Rangkaian ”Reshuffle” Kabinet Prabowo, Enam Kali Dirombak hingga Purbaya Diganti Suahasil

Hampir dua tahun menjabat sebagai Presiden, Prabowo Subianto sudah enam kali me-reshuffle atau merombak kabinetnya. Siapa saja figur yang diganti dan figur baru yang dimasukkan dalam setiap reshuffle kabinet?

Penggantian Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dengan Suahasil Nazara, Senin (14/9/2026) sore, menjadi reshuffle keenam kabinet yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Suahasil Nazara sebelumnya menjabat sebagai wakil dari Purbaya alias Wakil Menteri Keuangan.

Suahasil bukanlah orang baru di Kementerian Keuangan. Ia tercatat pernah menjabat sebagai anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Desentralisasi Fiskal (2009-2011). Karier Suahasil di kementerian itu kian signifikan setelah ditugaskan sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal secara definitif pada 31 Oktober 2016. Pada 25 Oktober 2019, ia dipercaya sebagai Wakil Menteri Keuangan dalam Kabinet Indonesia Maju, kabinet yang dipimpin Presiden ketujuh Joko Widodo. Jabatan itu berlanjut ketika pemerintahan berganti ke Prabowo Subianto pada Oktober 2024.

Sebelum reshuffle kabinet ini, persisnya pada 27 April 2026, Presiden Prabowo juga merombak kabinetnya.

Saat itu, sejumlah tokoh yang dilantik adalah Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup menggantikan Hanif Faisol Nurofiq, yang kemudian menjadi Wakil Menteri Koordinator Pangan; Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Dudung Abdurrachman dilantik menjadi Kepala Staf Kepresidenan; dan Muhammad Qodari yang juga bergeser dari Kepala Staf Kepresidenan menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah.

Sementara reshuffle keempat kabinet berlangsung pada 8 Oktober 2025.

Kala itu, Presiden Prabowo Subianto melantik Ahmad Wiyagus sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) dan Benjamin Paulus Octavianus sebagai Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes). Pelantikan kedua tokoh itu didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 32 M Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Merah Putih Masa Jabatan 2024-2029.

Sementara itu, reshuffle ketiga Kabinet Merah Putih terjadi sebulan sebelumnya, persisnya pada 17 September 2025.

Saat itu, Prabowo melantik Djamari Chaniago yang dipercaya menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) serta Erick Thohir menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Dalam perombakan yang sama, Presiden juga melantik sejumlah wakil menteri dan pejabat lembaga negara. Sejumlah pejabat dimaksud, antara lain, Friansyah Noor (Wakil Menteri Tenaga Kerja), Rohmat Marzuki (Wakil Menteri Kehutanan), dan Farida Faricha (Wakil Menteri Koperasi).

Untuk reshuffle kedua kabinet terjadi sepekan sebelumnya, yakni pada 8 September 2025. Saat itu, Prabowo mencopot empat menteri dan melantik lima pejabat baru.

Mereka yang diganti adalah Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Kadir Karding, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, serta Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo. Posisi-posisi tersebut kemudian diisi oleh Purbaya Yudhi Sadewa (Menteri Keuangan), Mukhtarudin (Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia), Ferry Juliantono (Menteri Koperasi), serta Mochamad Irfan Yusuf (Menteri Haji dan Umrah) dengan Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai wakilnya.

Khusus dua kursi menteri yang masih kosong, yakni Menko Polkam dan Menpora, baru diisi di reshuffle ketiga.

Sementara reshuffle kabinet pertama terjadi pada 19 Februari 2025, saat melantik Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi, menggantikan Satryo Brodjonegoro.

Menanggapi pergantian kembali Menkeu di reshuffle terbaru, Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS Arya Fernandes melihatnya sebagai upaya Presiden mengembalikan kepercayaan pasar terhadap perekonomian Indonesia. Selain itu, untuk membangun sinergisitas dengan Bank Indonesia. Pertimbangan lainnya, konsolidasi internal Kemenkeu karena Suahasil dikenal sebagai figur yang sudah berkarier lama di Kemenkeu.

”Pertimbangan lainnya, bisa juga untuk menghadapi situasi ekonomi global yang akan semakin berat, terutama setelah Houthi menyerang jalur pipa gas Saudi, ketegangan yang masih terjadi di Selat Hormuz, serta perang tarif,” ujarnya.

Dengan penggantian ini, ia berharap Suahasil diberi otoritas penuh dari Presiden untuk bisa menentukan arah kebijakan ekonomi. ”Hal lain, semoga beliau juga dapat bicara terus terang kepada Presiden terkait hal-hal yang dianggap perlu yang dapat menentukan perekonomian dan APBN kita,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira mengatakan, masyarakat menantikan komitmen dan pembuktian dari Suahasil untuk melakukan reformasi fiskal. Indikatornya, antara lain, keberanian untuk merombak belanja terkait sejumlah program prioritas yang berbiaya mahal, yakni program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Selain itu, komitmen Suahasil untuk mencapai defisit APBN di bawah 3 persen juga dinantikan.

”Apakah Suahasil berani atau menjadi yes man di tengah ambisi program mahal Prabowo?” kata Bhima yang juga didapuk kelompok masyarakat sipil sebagai Menteri Keuangan Negara ”Kabinet Bayangan”.

Ia pun menantang Suahasil untuk bisa mewujudkan reformasi fiskal itu dalam waktu dua bulan. Menurut Bhima, Suahasil semestinya bisa mencapai target tersebut mengingat dia adalah pejabat senior di Kementerian Keuangan yang sudah memahami birokrasi dan memiliki rekam jejak panjang dalam bernegosiasi dengan kreditor.

”Kalau reformasi fiskal bisa dilakukan oleh Suahasil, ya, berarti cocok. Sebaliknya, jika dalam dua bulan tidak ada hasil signifikan, sebaiknya mundur,” tutur Bhima.