Ratusan Mahasiswa di Semarang Demo Tuntut Pemerintah Hentikan MBG

SEMARANG, KOMPAS — Ratusan mahasiswa berdemonstrasi di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat (12/6/2026) petang. Dalam aksi tersebut, mereka menuntut pemerintah mengevaluasi, bahkan menghentikan, program Makan Bergizi Gratis atau MBG serta mengalihkan anggarannya untuk program lain yang dinilai lebih mendesak, seperti subsidi bahan bakar minyak.

Massa aksi yang mayoritas merupakan mahasiswa Universitas Diponegoro (Undip) itu tiba di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah sekitar pukul 16.00 WIB. Setiba di lokasi, mereka bergantian menyampaikan orasi. Sebagian peserta juga menempelkan poster berisi kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah di depan gerbang.

Salah satu orator, Michelle, mengkritik program MBG yang dinilai perlu dihentikan. Menurut dia, program tersebut menyerap anggaran yang sangat besar, belum menjangkau semua sasaran, serta masih menyisakan persoalan terkait kualitas layanan.

Michelle juga menyinggung sejumlah kasus keracunan makanan yang pernah terjadi dalam pelaksanaan program tersebut. Menurut dia, manfaat yang dihasilkan belum sebanding dengan besarnya anggaran yang dialokasikan.

Program MBG, lanjutnya, justru lebih banyak menguntungkan pemilik satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) dan investor dibandingkan penerima manfaat. Ia menilai hal itu terlihat ketika operasionalisasi sejumlah SPPG terganggu akibat keterlambatan pencairan anggaran.

”Saya lebih berharap MBG dihentikan secara keseluruhan karena besaran anggaran yang diberikan tidak sebanding dengan dampaknya. Semakin lama, program ini semakin menguras anggaran yang seharusnya bisa digunakan untuk sektor lain, termasuk pendidikan,” katanya.

Kritik serupa disampaikan mahasiswa Undip lainnya, Dika Kusuma. Dia mengatakan, MBG berpotensi membebani keuangan negara karena membutuhkan anggaran yang sangat besar.

Dika juga menilai program tersebut memengaruhi harga sejumlah komoditas pangan. Menurut dia, meningkatnya kebutuhan bahan baku untuk dapur MBG berpotensi memengaruhi pasokan di pasar dan mendorong kenaikan harga.

Selain itu, ia menduga terdapat pihak-pihak yang memanfaatkan program tersebut untuk mengambil keuntungan. Kondisi itu berpotensi merugikan petani dan peternak yang saat ini juga menghadapi kenaikan harga pupuk dan pakan.

”Mereka dipaksa memenuhi kebutuhan dalam jumlah besar dengan harga yang ditentukan pihak lain. Pemerintah seolah hanya fokus memastikan kebutuhan MBG terpenuhi tanpa memikirkan kondisi petani dan peternak,” ujarnya.

Dika juga menyoroti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi. Ia khawatir lonjakan harga tersebut akan mendorong pengguna beralih ke BBM subsidi sehingga meningkatkan permintaan dan memicu kelangkaan.

Jika kondisi itu terjadi, tekanan terhadap harga kebutuhan pokok juga akan meningkat karena biaya distribusi barang pun naik.

Sementara itu, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Undip Nur Maajid Taufiqurrahman mengatakan, aksi tersebut membawa sejumlah tuntutan kepada pemerintah.

Selain mendesak evaluasi program MBG, mahasiswa juga meminta pemerintah mengalihkan anggaran ke program-program yang lebih mendesak dan produktif, salah satunya subsidi BBM.

”Pemerintah harus mengevaluasi seluruh kebijakan yang dikeluarkan. Walaupun anggaran MBG sekarang sudah diefisienkan, perlu dipastikan apakah penggunaannya benar-benar tepat sasaran. Dana itu seharusnya bisa dialokasikan untuk kebijakan yang lebih produktif,” ujar Maajid.

Selain itu, massa aksi menuntut pemerintah memperkuat nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, memastikan reformasi di tubuh TNI dan Polri berjalan konsisten, menurunkan harga obat-obatan, serta mengaudit Danantara.

Mahasiswa juga menuntut pemerintah mengembalikan hak-hak petani, menghentikan Proyek Strategis Nasional yang merugikan masyarakat, serta menarik aparat keamanan dari lokasi-lokasi proyek tersebut. Mereka juga meminta pemangkasan tunjangan pejabat sebesar 20 persen dan menagih realisasi janji penciptaan 19 juta lapangan kerja.

Maajid menegaskan, jika tuntutan tersebut tidak mendapat respons, aksi lanjutan akan kembali digelar. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan mahasiswa menggelar demonstrasi yang lebih besar dengan membawa semangat Reformasi Jilid II.

”Demonstrasi terjadi di banyak daerah. Seruan Reformasi Jilid II juga terus muncul. Mahasiswa dan masyarakat sipil sudah bergerak. Kalau pemerintah masih merasa kondisi saat ini baik-baik saja, berarti pemerintah tidak mendengar suara masyarakat,” katanya.

Hingga aksi berakhir sekitar pukul 18.00 WIB, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi yang diharapkan menemui massa tidak terlihat di lokasi. Kondisi itu disesalkan para demonstran.

”Saya rasa untuk menyelesaikan persoalan di Jawa Tengah saja Pak Luthfi belum menunjukkan kehadirannya di tengah masyarakat. Karena itu, kami berharap pemerintah lebih terbuka untuk mendengar aspirasi yang disampaikan mahasiswa dan warga,” ujar Maajid.