QRIS, Ikhtiar Dedolarisasi di ASEAN

Di sudut meja kasir Phrigkiao Authentic Thai Cuisine, salah satu restoran halal yang ramai dikunjungi di kawasan Siam Square, Bangkok, Thailand, seorang wisatawan Indonesia mengeluarkan telepon genggamnya. Ia membuka aplikasi mobile banking dari bank asal Indonesia lalu mengarahkan kamera ke QR Code berlogo PromptPay yang terpajang di meja kasir.

Beberapa detik kemudian, notifikasi pembayaran muncul di layar. Tidak ada uang baht berpindah tangan. Tidak ada pula lembar dolar yang harus ditukar lebih dulu. Saldo rekening dalam rupiah terpotong, makan siang pun lunas.

Pemandangan semacam itu kini semakin lazim di sejumlah kota Asia. Di balik transaksi singkat itu, ada infrastruktur pembayaran baru yang diam-diam mengubah cara masyarakat kawasan bertransaksi, yakni penggunaan QRIS antarnegara.

Di Bangkok, implementasinya terlihat nyata. Pengelola restoran, Amanee Salach, mengatakan, wisatawan Indonesia sudah cukup sering membayar menggunakan QRIS. ”Kalau tidak bawa uang tunai, tinggal scan (pindai) saja. Sudah banyak dipakai beberapa tahun ini,” ujarnya di Bangkok, Jumat (8/5/2026).

Kerja sama ini merupakan integrasi sistem pembayaran lintas negara antara Bank Indonesia dan Bank of Thailand sejak Agustus 2022. Lewat skema tersebut, wisatawan Indonesia dapat bertransaksi di jutaan merchant yang terhubung dengan PromptPay tanpa perlu menukar rupiah ke baht terlebih dahulu.

Namun, aksesnya masih terbatas untuk QR milik merchant atau badan usaha; kode PromptPay yang terhubung ke rekening perorangan di Thailand belum dapat dipindai oleh QRIS.

Bagi pelancong, manfaatnya terasa sederhana: tidak perlu mencari money changer, tidak perlu menukar rupiah ke baht, bahkan tak perlu menyiapkan dolar AS sebagai mata uang perantara. Semua cukup melalui aplikasi perbankan dari Indonesia. Namun, di balik kemudahan itu, tersimpan kepentingan makro yang lebih besar.

Di tengah kurs rupiah yang menembus kisaran Rp 17.500 per dolar AS pada Mei 2026, setiap kebijakan yang berpotensi menekan permintaan valuta asing menjadi relevan. Salah satunya QRIS antarnegara. Lewat skema ini, transaksi wisatawan Indonesia di Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, Korea Selatan, hingga China dapat dilakukan langsung menggunakan saldo rupiah.

Di setiap negara, QRIS terhubung dengan sistem lokal: PromptPay di Thailand, DuitNow QR di Malaysia, NETS QR di Singapura, JPQR Global di Jepang, Seoul Pay dan Jeju Pay di Korea Selatan, serta UnionPay dan Alipay di China.

Sebaliknya, wisatawan dari negara-negara tersebut juga dapat bertransaksi di Indonesia melalui sistem serupa. QRIS pun berkembang bukan sekadar alat bayar, melainkan bagian dari upaya memperluas penggunaan mata uang lokal di kawasan.

Ekonom sekaligus Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Ryan Kiryanto, menilai QRIS merupakan salah satu ikhtiar BI menjaga stabilitas rupiah melalui jalur transaksi ritel.

Selama ini, warga Indonesia yang bepergian ke luar negeri lazim menukar rupiah ke mata uang tujuan atau ke dolar AS. Permintaan valas yang terjadi berulang itulah yang menambah tekanan terhadap kurs.

”Uang itu juga komoditas. Kalau permintaannya naik, harganya naik. Dalam konteks dolar AS, kalau makin banyak dibeli, dolar menguat, rupiah melemah,” kata Ryan kepada Kompas di Jakarta, Jumat (15/5/2026).

Dalam logika itu, QRIS antarnegara memangkas sebagian permintaan dolar dari konsumsi wisata. Warga Indonesia yang makan, berbelanja, atau bepergian di luar negeri tidak lagi harus membeli uang asing untuk kebutuhan harian. Rupiah tetap digunakan, sementara konversi berlangsung di belakang sistem melalui skema local currency transaction (LCT).

Ryan mengakui, nilai satu transaksi QRIS relatif kecil. Namun, dampaknya tidak tepat diukur dari nominal per orang karena, menurut dia, yang lebih penting adalah akumulasi. Jika jutaan warga Indonesia bepergian ke luar negeri dan tidak lagi membeli dolar untuk konsumsi harian, tekanan permintaan valas dapat berkurang.

”Kalau satu orang belanjanya kecil, memang tidak terasa. Namun, kalau jutaan transaksi, hasilnya beda. Itu yang dibaca Bank Indonesia,” ujar Ryan.

