Purnawirawan Ingatkan Politisasi Berefek Buruk pada Kesiapan TNI Jalankan Tugas

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah purnawirawan mengingatkan politisasi militer dapat berdampak buruk pada kesiapan TNI dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta menghadapi tantangan pertahanan dan keamanan di masa datang. Pengalaman pada masa Orde Baru mesti dijadikan pelajaran karena dwifungsi ABRI telah mengakibatkan kesiapan militer menjadi turun.

Peringatan itu salah satunya disampaikan Letnan Jenderal (Purn) Bambang Darmono saat peluncuran buku Letnan Jenderal (Purn) Kiki Syahnakri, yang berjudul Hingga Salvo Terakhir di Jakarta, Sabtu (26/4/2025).

Dalam buku biografi itu, Kiki tidak saja bercerita tentang perjalanan karirnya, tetapi juga berbagai pemikirannya. Hal ini yang disorot Bambang saat mengulas buku terbitan Penerbit Buku Kompas tersebut.

Bambang mengatakan, semua tingkat kepemimpiman di TNI bertugas untuk memelihara kesiapan tempur pasukan. "Di Akmil diajarkan tupok (tugas pokok) komandan adalah memelihara kesejahteraan prajurit. Menurut saya, seharusnya kesiapan,” tuturnya.

Mantan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional itu sependapat dengan pandangan Kiki bahwa banyak persoalan taktis TNI yang pada masa Orde Baru tidak tuntas. ”Bahasanya Pak Kiki, ini semua karena TNI bermain di kolam politik. Dulu memang ada dwifungsi,” katanya.

Dwifungsi ABRI ini, lanjutnya, membuat upaya untuk menjaga kesiapan pasukan terbengkalai. Bahkan, latihan pun hanya sekadarnya.

Bambang juga berharap, pertimbangan suka dan tidak suka dalam perekrutan kepemimpinan TNI. Sebab, menurut dia, perekrutan yang berdasarkan suka dan tidak suka itu merupakan cara orang-orang politik. Umumnya, orang-orang politik melihat komunitas, bukan integritas.

”Kalau enggak masuk dalam komunitas saya, ya, enggak direkrut,” tegasnya.

Ia menggarisbawahi, perekrutan kepemimpinan di TNI seharusnya berdasarkan integritas dan kapabilitas. Kerangka ini akan membuat seorang komandan diakui karena dipandang sebagai pemimpin yang patut disegani.

Selain politisasi militer, Kiki Syahnakri juga menggarisbawahi soal hukum humaniter. Menurut dia, hukum humaniter sejalan dengan prinsip perang gerilya yang seharusnya memenangi hati rakyat. Pelanggaran HAM bisa menjauhkan TNI dari rakyat.

”Kalau ada satu orang tewas karena pelanggaran HAM, semua keluarganya jadi musuh,” tandasnya.

Sementara itu, dalam peluncuran buku tersebut, hadir juga Wapres ke-6 RI Jenderal (Purn) Try Sutrisno, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Endriartono Sutarto, dan mantan Kepala BIN Jenderal (Hor) Hendropriyoko. Try menyoroti tentang Pancasila dan akhlak para politisi, sementara Hikmahanto Juwana menyoroti soal etika generasi muda.