Mutasi Letjen Kunto, Anak Try Sutrisno, Dianggap Tak Lazim, TNI: Ini Mutasi Wajar

JAKARTA, KOMPAS — Letnan Jenderal TNI Kunto Arief Wibowo, putra Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno, dimutasi dari jabatannya sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I tak lama setelah nama sang ayah disebut dalam Forum Purnawirawan TNI yang menuntut pencopotan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden. Posisi Kunto digantikan oleh mantan ajudan Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Laksamana Muda TNI Hersan.

Pergantian tersebut pun memicu spekulasi adanya motif politik di balik mutasi itu. Namun, Markas Besar TNI membantah hal itu dan menegaskan bahwa mutasi merupakan bagian dari mekanisme pembinaan karier dan kebutuhan organisasi.

Peneliti dari Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia, Beni Sukadis, yang dihubungi dari Jakarta, Kamis (1/5/2025), menilai bahwa mutasi terhadap Letjen Kunto yang baru menjabat selama empat bulan sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Pangkogabwilhan I) itu terbilang cepat dan tidak lazim. Menurut dia, langkah tersebut menimbulkan pertanyaan publik, terutama karena terjadi tak lama setelah nama sang ayah, Try Sutrisno, muncul dalam Forum Purnawirawan TNI yang meminta Gibran dicopot dari jabatan wapres.

”Mungkin saja, karena jabatan empat bulan itu relatif cepat. Pasti menimbulkan pertanyaan publik, kenapa tiba-tiba dirotasi,” ujar Beni.

Rotasi dan mutasi di tubuh TNI tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554/IV/2025 tertanggal 29 April 2025. Dalam surat keputusan tersebut, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melaksanakan rotasi dan mutasi terhadap 237 perwira tinggi (pati) TNI, yang terdiri dari 109 TNI AD, 64 TNI AL, dan 64 TNI AU.

Jabatan strategis yang mengalami pergantian antara lain Pangkogabwilhan I, Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) III, Panglima Komando Operasi Udara (Pangkoopsud) I, serta berbagai jabatan penting lainnya di lingkungan Mabes TNI dan ketiga matra TNI.

Proses mutasi ini terjadi tak lama setelah ramai gugatan pencopotan putra Jokowi, Gibran, dari jabatannya sebagai wapres, yang dilontarkan oleh Forum Purnawirawan TNI.

Letjen Kunto Arief Wibowo yang menjabat Pangkogabwilhan I dimutasi menjadi Staf Khusus Kepala Staf TNI AD. Padahal, Kunto baru menjabat posisi Pangkogabwilhan I selama empat bulan. Pangkogabwilhan I kemudian diisi oleh mantan ajudan Presiden Jokowi, Laksda Hersan. Laksda Hersan sebelumnya menjabat Pangkoarmada III.

Proses mutasi ini terjadi tak lama setelah ramai gugatan pencopotan putra Jokowi, Gibran, dari jabatannya sebagai wapres, yang dilontarkan oleh Forum Purnawirawan TNI. Forum tersebut berisi 103 purnawirawan jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel. Salah satunya ada nama ayah Letjen Kunto, Try Sutrisno, yang merupakan mantan wakil presiden.

Beni lebih lanjut menyampaikan, dalam mutasi dan rotasi di tubuh militer, tidak tertutup kemungkinan adanya faktor-faktor lain di luar kebutuhan organisasi. ”Apakah karena kritisisme Pak Try Sutrisno sehingga itu terjadi, bisa saja ada kaitannya,” ucapnya.

Yang juga menjadi sorotan adalah sosok pengganti Letjen Kunto, yakni Laksda Hersan, yang sebelumnya dikenal sebagai ajudan Presiden Jokowi. Beni menyebut hal ini berpotensi memunculkan spekulasi liar di tengah publik. ”Itu aneh juga. Pasti ini akan menimbulkan spekulasi liar jika tidak mampu dijelaskan dengan baik oleh pihak TNI,” katanya.

Merespons anggapan adanya motif politik di balik mutasi tersebut, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI Kristomei Sianturi dalam keterangan tertulis, Kamis (1/5/2025), menegaskan, mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang rutin dan wajar dalam sistem pembinaan karier di lingkungan TNI.

”Mutasi ini adalah bagian dari sistem pembinaan personel sekaligus kebutuhan organisasi untuk menjawab tantangan tugas yang terus berkembang. Diharapkan para perwira tinggi yang mengemban jabatan baru dapat melaksanakan amanah dengan penuh dedikasi, loyalitas, dan profesionalisme,” ujar Kristomei.

Di samping itu, lanjut Kristomei, rotasi ini menunjukkan komitmen Panglima TNI dalam mendorong peningkatan kinerja satuan dan memperkuat soliditas di seluruh lini organisasi. Hal ini dinilai sesuai dengan visi TNI yang selalu adaptif terhadap berbagai dinamika global serta perubahan tantangan strategis dalam pertahanan negara.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), TB Hasanuddin, memilih tidak berkomentar lebih jauh terkait dugaan adanya motif politis dalam mutasi tersebut. ”Saya tak mau berkomentar dulu. Tetapi, saya tak yakin dengan spekulasi yang ada. Tunggu dulu penjelasan dari pihak TNI,” ujarnya singkat.

Sjafrie mengatakan, pihaknya akan menelaah lebih lanjut masukan-masukan dari Forum Purnawirawan TNI.

Pada Rabu (30/4/2025), Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, mengaku telah mendengar mengenai usulan Forum Purnawirawan TNI yang salah satunya meminta pencopotan Gibran sebagai wapres. Menurut dia, pemerintah menghormati seluruh masukan dari para senior.

”Ya, kami mendengar semua masukan dari senior-senior purnawirawan. Kami menghormati apa yang menjadi pemikiran para sesepuh,” ujar Sjafrie.

Namun, Sjafrie mengatakan, pihaknya akan menelaah lebih lanjut masukan-masukan dari Forum Purnawirawan TNI, mana yang bisa ditindaklanjuti dan mana yang belum relevan untuk dibahas. ”Kami kaji lebih mendalam mana yang produktif dan mana yang mungkin belum bisa kami adakan pembahasan lebih lanjut,” tegasnya.

Terlepas dari itu, ia menegaskan, soliditas pemerintahan Prabowo-Gibran tidak terganggu dengan adanya usulan tersebut. Menurut dia, masyarakat telah menunjukkan persatuan, dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar rakyat.

”Enggak ada (isu masalah soliditas di pemerintahan), soliditas pemerintahan itu sudah terlihat gimana rakyat bersatu. Rakyat yang penting itu adalah urusan pangan, papan, dan sandang. Sudah selesai,” ucapnya.