal melalui sejumlah skenario harga minyak. Pada skenario awal, harga minyak mentah Indonesia diperkirakan berkisar 86 dolar AS per barel dengan nilai tukar rupiah sekitar Rp 17.000 per dolar AS.

Proyeksi ini lebih lemah dari asumsi APBN senilai Rp 16.500 per dolar AS. Dalam skenario ini, defisit APBN diperkirakan mencapai 3,18 persen PDB.

Pada skenario moderat, harga minyak diproyeksikan mencapai 97 dolar AS per barel dengan kurs Rp 17.300 per dolar AS. Dalam skenario ini, defisit berisiko melebar menjadi 3,53 persen terhadap PDB.

Sementara pada skenario pesimistis, harga minyak diperkirakan mencapai 115 dolar AS per barel dengan kurs Rp 17.500 per dolar AS. Dalam skenario ini, defisit diperkirakan mencapai 4,06 persen terhadap PDB.

Sebelumnya, dalam konferensi pers bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Purbaya memastikan seluruh skenario tersebut telah diantisipasi dalam perencanaan anggaran.

Pemerintah tetap menjaga kesinambungan fiskal agar APBN mampu berfungsi sebagai bantalan terhadap gejolak global. ”Semua sudah kami hitung sampai akhir tahun. Kondisi keuangan negara sangat baik dan memiliki bantalan yang cukup,” ujar Purbaya.

Langkah pemerintah mempercepat efisiensi belanja negara melalui penajaman ulang anggaran dan sejumlah kebijakan lainnya diproyeksi dapat menghemat anggaran hingga Rp 204,4 triliun.

Pengalihan anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) dari pos nonprioritas, seperti perjalanan dinas, rapat, kegiatan seremonial, dan belanja nonoperasional ke belanja yang lebih produktif, diperkirakan menghasilkan penghematan Rp 121,2 triliun hingga Rp 130,2 triliun.

Sementara kebijakan WFH dianggap mampu menekan mobilitas dan konsumsi energi sehingga berpotensi menghemat anggaran negara sebesar Rp 6,2 triliun dari sisi kompensasi bahan bakar minyak.

Langkah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah perlu dievaluasi lebih jauh dari sisi kualitas belanja.

Di sektor energi, pemerintah akan mengimplementasikan program biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Kebijakan ini ditujukan untuk mengurangi penggunaan BBM berbasis fosil hingga sekitar 4 juta kiloliter dan diperkirakan dapat menekan beban subsidi energi hingga Rp 48 triliun.

Adapun optimalisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga dilakukan melalui penyesuaian skema distribusi menjadi lima hari dalam sepekan, dengan mempertimbangkan kebutuhan setiap wilayah. Langkah ini diproyeksikan memberikan potensi penghematan anggaran hingga Rp 20 triliun. 

Ekonom Universitas Brawijaya, Noval Adib, menilai, langkah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah perlu dievaluasi lebih jauh dari sisi kualitas belanja. Ia menyoroti efisiensi pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai masih terbatas.

Menurut dia, penghematan sekitar Rp 20 triliun belum signifikan dibandingkan total anggaran program yang mencapai Rp 335 triliun. ”Penghematannya tidak sampai 10 persen. Padahal, dari sisi nilai tambah bagi penerima manfaat, program ini seharusnya bisa diefisienkan jauh lebih besar, bahkan bisa mencapai Rp 100 triliun hingga Rp 200 triliun,” katanya.

Noval menjelaskan, jika dianalisis menggunakan pendekatan activity-based management (ABM), program MBG cenderung masuk dalam kategori aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah (non-value added activity). Dalam pendekatan tersebut, aktivitas dibedakan menjadi yang bernilai tambah dan tidak bernilai tambah, meskipun keduanya sama-sama memerlukan biaya.

”Program MBG lebih condong ke aktivitas yang tidak memberi nilai tambah. Artinya, biaya yang dikeluarkan berpotensi menjadi non-value added cost atau biaya yang tidak memberikan manfaat signifikan,” ucapnya.

Ia menambahkan, ciri utama aktivitas yang tidak bernilai tambah adalah ketika dihentikan tidak menimbulkan dampak berarti. Sebaliknya, aktivitas yang bernilai tambah akan menimbulkan dampak besar jika dihentikan, seperti transfer ke daerah atau pembayaran gaji pegawai.

”Kalau program seperti MBG dihentikan, tidak akan menimbulkan gejolak berarti. Berbeda dengan belanja yang benar-benar krusial. Karena itu, ruang efisiensi pada program ini seharusnya masih sangat besar,” tutur Noval.

Menurut dia, evaluasi berbasis kualitas belanja menjadi penting agar efisiensi anggaran tidak sekadar menghasilkan penghematan nominal, tetapi juga meningkatkan efektivitas penggunaan uang negara.