Ramai-ramai Menyerbu Balai Kota demi Jadi PPSU

Di tengah ketatnya persaingan dan keterbatasan lapangan kerja, pembukaan lowongan kerja sebagai anggota penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU di Jakarta menjadi opsi menarik bagi pencari kerja. Ribuan orang pun berduyun-duyun mengantre di Balai Kota.

Sedari awal pekan ini, Balai Kota Jakarta diserbu pencari kerja. Mereka mengantre sejak pagi demi lowongan kerja sebagai penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP). PJLP adalah sebutan bagi pasukan pelangi. Garda depan Pemerintah Provinsi Jakarta dalam berbagai bidang.

Ada pasukan oranye (PPSU), pasukan biru (dinas sumber daya air), dan pasukan kuning (dinas bina marga). Kemudian, pasukan hijau (dinas pertamanan dan hutan kota) serta petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.

Setidaknya 1.000 warga mengantre sejak pagi di gerbang masuk Balai Kota Jakarta, Rabu (23/4/2025). Tua, muda, datang sendirian atau berkelompok, bahkan membawa anak, memadati akses masuk ke kompleks perkantoran Pemprov Jakarta itu.

Tidak ada antrean yang jelas. Hanya ada petugas Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta dan pengamanan dalam yang mengatur pencari kerja agar tertib.

Sebagian warga sampai duduk lesehan di trotoar karena lelah. Sebagian lagi bersorak manakala ada orang berusaha menerobos antrean.

Sempat terjadi saling dorong untuk menerobos masuk ke tempat pengumpulan berkas di dalam Balai Kota Jakarta. Namun, tak sampai terjadi kericuhan.

Salah seorang yang antre menaruh berkas lamaran adalah Budiawan (21). Sambil mendekap berkas lamarannya, Budiawan keluar dari antrean. Ia kemudian duduk lesehan di trotoar.

”Saya sudah ke kelurahan, tapi katanya harus bawa lamaran ke sini (Balai Kota),” kata lulusan SMP ini sambil menyeka peluh di keningnya.

Ia mendapat informasi lowongan kerja PPSU dari pesan di Whatsapp. Isi pesan itu ialah Gubernur Jakarta Pramono Anung membuka peluang kerja hanya dengan ijazah SD. Silakan bawa lamaran ke Balai Kota Jakarta.

Pesan itu bak angin segar baginya untuk meningkatkan taraf hidup. Pemasukannya selama ini hanya dari kerja serabutan dan mengamen.

”Lulusan SMP bisa dapat gaji UMR, siapa yang tidak mau. Kalau dapat kerja baik, saya bisa bantu orangtua juga, kan,” ucap Budiawan.

Upah minimum provinsi (UMP) Jakarta tahun 2025 sebesar Rp 5.396.761.

Salman Alfarisi (25) juga tak melewatkan kesempatan ini. Ia ingin kembali bekerja setelah terkena pemutusan hubungan kerja sebagai kurir ekspedisi.

Ia bahkan ditemani sang ibu. Ibunya terus menyemangatinya di tengah antrean. ”Saya mau coba peluang sebagai PPSU. Alhamdulillah sudah masukkan berkas lamaran. Kemarin enggak bisa sama sekali,” ucap Salman.

Gubernur-Wakil Gubernur Jakarta Pramono Anung-Rano Karno menjanjikan ribuan lowongan kerja PJLP. Bahkan, PPSU cukup lulusan SD dari yang sebelumnya SMA atau sederajat.

Selanjutnya, pelamar tinggal melengkapi berkas dokumen kependudukan. Lalu, hasil tes kesehatan dan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK).

Kemudahan ini menjadi salah satu pemantik warga untuk berbondong-bondong ke Balai Kota Jakarta. Ngatiar (53) salah satunya yang juga ingin mencoba peruntungan sebagai anggota PPSU. Kuli panggul ini langsung melengkapi berkas-berkas untuk lowongan kerja PPSU.

”Pengin lebih baik. Namanya tukang panggul. Kerja seminggu penuh belum tentu mampu penuhi kebutuhan sehari-hari,” seloroh Ngatiar.

Dalam perekrutan PJLP ini, Pramono ingin menepis isu mengenai adanya orang dalam. Oleh sebab itu, pendaftaran berlangsung di Balai Kota Jakarta. Ia juga melihat besarnya harapan warga untuk bisa bekerja, termasuk sebagai PPSU.

Saat ini, Pemprov DKI Jakarta menyediakan 1.100 lowongan PJLP dan hingga akhir tahun ini akan ditambah 500 lowongan. Selain itu, tersedia 1.000 lowongan petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.

Secara terpisah, Kepala Pusat Riset Kependudukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Nawawi menilai, PPSU sebagai pekerjaan menjanjikan sekalipun berat karena gajinya sesuai UMP. Tak ayal, PPSU Jakarta pasti menjadi incaran banyak pencari kerja.

”Bahkan, lulusan S-1 pun ikut melamar karena kondisi pasar kerja saat ini yang sedang tidak baik-baik saja,” kata Nawawi.

Sebagai kota jasa, Jakarta harus ramah terhadap pekerja sektor informal, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ini sebagai salah satu langkah menghadapi pasar kerja yang sedang tidak baik-baik saja.

Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 77.965 orang di-PHK sepanjang 2024. Paling banyak di Jakarta (17.085). Disusul Jawa Tengah (13.130), Banten (13.042), Jawa Barat (10.661), dan Jawa Timur (5.327), dan wilayah lainnya di bawah 5.000.

Sementara pada 2025 ini sebanyak 3.325 orang terkena PHK. Dari jumlah itu, sebagian besar terjadi di Jakarta (2.650 orang). Sementara wilayah lain kurang dari 300 orang.

Menurut Nawawi, sebagai kota jasa, Jakarta harus ramah terhadap pekerja sektor informal khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ini sebagai salah satu langkah menghadapi pasar kerja yang sedang tidak baik-baik saja.

”Kita tahu sendiri, sektor ini selalu jadi bemper di tengah pasar kerja formal yang sedang tidak baik-baik saja saat ini. Berikan ruang ekonomi dan dukungan kegiatan yg dapat memberikan kemudahan sektor ini untuk terus berkembang,” tutur Nawawi.