Rahayu Saraswati, Keponakan Prabowo, Tiba-tiba Mundur dari DPR, Mengapa?

JAKARTA, KOMPAS — Keponakan Presiden Prabowo Subianto yang juga politikus dari Partai Gerindra, Rahayu Saraswati, mengundurkan diri sebagai anggota DPR periode 2024-2029. Keputusan itu disampaikan melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya pada Rabu (10/9/2025).

Dalam video itu, Sara mengungkapkan alasan mundur, yakni akibat ucapan kontroversialnya dalam sebuah siniar di media nasional pada Februari 2025 atau enam bulan lalu, yang dinilai menyakiti hati masyarakat. Potongan siniar itu viral dan mendapat kritik dari warganet pada Agustus 2025.

”Walaupun niat saya sebenarnya ingin mendorong entrepreneurship, terutama di zaman transformasi digital yang membuka peluang seluas-luasnya di dunia ekonomi kreatif, saya paham bahwa kata-kata saya telah menyakiti banyak pihak, terutama yang saat ini masih berjuang untuk menghidupi keluarganya, bahkan untuk masih bisa bertahan hidup,” kata Sara dalam video di akun Instagram pribadinya.

Diketahui, dalam pernyataan yang viral pada Agustus lalu, Sara menyebut bahwa pola pikir anak muda yang mengharapkan lowongan kerja dari pemerintah sama seperti di era penjajahan kolonial.

”Kalau punya kreativitas, jadilah pengusaha. Jadilah entrepreneur daripada ngomel enggak ada kerjaan. Bikin kerjaan buat teman-teman lu,” kata Sara dalam potongan siniar yang viral di media sosial. Pernyataan Sara itu pun langsung mendapatkan komentar tajam dari masyarakat, terutama warganet.

Sara mengakui, pernyataannya itu telah menyinggung dan melukai hati masyarakat. Ia menegaskan tidak ada maksud melukai hati masyarakat dalam perbincangannya di dalam program siniar tersebut.

Sara pun meminta publik untuk menonton seluruh perbincangannya di siniar yang berjudul ”Rahayu Saraswati Kupas Isu Perempuan hingga Kolaborasi Ekonomi Kreatif” di akun Youtube Antara TV agar masyarakat mengetahui apa yang disampaikannya secara menyeluruh.

”Kesalahan sepenuhnya ada di saya. Oleh sebab itu, melalui pesan ini, saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ucapan dan kesalahan saya,” ujar Sara.

Meski mundur, Sara berharap masih diberi kesempatan menyelesaikan pembahasan RUU Kepariwisataan di Komisi VII DPR. Ia juga berjanji akan menyalurkan sisa dana dapil untuk bantuan alat kesehatan, pelatihan kewirausahaan, dan pemberdayaan pemuda.

Di akhir potongan video, Sara juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat di Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu yang telah memilih dan memberikan kepercayaan kepada dirinya. Diketahui, Sara terpilih dalam Pemilu 2024 dari Dapil DKI Jakarta 3. Sara pun kemudian duduk di Komisi VII DPR yang membidangi perindustrian, UMKM, ekonomi kreatif, dan pariwisata.

”Saya mohon maaf jika saya telah mengecewakan Anda selama saya mengemban tugas ini,” ujarnya.

Secara terpisah, Sekretaris Fraksi Gerindra DPR Bambang Haryadi menegaskan fraksinya menghormati keputusan Sara tersebut. Pihaknya akan memproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. ”Sementara menunggu proses, Saudari Sara akan dinonaktifkan dari DPR,” kata Bambang.

Bambang menjelaskan, proses administratif terkait keputusan Sara akan dilakukan sesuai mekanisme dalam undang-undang yang berlaku. Selain itu, Fraksi Gerindra juga akan berkoordinasi dengan DPP Partai Gerindra.

”Kami akan memastikan seluruh prosedur berjalan sesuai aturan. Fraksi Gerindra tetap konsisten menjaga komitmen kelembagaan dan ketentuan perundang-undangan,” katanya.

Selain Sara, dalam dua pekan terakhir, tercatat sudah ada lima anggota DPR yang dinonaktifkan oleh partainya menyusul pernyataan dan tindakan kontroversial yang dinilai mencederai perasaan publik.

Dua di antaranya berasal dari Fraksi Partai Nasdem, yaitu Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach. Tiga lainnya adalah Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio dan Surya Utama atau Uya Kuya (Partai Amanat Nasional) serta Adies Kadir (Partai Golkar).

Setelah dinonaktifkan, kelima politikus itu akan menjalani proses etik di mahkamah partai. Nantinya, mahkamah partai itu yang akan mengeluarkan keputusan final terkait pemberhentian anggota DPR tersebut.