BI mengembangkan QRIS bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia sebagai standar pembayaran nasional berbasis kode QR. Sejak diluncurkan pada 17 Agustus 2019, pengguna QRIS terus meningkat dan cakupannya meluas ke luar negeri.

Thailand menjadi negara pertama yang terkoneksi, lalu disusul Malaysia, Singapura, Korea Selatan, Jepang, dan China. Negara lain, seperti Vietnam, Filipina, India, hingga Arab Saudi, juga mulai dijajaki.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Singapura, Widi Agustin, mengatakan, QRIS antarnegara menawarkan kemudahan sekaligus efisiensi. Skema LCT memungkinkan transaksi langsung menggunakan mata uang lokal.

”Bagi Indonesia, ini menjadi salah satu cara memperluas penggunaan rupiah di kawasan sekaligus mengurangi ketergantungan pada dolar AS,” ujar Widi saat ditemui di Bangkok, Kamis (7/5/2026).

Data BI menunjukkan, pemanfaatan QRIS antarnegara mulai memberi dampak pada aktivitas transaksi lintas batas. Sepanjang 2025, transaksi inbound dari wisatawan asing yang bertransaksi di Indonesia mencapai 5,89 juta transaksi. Angka ini lebih tinggi dibandingkan transaksi outbound masyarakat Indonesia di luar negeri yang sebesar 1,68 juta transaksi.

Khusus kerja sama dengan Thailand, sejak implementasi pada Agustus 2022 hingga Februari 2026, volume transaksi mencapai 1,64 juta dengan nominal Rp 656,27 miliar. Sementara Malaysia mencatat volume terbesar, yakni 10,66 juta transaksi senilai Rp 2,75 triliun.

Untuk memperluas penggunaan, BI menggencarkan sosialisasi bersama KBRI, KJRI, diaspora, hingga influencer. Pendekatannya tidak hanya kampanye informasi, tetapi juga demonstrasi langsung agar pengguna dapat mencoba transaksi secara nyata.

Edukasi itu juga mencakup keamanan transaksi digital. BI mengimbau masyarakat memastikan aplikasi pembayaran sudah mendukung QRIS antarnegara sebelum bepergian, memeriksa nama merchant dan nominal transaksi, serta hanya memindai kode QR resmi yang tersedia di kasir.

Terkait seberapa besar implementasi QRIS antarnegara dapat menahan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, pengamat mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi, menilai kontribusi QRIS terhadap penguatan rupiah masih sangat terbatas. Pasalnya, skala transaksinya jauh di bawah kebutuhan dolar nasional.

Menurut dia, pelemahan rupiah lebih banyak dipicu kebutuhan impor, pembayaran utang luar negeri, repatriasi dividen, serta perdagangan komoditas global yang mayoritas tetap menggunakan dolar AS. Dibandingkan kebutuhan tersebut, transaksi wisata melalui QRIS masih sangat kecil.

”Kalau orang pakai QRIS di luar negeri, itu biasanya buat makan, beli kopi, atau belanja kecil. Nilainya tidak besar. Dibandingkan kebutuhan dolar untuk impor dan pembayaran utang, porsinya kecil sekali,” ujarnya.

Ia memperkirakan, pengaruh QRIS mungkin tidak mencapai 5 persen terhadap total kebutuhan valas nasional. ”Artinya, kebijakan ini belum cukup kuat untuk membalik arah rupiah sendirian,” kata Ibrahim.

Namun, data transaksi dan pengamatan lapangan menunjukkan QRIS antarnegara memiliki arti di titik yang berbeda. Instrumen ini memang bukan alat utama untuk menahan rupiah, seperti intervensi pasar spot, pengelolaan cadangan devisa, atau kebijakan suku bunga. QRIS lebih berperan sebagai lapisan tambahan yang mengurangi permintaan dolar AS dari jutaan transaksi kecil yang selama ini tersebar dan nyaris tak terlihat.

Di saat rupiah sensitif terhadap suku bunga Amerika Serikat, perang dagang, dan gejolak geopolitik, langkah seperti ini menjadi bagian dari diversifikasi instrumen bank sentral.

Implementasi QRIS antarnegara mungkin tidak membalikkan arah kurs sendirian, tetapi bisa mengurangi kebocoran permintaan valas dari aktivitas sehari-hari masyarakat Indonesia di luar negeri.

Ke depan, jika konektivitas QRIS terus meluas, penggunanya pun tidak lagi sebatas wisatawan. Pekerja migran, jemaah umrah, diaspora, hingga pelaku UMKM yang bertransaksi di pasar global berpotensi memanfaatkannya. Pada titik itu, satu kali pindai QR bukan lagi sekadar kemudahan membayar, melainkan bagian kecil dari upaya memperkuat penggunaan rupiah di kawasan.